Page 36 - MAJALAH 81
P. 36
diperbatasan seperti penyeludupan tahan Daerah. Ada wacana dari peme- adalah dipilih secara demokratis, tidak
bbm bersubsidi, illegal fishing dan ma- rintah dalam hal ini kementrian dalam ada penyebutan pemilihan langsung.
salah lain mendapat tantangan yang negeri, pemilihan gubernur tidak lagi Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR
berat. melalui proses pemilukada, tetapi cu- RI Priyo Budi Santoso di Provinsi Malu-
“Ada pulau yang hanya disinggahi kup ditetapkan oleh DPRD. Bagi Priyo ku berlangsung selama 2 hari, tanggal
kapal perintis 1 kali dalam sebulan dan ruang untuk revisi masih dalam perde- 28-29 Januari 2011. Disamping melaku-
sebagian pulau belum mendapat aliran batan. Berdasarkan UUD 1945 yang kan pertemuan dengan jajaran Muspi-
listrik,” tambah Fatani. Untuk meng- telah diamandemen, penekanan pe- da, Priyo juga akan menjadi pembicara
gerakkan pembangunan di wilayah milu langsung atau dipilih oleh rakyat kunci pada Seminar Nasional Provinsi
kepulauan ini, ia berharap DPR RI hanya pada pemilihan presiden. Se- Kepulauan yang dilaksanakan di Kam-
mendukung rakyat Maluku untuk dangkan Gubernur, Bupati dan waliko- pus Universitas Darussalam, Ambon.
mendapat bagian 10 persen dari hasil ta kata-kata yang digunakan konstitusi (iky)foto: iky
eksplorasi sumber daya alam. Saat ini
menurutnya ekplorasi minyak dan gas
bumi sudah berlangsung di Lapangan
Abadi, Blok Masela, dan di beberapa
lokasi di Seram Bagian Timur serta Ma-
luku Tengah. Selama ini menurut ketua
DPRD kekayaan alam Maluku diambil
tanpa transparansi, tidak pernah ada
laporan baik kepada Pemprov maupun
DPRD berapa kandungan SDA yang
telah dikeruk.
Tantangan lain adalah kondisi
geografis kepulauan membuat biaya
hidup menjadi lebih tinggi. “Harga
makanan di Provinsi Maluku termasuk
kategori termahal di Indonesia,” tam-
bah Fatani Sahilauw. Kondisi ini kurang
lebih sama dengan provinsi Papua,
hanya saja disana sudah ada keputu-
san pemerintah untuk memberikan
tunjangan kemahalan bagi PNS, praju-
rit TNI/Polri. Kepada wakil ketua DPR
RI, ia menyampaikan aspirasi agar ke-
bijakan yang sama juga diterapkan di
provinsi seribu pulau ini.
Pertemuan dengan jajaran Mus-
pida Maluku berlangsung dalam rang-
kaian kunjungan kerja Wakil Ketua
DPR RI Priyo Budi Santoso ke provinsi
seribu pulau ini. Terkait dukungan per-
alatan bagi prajurit TNI/Polri termasuk
tunjangan kemahalan yang juga dipe-
runtukkan bagi PNS, baginya hal itu
patut dipertimbangkan. Khusus bagi
prajurit TNI/Polri Priyo menyebut DPR
RI telah menyetujui pemberian remu-
nerasi serta tunjangan khusus bagi
prajurit yang bekerja diperbatasan.
Priyo Budi Santoso juga meminta
agar aparat di daerah turut memikirkan
dan memberi masukan terkait revisi (atas) Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso saat diwawancara oleh para wartawan
UU nomor 32/2004 tentang Pemerin- (bawah) saat pertemuan dengan jajaran Muspida Provinsi Maluku di Ambon Maluku
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 81
1
ARLEMENT
P