Page 17 - MAJALAH 168

pelaksanaan haji. Maka dari itu,
khusus untuk tahun ini pertama
kalinya Indonesia akan ditangani
oleh badan khusus yang baru
terbentuk.
“Sejarah penyelenggaraan
haji kita cukup panjang. Banyak
permasalahan sekaligus pelajaran
yang bisa dipetik. Sehingga tahun
demi tahun penyelenggaraan haji
kita semakin baik. Tahun ini, untuk
pertama kalinya haji ditangani
FOTO : IWAN oleh badan khusus yang baru kita
bentuk,” ujar Fahri saat memimpin
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meninjau korban gempa di NTB Tim Pengawas (Timwas) Haji
bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli
(Hunian Sementara, RED) atau rumah dengan adanya kucuran Zon bertemu dengan petugas haji di
tumbuh sebagai solusi prioritas dana dari pemerintah itu, Mekkah.
untuk pengungsi yang dimasukkan Di sela-sela kesibukannya,
dalam skenario pembiayaan maka yang bekerja pada Fahri meluncurkan buku
pemerintah,” terang Fahri. lembaga-lembaga maupun berjudul ‘Mengapa Indonesia
Ia menyarankan, agar pemerintah Belum Sejahtera’. Buku ini
memastikan alokasi APBN untuk pada institusi pemerintahan mengungkapkan kesalahan
penanganan bencana. Dan meminta bisa bekerja kembali, umum dalam memandang dan
untuk tidak dicampuradukkan seperti Rumah Sakit, Klinik, memahami persoalan kemiskinan
antara biaya reguler dengan yang di Indonesia. Diantaranya soal garis
bersumber dari dana cadangan. dokter, para medis dan batas kemiskinan yang labil dan
“Hindari klaim belanja regular sebagainya. sangat memungkinkan pemerintah
sebagai belanja gempa,” pungkas melakukan lying by statistic atau
legislator dapil Nusa Tenggara Barat Langkah ini menjadi solusi yang pembohongan publik melalalui data
(NTB) ini. baik, mengingat pelayanannya statistik.
memang itu diperlukan itu setiap “Apa yang kita lihat di masyarakat,
Gelontorkan Dana Bayar hari oleh rakyat sesuai dengan kemiskinan, pengangguran,
Tunggakan BPJS amanah Undang-Undang bahwa rendahnya Pendidikan adalah
Fahri Hamzah meminta agar harus diadakan terus. Hal ini kontras dari megahnya indikator-
pemerintah segera mengeluarkan juga sesuai janji Presiden terkait indikator ekonomi yang kita punya,”
dana untuk membayar tunggakan arti Indonesia Sehat itu harus pakar Fahri di Ruang Abdul Muis
Badan Penyelenggara Jaminan bisa terselenggara, apabila ada Gedung Nusantara, Agustus lalu.
Sosial (BPJS) Kesehatan, supaya pembayaran cash kepada BPJS Menurutnya, buku ini sebagai sebuah
pihak ketiga terlibat dalam diselesaikan. upaya merekonstruksi makna dan
penyelenggaraan badan tersebut. Fahri menambahkan, untuk indikator kesejahteraan berisi kritik
Berdasarkan laporan, BPJS solusi jangka panjangnya, atas perhitungan pertumbuhan
Kesehatan mengaku tengah pemerintah bisa mencari skenario ekonomi atau Gross Domestic Product
mengalami defisit arus kas mencapai yang bisa dibuat, misalnya skenario (GDP) yang selama ini disalahpahami
Rp 16,5 triliun. Dengan rincian, investasi, skenario pengelolaan sebagai alat ukur kesejahteraan dan
rencana kerja anggaran tahunan aset dan sebagainya. Tetapi jangan kritik atas pengukuran kemiskinan
2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry mengurangi hak-hak dan jatah-jatah yang diterapkan di Indonesia.
over sebesar Rp 4,4 triliun. masyarakat di dalam pelayanan Ide menyusun buku ini, jelas
“Tidak ada jalan lain kecuali kesehatan. Fahri, dari kegelisahannya sejak lama.
pemerintah keluarkan uang untuk “Pada tahun ke-empat sebagai Wakil
membayar tunggakan BPJS Benahi Penyelenggaraan Ketua DPR RI yang membidangi
Kesehatan,” katanya. Menurutnya, Haji kesejahteraan rakyat, saya perlu
dengan adanya kucuran dana dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meninggalkan warisan tentang
pemerintah itu, maka yang bekerja menyatakan bahwa Indonesia tugas yang saya jalani, dan buku
pada lembaga-lembaga maupun terus berbenah dalam rangka ini pertama dari beberapa buku
pada institusi pemerintahan bisa mengawal penyelenggaraan ibadah berikutnya dengan tema yang sama,”
bekerja kembali, seperti Rumah haji dari tahun ke tahun. Ia melihat pungkas Fahri.
Sakit, Klinik, dokter, para medis dan bahwa setiap tahunnya selalu mp/es
sebagainya. ada permasalahan terjadi dalam

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17