Page 16 - MAJALAH 168

UU PPMI jawab Kebutuhan

Naker di Luar Negeri

i negara matahari terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
ini, Pimpinan DPR RI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)
Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat mampu menjawab semua kebutuhan ketenagakerjaan
D(Korkesra) yang amat di luar negeri. Tekad itulah yang dilontarkan Delegasi
peduli dengan pekerja migran ini
menilai, Jepang sebagai negara Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia
tujuan penempatan Pekerja DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat
Migran Indonesia (PMI) sedang berkunjung ke Jepang. Kegiatan ini pula sebagai salah
membutuhkan banyak tenaga kerja
jelang Olimpiade 2020. Apalagi, saat satu yang menonjol dalam tahun 2018.
ini Jepang sedang memasuki fase
yang disebut aging population.
“Angkatan kerjanya menurun,
sementara kebutuhan tenaga
kerjanya meningkat. Indonesia
harus manfaatkan ini dan UU PPMI
menjalankan fungsi perlindungan
maksimal bagi pekerja Indonesia,”
kata Fahri di Tokyo, Jepang, awal
November lalu.
Sebelumnya Perdana Menteri
Shinzo Abe telah menyetujui
RUU yang lebih memudahkan
pekerja asing untuk bekerja di
Jepang. Setelah RUU ini disahkan,
diperkirakan akan ada tambahan
500 ribu pekerja asing profesional
yang bisa bekerja di negeri Sakura
ini. “Jepang bisa menjadi model FOTO : DOK
yang ideal (dalam perlakuan
pekerja asing). Itu karena mereka Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan pengarahan kepada PMI di Jepang.
punya sistem seleksi yang ketat
dan berjenjang, upah yang sangat
baik, dan disediakannya program langsung dengan peserta magang di jelas,” jelas Fahri Hamzah kepada
magang,” kata Pimpinan DPR RI Dapil sebuah pabrik logam di Seitama dan awak media di ruang kerjanya.
Nusa Tenggata Barat (NTB) ini. beberapa pekerja perawat yang saat Selain itu, Fahri menganjurkan
Sejak UU PPMI disahkan, ini sangat dibutuhkan di Jepang. agar struktur organisasi penanganan
Timwas PMI DPR RI aktif mendatangi bencana harus mengintegrasikan
berbagai negara yang menjadi Pengalaman NTB Bisa Jadi kementerian yang diabaikan
tujuan penempatan bagi para Acuan Penanganan Palu dalam Instruksi Presiden (Inpres)
pekerja Indonesia. Pengawasan ini Wakil Ketua DPR RI Korkesra seperti Kementerian Perencanaan
penting untuk mengumpulkan fakta menegaskan, pengalaman Pembangunan Nasional/Badan
dan informasi lapangan, baik dari penanganan bencana di NTB, bisa Perencanaan Pembangunan Nasional
kedutaan maupun pemberi dan dijadikan acuan dalam menangani (PPN/Bappenas), Kementerian Desa,
penyalur pekerja. musibah gempa bumi dan tsunami Pembangunan Daerah Tertinggal,
Di Jepang, Timwas melakukan di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi dan Transmigrasi (PDT), serta Badan
pertemuan dengan lembaga Tengah. “Naikkan status bencana di Usaha Milik Negara (BUMN).
pemberi pelatihan bagi pekerja Sulawesi Tengah menjadi bencana “Pemerintah harus menerapkan
Indonesia, rapat dengan Kementerian nasional, juga struktur organisasi birokrasi bencana dalam
Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi penanganan bencana yang lebih implementasi bantuan serta
kerja PMI di beberapa sektor. Di ringkas dan cekatan dengan mengintegrasikan peran lembaga
sela agenda, Timwas PMI bertemu pendekatan leadership yang lebih kemanusiaan berbasis lokasi. Huntara

16 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018