Page 51 - MAJALAH 168

etik. Namun pelanggaran kode etik
belum tentu terjadi pelanggaran
hukum. Misalnya, ada Anggota DPR
RI yang ketahuan ‘dugem’ di salah
satu diskotik. Tidak ada pelanggaran
hukum di situ, namun saat itu terjadi
pelanggaran kode etik,”tegasnya.
Meski demikian, Anggota
Komisi III DPR RI itu meyakini
bahwa pihaknya tidak akan saling
mengintervensi. Baik itu terkait
proses hukum yang tengah
dilakukan aparat penegak hukum.
Maupun proses penegakan kode
etik yang tengah dilakukan oleh
MKD terhadap diri seorang Anggota
DPR RI.

Fadholi Jadi Pimpinan MKD
FOTO : RUNI pengesahan Anggota Fraksi Partai
Akhir tahun ditutup dengan

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (tengah), menyerahkan palu sidang tanda beralihnya NasDem Fadholi resmi menjadi MKD
DPR RI.
kepemimpinan MKD Fadholi (NasDem) menggantikan Syarifudin Sudding (Hanura)
Pelatikan dilakukan oleh oleh
Wakil Ketua DPR RI Koordinator
tahun 2014 tentang MPR, DPR, “Kerja sama di sini dapat Bidang Politik dan Keamanan
DPD, dan DPRD (MD3). (Korpolkam) Fadli Zon Pada Kamis
“Kerja sama di sini dapat dilakukan terutama dengan (22/11/2018) dengan melakukan
dilakukan terutama dengan lembaga yang terdapat penyerahan palu sidang tanda
lembaga yang terdapat irisan dalam irisan dalam pelaksanaan beralihnya kepemimpinan di Alat
pelaksanaan tugas masing-masing. Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut.
Salah satu lembaga yang sering tugas masing-masing. Fadholi menggantikan Pimpinan
terdapat irisan dalam pelaksanaan Salah satu lembaga yang MKD sebelumnya, Syarifudin
tugas adalah lembaga penegak Sudding dari Partai Hanura.
hukum, yang diantaranya adalah sering terdapat irisan Keputusan ini diambil setelah keluar
Kepolisian RI dan Kejaksaan,” dalam pelaksanaan tugas surat Keputusan Presiden tentang
jelas Anggota MKD DPR RI pergantian Sudding. Dari sana,
Muhammad Syafi’i atau yang akrab adalah lembaga penegak seluruh Pimpinan dan Anggota
disapa Romo. hukum, yang diantaranya MKD menggelar rapat internal
Oleh karena itu, lanjut Romo, untuk melakukan musyawarah.
MKD perlu terus melakukan adalah Kepolisian RI dan Dari musyawarah tersebut,
sosialisasi ke seluruh aparat Kejaksaan,” terpilih Fadholi sebagai Pimpinan
penegak hukum. Salah satunya MKD yang baru. Sesuai aturan
untuk memudahkan bagi MKD terkait perkara pelanggaran kode dan tata tertib yang berlaku
dalam penyelidikan, mendapatkan etik yang sedang ditangani MKD dimana pergantian Pimpinan MKD
informasi dan mendapatkan data, atas diri seorang Anggota DPR RI merupakan domain atau wewenang
serta memanggil pihak-pihak misalnya,” papar Romo. di tubuh MKD itu sendiri, maka Fadli
penegak hukum untuk menjadi Selain itu, legislator dari Fraksi selaku Pimpinan DPR RI mengikuti
saksi dalam rangka menyelesaikan Partai Gerindra ini juga meminta proses yang telah berlangsung di
perkara atas diri Anggota DPR RI, bantuan aparat penegak hukum di internal MKD sendiri.
baik perkara aduan atau tanpa daerah jika ada Anggota DPR RI di “Saya berharap dengan
aduan. daerah pemilihannya (Dapil) yang masuknya Pak Fadholi sebagai
“Tanpa sosialisasi yang terindikasi melakukan pelanggaran Pimpinan MKD yang baru, akan
merupakan salah satu bentuk hukum, maka tidak segan-segan lebih membawa MKD sebagai
pencegahan ini, mungkin aparat untuk melaporkannya ke MKD. MKD satu-satunya Alat Kelengkapan
penegak hukum di daerah tidak memiliki sistem penegakan kode Dewan yang bisa menegakkan
paham jika suatu saat mereka etik. etik secara professional dan sesuai
dipanggil dan harus memberikan “Melanggar hukum maka sudah aturan yang ada,” pungkas Fadli.
data dan informasi yang diperlukan pasti terjadi pelanggaran kode rnm/sf

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 51