Page 50 - MAJALAH 168

jaga dan Tegakan

Martabat DPR

Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD) sebagai
salah satu Alat
Kelengkapan Dewan (AKD)
memiliki tugas menjaga
serta menegakkan
kehormatan dan keluruhan
martabat DPR.

Dalam rangka mencapai
tujuan tersebut, MKD bertugas
menegakkan Kode Etik DPR
RI. Penegakkan Kode Etik
“DPR RI yang dilakukan oleh
MKD menggunakan pendekatan
sistem pencegahan dan penindakan,”
ungkap Wakil Ketua MKD DPR RI
Adies Kadir.
Dilanjutkannya, Sistem
Pencegahan sebagaimana dimaksud
Pasal 19 ayat (3) Peraturan DPR FOTO : JAY
RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode
Etik dilakukan dengan sosialisasi, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adies Kadir
pelatihan, mengirimkan surat edaran
dan memberikan rekomendasi, atau melanggar Kode Etik. Paripurna.
cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Sehubungan dengan amar “Putusan MKD yang berisikan
Sedangkan, Sistem Penindakan putusan terbukti melanggar Kode amar terbukti melanggar Kode
sebagaimana dimaksud Pasal 19 Etik memiliki kedudukan yang Etik dapat diajukan Peninjauan
ayat (4) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun berbeda antara putusan dengan Kembali (PK) jika ditemukan bukti
2015 Tentang Kode Etik, dilakukan amar terbukti melanggar dengan baru atau adanya ketidaksesuaian
oleh MKD berdasarkan Peraturan sanksi pemberhentian sementara keadaan dimana dasar dan alasan
DPR yang mengatur mengenai Tata atau tetap, dan putusan dengan putusan yang dinyatakan terbukti
Beracara MKD. Proses Penindakan amar terbukti melanggar dengan itu bertentangan satu dengan yang
dilakukan atas Pelanggaran Kode sanksi tidak memberhentikan lainnya. Permintaan Peninjauan
Etik DPR dimulai dari proses verifikasi, sementara atau tetap (sanksi Kembali bisa dilakukan oleh Teradu,
penyelidikan baik sebelum sidang ringan berupa teguran lisan dan/atau keluarga dari Teradu,” jelas
maupun pada saat sidang, sampai atau tertulis dan sanksi sedang legislator F-Gerindra itu.
dengan penetapan putusan terhadap berupa pemberhentian jabatan
anggota DPR RI terbukti atau tidak sebagai pimpinan DPR/AKD atau Kerja Sama dengan Aparat
terbukti melanggar. pemindahan anggota dari AKD yang Penegak
Putusan MKD sebagaimana satu ke AKD yang lain). Dalam melaksanakan tugas,
dimaksud Pasal 147 Undang-Undang Putusan dengan sanksi ringan fungsi dan wewenangnya dalam
No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan sedang, serta putusan dengan menjaga keluhuran martabat dewan,
juncto Pasal 56 Peraturan DPR RI No. sanksi pemberhentian sementara MKD dapat bekerja sama dengan
2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara memiliki kekuatan Final and Binding, lembaga lain, termasuk aparat
MKD mengandung substansi 2 (dua) sedangkan putusan dengan sanksi penegak hukum. sebagaimana
hal yaitu putusan dengan amar berat (pemberhentian tetap) tidak ketentuan pasal 122A Undang-
terbukti melanggar Kode Etik dan bersifat Final and Binding, melainkan Undang Nomor 2 Tahun 2018
putusan dengan amar tidak terbukti harus mendapatkan persetujuan tentang Perubahan UU Nomor 17

50 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018