Page 45 - MAJALAH 168
P. 45
tersebut dalam Rapat Panja yang “Kalau DPR yang melakukan evaluasi terhadap
diselenggarakan pada tanggal mengusulkan, itu artinya pembahasan materi muatan
24 Oktober 2018. Pendapat dan DIM-nya atau Daftar RUU melalui koordinasi dengan
pandangan yang mengemuka komisi atau panitia khusus. Baleg
dalam pembicaraan dan Inventarisasi Masalahnya juga berwenang melakukan
pembahasan Rapat Panja,” ungkap harus dari pemerintah. pengharmonisasian, pembulatan,
Supratman. dan pemantapan konsepsi RUU
Setelah dilaporkan, Rapat Kalau pemerintah yang yang diajukan anggota, komisi,
Paripurna pun menyetujui hasil mengusulkan sebuah RUU, atau gabungan komisi, sebelum
penyusunan Program Legislasi inisiatif pemerintah, maka RUU tersebut disampaikan kepada
Nasional (Prolegnas) Rancangan pimpinan DPR.
Undang-Undang (RUU) Prioritas DIM-nya harus dari DPR. Selain itu Baleg juga bisa
Tahun 2019. Wakil Ketua DPR RI Undang (RUU) kepada Presiden, memberikan pertimbangan
Agus Hermanto yang memimpin maka dalam waktu 60 hari Presiden terhadap RUU yang diajukan oleh
jalannya Rapat Paripurna pun wajib mengeluarkan Surat Presiden anggota, komisi, atau gabungan
menanyakan kepada Anggota dalam bentuk penugasan kepada komisi di luar prioritas rancangan
Dewan yang hadir pada Rapat menteri, siapa yang ditugaskan undang-undang atau di luar RUU
Paripurna yang digelar di Ruang dalam membentuk undang- yang terdaftar dalam program
Rapat Paripurna, Gedung Nusantara undangnya dilampiri dengan daftar legislasi nasional. Namun atas
II DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir inventarisir masalah terhadap RUU semua itu yang menjadi prinsip
Oktober lalu. tersebut. utama dalam perancangan
Pada pertengahan tahun sidang “Kalau DPR yang mengusulkan, undang-undang adalah memberi
2018, Ketua Badan Legislasi DPR itu artinya DIM-nya atau Daftar perlindungan pada hak rakyat.
RI Supratman Andi Agtas sempat Inventarisasi Masalahnya harus dari Wakil Ketua Badan Legislasi
membeberkan tentang proses pemerintah. Kalau pemerintah yang DPR RI Arif Wibowo menegaskan,
legislasi yang terjadi di DPR. mengusulkan sebuah RUU, inisiatif prinsip dari setiap penyusunan UU
Supratman memaparkan tantang pemerintah, maka DIM-nya harus tidak boleh merugikan rakyat. UU
Pasal 5 Undang-Undang Dasar dari DPR. Pasti jadi lebih banyak, harus memberikan penguatan dan
Negara Republik Indonesia, yang karena ada 10 Fraksi di DPR,” jelas perlindungan terhadap hak rakyat.
mengatur tentang kewenangan legislator Partai Gerindra itu. “Dalam merancang undang-
membentuk undang-undang ada Dia pun mencontohkan, saat undang harus memiliki esensi
pada DPR, tapi pembahasannya ini ada dua RUU yang masih dalam bingkai Negara Kesatuan
harus bersama dengan pemerintah. terhambat, yakni RUU Aparatur Republik Indonesia, memperhatikan
“Pasal 5 Undang-Undang Dasar Sipil Negara (ASN) dan RUU tentang National Interest,” jelas Arif
menyatakan bahwa kewenangan Pertembakauan. Surat Presiden saat memimpin Tim Kunjungan
membantuk undang-undang itu, sudah keluar, tapi DIM tidak ada. Kerja Baleg dalam rangka
dulu kan di tangan Presiden, setelah Tentang RUU ASN, DPR telah mensosialisasikan Program
reformasi di tangan DPR, tetapi berjuang kepada seluruh tenaga Legislasi Nasional (Proglegnas)
pembahasannya harus bersama- honorer di Indonesia supaya bisa RUU Prioritas tahun 2018 di Provinsi
sama dengan pemerintah. Kalau terangkat menjadi PNS. “Tapi Kalimantan Barat, awal tahun 2018.
dalam pembahasan pemerintah pemerintah tidak mengeluarkan Legislator PDI Perjuangan ini
tidak hadir, enggak jadi undang- DIM. Apa yang mau kita bahas di menyampaikan bahwa, UU adalah
undang,” papar Supratman di ruang DPR, ini supaya publik tahu, teman- kedaulatan negara dan bangsa.
rapat Baleg. teman tahu bahwa masalah itu Sehingga, paradigma memadukan
Menurut ketentuan UU bahwa bukan di sini,” ujar Supratman. antara kepentingan rakyat dan
setelah DPR mengirimkan surat Kedua, RUU tentang negara harus menjadi semangat
tentang Rancangan Undang- Pertembakauan, sama nasibnya dalam penyusunan dan substansi
juga seperti RUU ASN. “Karena dalam setiap RUU.
“Jika suatu RUU ada yang sudah 60 hari terpenuhi dikeluarkan “Jika suatu RUU ada yang
merugikan rakyat atau Supresnya ditugaskan kepada merugikan rakyat atau kepentingan
kepentingan nasional menteri terkait untuk membahas nasional harus ditilik kembali dan
tidak perlu diundangkan. Karena
bersama dengan parlemen. Tetapi
harus ditilik kembali dan DIM-nya tidak ada, kalau DIM-nya UU harus sesuai dengan kebutuhan
tidak perlu diundangkan. tidak ada dan pemerintah tidak hukum masyarakat setempat.
Selain itu juga harus selaras dengan
hadir, ya mau bikin apa,” ungkap
Karena UU harus sesuai Supratman. rencana program pembangunan
dengan kebutuhan hukum Dalam penyusunan undang- jangka menengah dan rencana
masyarakat setempat. undang, Baleg bertugas kerja pemerintah yang menjadi
mengikuti perkembangan dan prioritas 2018,” jelas Arif. eko/sf
168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45
