Page 41 - MAJALAH 168
P. 41
RUU SSKCKR Tolak Ukur
Kemajuan Intelektual
Bangsa
Akhir tahun ditutup Komisi
X DPR RI dengan penyelesaian
Revisi Undang-Undang Serah
Simpan Karya Cetak Karya Rekam
(SSKCKR) menjadi UU yang
disahkan dalam Rapat Paripurna
ke-9 Masa Persidangan II Tahun
Sidang 2018-2019.
Hetifah dalam laporannya di
FOTO : IWAN hadapan Rapat Paripurna yang
dipimpin Wakil Ketua DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyerahkan RUU SSKCKR kepada Mendikbud Fahri Hamzah mengatakan, UU
SSKCKR ini memiliki arti penting
bagi masyarakat. Ia menyebut
perpustakaan dan bertemu dengan tidak ada di provinsi dan kabupaten/ ada beberapa hal penting dari UU
komunitas lainnya. Perpustakaan kota. Padahal, saat ini Bekraf telah tersebut. Pertama, kata Hetifah,
menjadi public space, sehingga bisa membentuk ekosistem yang baik bahwa karya cetak dan karya
meningkatkan perekonomian dan bagi perkembangan Ekraf,” tuturnya. rekam merupakan hasil budaya
kompetensi lainnya,” jelasnya. Fikri menjelaskan RUU bangsa.
Ekraf akan mendorong seluruh “Karya cetak dan karya rekam
Ekraf Tulang Punggung aspek ekonomi kreatif (ekraf) merupakan hasil budaya bangsa
Pengembangan sesuai dengan perkembangan yang memiliki peran penting
Perekonomian Nasional kebudayaan, teknologi, kreativitas, sebagai salah satu tolok ukur
Ekonomi kreatif mengalami inovasi masyarakat Indonesia, kemajuan intelektual bangsa,
perkembangan yang signifikan serta perubahan lingkungan referensi dalam bidang pendidikan,
diberbagai negara dan mampu perekonomian global. pengembangan ilmu pengetahuan
memberikan kontribusi bagi Tujuan RUU ini untuk dan teknologi, penelitian dan
perekonomian negaranya, termasuk menyejahterakan rakyat Indonesia penyebaran informasi, dan
Indonesia yang berpandangan dan meningkatkan pendapatan pelestarian kebudayaan nasional,
bahwa potensi ekonomi kreatif negara; membuka lapangan serta merupakan alat telusur
perlu dikembangkan sebagai salah kerja baru dan iklim usaha kreatif, terhadap catatan sejarah, jejak
satu tulang pungung perekonomian kondusif dan berdaya saing global; perubahan, dan perkembangan
nasional. mengelaborasikan keberpihakan bangsa untuk pembangunan dan
Melihat potensi itu, Komisi pada nilai-nilai seni dan budaya kepentingan nasional. UU ini juga
X DPR RI berinisiatif menyusun bangsa Indonesia; memaksimalkan mendukung perkembangan literasi
rancangan Undang-Undang pemberdayaan dan potensi SDM nasional,” papar Hetifah.
tentang Ekonomi Kreatif. Wakil kreatif dan inovatif Indonesia Kedua, masih kata Hetifah,
Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri dan menstimulasi rencana dalam UU SSKCKR diatur
Faqih menegaskan, RUU Ekraf akan pembangunan negara dengan mengenai subjek wajib serah hasil
menjadi payung hukum terhadap pengarusutamaan ekonomi kreatif. karya yang meliputi penerbit,
perkembangan ekonomi kreatif RUU ini juga mengatur produsen dan warga negara
di Indonesia. Pasalnya, negara ini terkait pembiayaan, diantaranya Indonesia dan warga negara asing.
tidak bisa terus bergantung pada pemerintah daerah menyediakan Ketiga, lanjut legislator Partai
kekayaan alam yang bisa habis. pembiayaan baik dari bank maupun Golkar itu, UU ini juga mengatur
Legislator Partai Keadilan non bank, dapat juga memberikan pengelolaan hasil karya cetak dan
Sejahtera (PKS) itu, mengatakan, insentif dalam bentuk kemudahan rekam.
RUU Ekraf akan memperkuat persyaratan perizinan, keringanan Keempat, UU SSKCKR juga
Kelembangaan Badan Ekonomi tarif sarana dan prasarana, dan mengatur pendanaan terhadap
Kreatif (Bekraf) yang selama ini bentuk intensif lain. pengelolaan karya cetak karya
hanya dipayungi hukum dengan Selain itu, diatur juga mengenai rekam. Kelima, lanjut Hetifah, UU
Peraturan Presiden (Pepres) Nomor pendampingan bagi pelaku ekraf SSKCKR juga mengatur adanya
72 tentang Badan Ekonomi Kreatif. pemula yang melibatkan Badan penghargaan bagi penerbit,
“Regulasi yang ada saat ini Usaha Milik Negara (BUMN) dan produsen dan masyarakat yang
membuat Bekraf tidak bisa berbuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan terhadap karya cetak
banyak hal, anggaran terbatas, dalam hal tanggung jawab sosial karya rekam. rnm/sf
kelembagan Bekraf hanya di pusat koorporasi.
168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41
