Page 36 - MAJALAH 168

Perlu Respon Cepat banjir di Sumsel sampai sekarang
belum ada bantuan maksimal.
BPBD Atasi Bencana Karena itu perlu ada kepekaan dari
daerah, BNPB di pusat dan DPR
RI khususnya Komisi VIII untuk
di Daerah mensuplai kebutuhan di daerah.
Daerah seperti di Sumbar, NTB
dan Sumut masih bermasalah, oleh
karena itu Komisi VIII menekankan
Sepanjang tahun 2018 Ibu Pertiwi dilanda berbagai agar tingkat responsibilitas dan
bencana alam, mulai gempa bumi, tsunami, banjir, tanah sensititifitas BPBD terhadap
longsor, kekeringan dan kebakaran. Yang masih segar kedaruratan menjadi penting
disamping rehab dan rekon.
dalam ingatan kita adalah gempa bumi Lombok dan gempa Sedangkan bentuknya dengan
bumi disertai tsunami di Palu, Donggala serta Sigi dengan mengintervensi program lewat
korban harta benda dan jiwa cukup besar. Menyusul, Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya
bencana banjir dan tanah longsor bersamaan masuknya bisa cepat selesai.
Selain itu juga kata Ali Taher, di
musim penghujan pada November 2018 ini. beberapa tempat sudah dibangun
Gudang Logistik seperti di Sumsel,
Sumut dan Maluku. Ditargetkan
akan ada 8 Gudang logistik di
“Mudah-mudahan seluruh Indonesia. Begitu terjadi
dengan pertemuan bencana maka akan cepat
didistribusikan ke daerah yang
ini bisa mengadakan terkena bencana dan bisa cepat
alat-alat tersebut sampai ke lokasi.
Apalagi lanjutnya, dana
dan dalam operasional kegiatan BNPB
implementasinya tersedia Rp 1,1 triliun dan dana
bisa diupayakan siap pakai (DSP) lebih Rp 4 triliun.
tepat waktu tidak Dana ini sebenarnya jauh lebih
dari cukup, hanya jenis barang dan
terkendala birokrasi jasa memerlukan proses untuk
yang panjang,” mendistribusikan kepada para
FOTO : ARIEF korban di lapangan.
Secara khusus Komisi VIII juga
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong telah mengirim Tim mengunjungi
NTB dan Sulteng untuk mengetahui
secara langsung penanganan
tas berbagai kejadian maksimal dalam mengantisipasi
itu, Komisi VIII DPR RI bencana gempa, misalnya tidak korban musibah tersebut sekaligus
menekankan kepada mempunyai alat deteksi dini mengecek langsung tindak lanjut
Badan Penanggulangan secara maksimal sehingga terjadi penanganan pasca gempa dan
A Bencana Daerah (BPBD) gelombang kemudian berdampak tsunami serta pembangunan
cepat merespon terjadinya bencana pada tsunami. Bencana gempa bumi kembali perumahan dan infrastrukur
di daerah-daerah. Yang harus sebetulnya ada tanda-tanda awal dalam rangka rehabilitasi dan
cepat direspon utamanya aspek sehingga bisa melakukan upaya rekonstruksi.
sosial yakni sandang, pangan dan antisipasi. Alat-alat seperti ini yang
kesehatan supaya cepat tersedia di belum dimiliki pemerintah. Verivali Data Kemiskinan
lokasi bencana. “Mudah-mudahan dengan Anggota Komisi VIII DPR RI
Hal tersebut ditegaskan Ketua pertemuan ini bisa mengadakan Khoirul Muna meminta Kementerian
Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong alat-alat tersebut dan dalam Sosial untuk mengintruksikan
di sela-sela Rapat Dengar Pendapat implementasinya bisa diupayakan kepada Dinas Sosial agar
(RDP) dengan beberapa Kepala tepat waktu tidak terkendala melibatkan Komisi VIII DPR RI dalam
Badan Penanggulangan Bencana birokrasi yang panjang,” tambahnya. melaksanakan verifikasi dan validasi
Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Lebih lanjut Ali Taher (verivali) data kemiskinan. Dengan
Jakarta, belum lama ini. menyebutkan, beberapa bencana cara itu, para Bupati maupun
Dari data yang disajikan, lanjut di daerah tidak ada ketersediaan Walikota bisa melakukan verivali
legislator PAN ini, belum ada standar logisltik di lapangan, misalnya data. Sebab selama ini mereka

36 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018