Page 35 - MAJALAH 168

oleh kegiatan penambangan tanpa
izin tersebut,” ucap Tamsil.
Dikatakannya, kegiatan illegal
mining tersebut seharusnya dapat
diminimalkan dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Minerba. Dimana kegiatan
penambangan oleh masyarakat
telah diakomodir dengan adanya
izin pertambangan rakyat (IPR).
Namun ternyata hal tersebut
belum efektif dalam mengurangi
munculnya kegiatan penambangan
tanpa izin.
RUU tentang Perubahan
Undang-Undang Minerba
Disetujui Sebagai Inisiatif
FOTO : AGUNG DPR
RUU tentang Perubahan
Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan, Kaltim atas Undang-Undang tentang
Pertambangan Mineral dan
Batubara (RUU Minerba) disetujui
bawah laut milik Pertamina. “Masalah illegal menjadi Rancangan Undang-
“Baru pada hari ke empat setelah Undang Usul Inisiatif DPR dalam
kejadian, pengakuan itu ada. Saya drilling ini bukan hanya Rapat Paripurna DPR RI. Meskipun
membayangkan selama tiga hari merugikan Pertamina dalam pandangan fraksinya,
sejak kejadian itu tidak melakukan Anggota Komisi VII DPR RI dari
apa-apa karena mereka tidak merasa dalam masalah Fraksi Nasdem Sahat Silaban
bertanggungjawab. Kedatangan kita produktivitasnya, tetapi menyampaikan bahwa fraksi
adalah untuk meninjau langsung juga berdampak pada partainya masih belum setuju
kondisi di lapangan, sekaligus untuk dengan sebagian dari hal-hal yang
mendiskusikan solusi terbaik terkait kerusakan lingkungan. telah ditetapkan itu.
dengan kejadian ini, dan tidak boleh Ini semua mempunyai Menurutnya, RUU Minerba
kejadian serupa ini terulang kembali masih perlu direvisi. Pertama,
di masa depan,” tandas legislator implikasi yang bisa dengan memasukkan ketentuan
F-Gerindra itu. menelan korban,” atau pasal yang menyatakan bahwa
Ia juga menegaskan, semua yang aset yang berupa cadangan mineral
terkait hukum harus diproses. Meski PKS Tamsil Linrung. Menurutnya, yang berada diperut bumi dikuasai
Komisi VII tidak ingin mencampuri jika persoalan itu bisa terselesaikan, dan dimiliki oleh negara. Kedua,
proses hukum itu, tetapi Komisi VII maka satu permasalahan besar kepemilikan oleh negara atas
ingin memastikan bahwa proses sudah bisa diatasi. aset cadangan minerba tersebut
hukum tetap berjalan, begitu pula “Masalah illegal drilling ini bukan dilakukan dan dibukukan oleh
dengan proses rehabilitasi yang hanya merugikan Pertamina dalam BUMN Mineral dan Batu Bara.
terkait dengan kerusakan lingkungan masalah produktivitasnya, tetapi Mineral dan batu bara yang
yang ditimbulkan. juga berdampak pada kerusakan berada di dalam wilayah Negara
lingkungan. Ini semua mempunyai Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah Harus Atasi implikasi yang bisa menelan merupakan sumber daya dan
Illegal Drilling dan Illegal korban,” tandasnya. kekayaan alam yang tidak
Mining Sementara itu, terkait kegiatan terbarukan sebagai karunia Tuhan
Pemerintah dituntut untuk bisa penambangan tanpa izin (illegal Yang Maha Esa, yang memiliki
mengatasi masalah pengeboran mining), Tamsil menilai, hingga saat peran penting dan memenuhi
minyak ilegal (illegal drilling) dan ini seakan tidak tersentuh oleh hajat hidup orang banyak dikuasai
juga kegiatan penambangan tanpa aparat penegak hukum. “Hal ini oleh negara untuk menunjang
izin (illegal mining) yang terjadi diperparah dengan tidak adanya pembangunan nasional yang
di berbagai wilayah di Indonesia. data akurat menyangkut jumlah berkelanjutan guna mewujudkan
Demikian hal tersebut dikatakan pasti mengenai illegal mining, serta kesejahteraan dan kemakmuran
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi luas wilayah yang dimanfaatkan rakyat secara berkeadilan. dep/es

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 35