Page 37 - MAJALAH 168

membacakan kesimpulan dan
mendapat persetujuan fraksi-fraksi
dan pemerintah.
Kementerian Agama mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp
62,066 triliun untuk tahun 2019.
Kementerian Sosial mendapat
alokasi pagu anggaran Rp
58,906 triliun. Rp 493,636 miliar
dialokasikan untuk Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), dan
Rp 619,425 miliar untuk Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).
FOTO : AZKA mendukung pengalokasian dana
“Selain itu, Komisi VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Khoirul Muna (kiri) siap pakai (DSP) penanggulangan
bencana dan dana hibah
mengeluh tidak memiliki dana “Apalagi berdasarkan informasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
untuk kegiatan tersebut. jadup Kemensos sudah habis bencana tahun 2019 sebesar
“Dengan cara ini, para kepala untuk penanganan di Lombok, Rp 6,5 triliun,” kata Ali Taher saat
daerah akan sadar tentang sementara sudah ada keperluan memimpin Rapat Kerja dengan
pentingnya verivali data kemiskinan. jadup lagi di Palu dan Donggala. Menag, Mensos, Menteri PPPA, dan
Kalau datanya tidak diverivali Di lokasi musibah, orang-orang Kepala BNPB, di Gedung Nusantara
dengan intens, maka data kaya kini menjadi miskin dan akan II DPR RI, Senayan, Jakarta.
kemiskinan kurang efektif dan valid. menambah anggaran jadup,” imbuh Komisi VIII DPR RI juga mendesak
Pada akhirnya penanganan dan Muna. kepada mitra kerja agar dalam
penyaluran dana tidak mencapai Untuk itu, lanjut legislator pelaksanaan RKA KL tahun 2019
sasaran,” ungkap Muna saat Rapat daerah pemilihan (dapil) Jateng memperhatikan dan menindaklanjuti
Dengar Pendapat dengan Sekjen ini, perlu dipikirkan lebih jauh, pandangan DPR RI. Mengingat
Kemensos dan jajaran, di Gedung jadup diatur seperti Dana Siap alokasi pagu anggaran tidak ada
DPR RI, Senayan, Jakarta. Pakai (DSP) manakala ada situasi perubahan, maka dalam rangka
Lebih lanjut legislator Partai kedaruratan gempa dan tsunami penanganan kondisi mendesak dan
NasDem ini mengatakan, perlunya seperti Palu dan Donggala. kejadian luar biasa, dapat melakukan
pelibatan Komisi VIII DPR RI dalam “Perlu dipikirkan jadup kalau realokasi pagu anggaran antar
rangka selalu meng-update atau terjadi emergency seperti ini,” program setelah mendapatkan
memperbarui data kemiskinan di tambahnya. persetujuan Komisi VIII DPR RI.
tingkat bawah. Tanpa data-data Dari kenaikan anggaran menjadi Selain itu, mitra kerja diminta
terbaru, maka rakyat di daerah Rp 59,43 triliun dari Rp 34 triliun untuk mengupayakan pengalokasian
tersebut tidak ter-cover oleh untuk penambahan anggaran anggaran selisih tunjangan kinerja
Program Keluarga Harapan (PKH) PKH, apakah tidak lebih baik untuk guru dan dosen dan peningkatan
yang ada. pemerataan daripada penambahan honor penyuluh agama non PNS
“Inilah perlu kesadaran dari dalam sistem yang telah ada. pada Kemenag. Sedangkan dalam
Bupati atau Walikota dan Kepala Berdasarkan temuan di Raja Ampat, penentuan manfaat program
Dinas Sosial yang ada, dan Papua Barat, apa yang disebut PKH bantuan sosial Kemensos, wajib
melakukan sosialisasi bersama, masyarakat tidak tahu, Dinsosnya berdasarkan basis data terpadu
supaya bisa meng-update data juga belum tahu PKH, sehingga (BDT).
yang ada, sekaligus mengefektikan perlu sosialiasi lebih masif. Komisi VIII DPR RI juga
penanggulangan kemiskinan,” menekankan, pelaksanaan program
tandas Muna. Setujui Anggaran Mitra Kerja penanggulangan bencana, BNPB
Dalam RDP yang dipimpin Tahun Anggaran 2019 harus fokus pada mitigasi bencana
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Komisi VIII DPR RI menyetujui dan peningkatan kapasitas
Hasan Syadzily itu, ia juga meminta Rencana Kerja Anggaran kelembagaan BPBD melalui
penjelasan verivali data yang ada di Kementerian/Lembaga (RKA KL) peningkatan kualitas SDM serta
Palu, Sulawesi Tengah dan Lombok, Tahun 2019 hasil pembahasan penyediaan sarana prasarana. Selain
Nusa Tenggara Barat, dipastikan Badan Anggaran DPR RI sejumlah itu disarankan untuk melakukan
akan membengkakkan anggaran mitra kerjanya. Ketua Komisi VIII kajian asuransi bencana (risk finacing).
untuk jaminan hidup (jadup). DPR RI Ali Taher Parasong pun mp/es

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 37