Page 39 - MAJALAH 168

berkecamuk. Untuk mengatasi
defisit BPJS Kesehatan yang tak
kunjung tuntas, Dede menyarankan,
agar para pemangku kepentingan
mengumpulkan seluruh ahli
aktuaria dan ekonomi, guna
memberikan solusi atasi masalah
ini.
Sementara di sisi lain, pajak
cukai rokok yang rencananya
dialokasikan ke BPJS Kesehatan
tak berjalan baik. Karena aturannya
hasil dari cukai rokok diturunkan
ke daerah penghasil tembakau.
Menurut Dede, tentu harus
ada skema lain yang dilakukan
pemerintah agar jaminan kesehatan FOTO : GERALDI
untuk rakyat berjalan dengan baik.
“Tentu harus ada skema lain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P. Daulay bersalaman dengan Direktur BPJS Kesehatan
yang dilakukan pemerintah bukan
hanya symptomik atau menyuntik ... penegak hukum Arab maka BNP2TKI tidak bisa bergerak.
untuk membuat bernafas, tetapi Padahal, undang-undangnya
juga running ke depannya,” tutup Saudi masih tetap tidak sudah selesai pada akhir 2017,”
Dede. terbuka dalam bekerja ujar Dede dalam diskusi bertajuk
sama menyelesaikan kasus “Kasus Penjualan TKI di Singapura:
Ketenagakerjaan hukum para pekerja migran Bagaimana Nasib UU TKI?” di
Di sektor ketenagakerjaan yang Media Center DPR RI, Senayan,
juga menjadi tanggung jawab asal Indonesia. Pasalnya, Jakarta. Turut hadir sebagai
Komisi IX, di awal masa sidang pihaknya tidak mendapat pembicara, Deputi Perlindungan
2018 Peningkatan kualitas pekerja notifikasi sebelum eksekusi BNP2TKI Anjar Prihantoro dan
migran Indonesia tetap menjadi dilakukan. Aktivis Migrant Care Siti Badriyah.
perhatian. Dede mengatakan secara Peristiwa yang masih hangat
bertahap akan terjadi pergeseran total 238.467 pekerja migran yang dalam ingatan tentang eksekusi
pekerja migran Indonesia dari ditempatkan hingga November 2017, mati pekerja migran Indonesia
sektor informal ke sektor formal. Dia sebanyak 70persen berpendidikan (PMI) oleh Arab Saudi yang tanpa
menyarankan agar kualitas tenaga SD – SMP, 27 persen SMU, dan 3 notifikasi. Secara serius Komisi
kerja migran terus diperbaiki, persen Diploma sampai S1. IX DPR juga menjalankan peran
persoalan ini menjadi tanggung Tentang Undang-Undang Nomor pengawasannya, Anggota Komisi
jawab pemerintah. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan IX DPR RI Abidin Fikri mengecam
Dia juga mengungkapkan, Pekerja Migran Indonesia (UU eksekusi mati yang dilakukan
pemerintah seyogyanya melakukan PPMI) yang telah disahkan pada Pemerintah Arab Saudi terhadap
perbaikan secara terus menerus Oktober 2017 lalu. Namun sampai pekerja migran Indonesia (PMI),
terhadap kualitas pekerja migran saat ini masih belum ada Peraturan Tuti Tursilawati. Tuti divonis mati
Indonesia atau Tenaga Kerja Pemerintah (PP) dari UU PPMI itu, pada akhir Oktober lalu, karena
Indonesia (TKI) di luar negeri. Dia membuat berbagai pesoalan yang membunuh majikannya. Tuti
juga mengatakan, pemerintah dihadapi tenaga kerja Indonesia adalah TKI Indonesia kelima yang
memiliki tantangan untuk semakin rumit, termasuk soal dieksekusi sejak 2011.
meningkatkan penempatan pekerja perlindungan terhadap mereka. “Saya mengecam keras
migran di sektor formal, dan secara Dede mengatakan, pemerintah eksekusi mati terhadap pekerja
bertahap pemerintah sebaiknya harus segera mengeluarkan PP migran Indonesia, Tuti Tursilawati
menghentikan pengiriman pekerja tersebut. Menurutnya, tanpa PP, UU yang berada di Arab Saudi pada
migran pada sektor informal. PPMI menjadi tidak berarti, karena 29 Oktober 2018,” tegas Abidin.
Legislator dari Fraksi Demokrat tidak ada pengaturan dan koordinasi Menurutnya, penegak hukum Arab
ini menjelaskan, tantangan di atas antar instansi seperti Kementerian Saudi masih tetap tidak terbuka
akan semakin besar bila melihat Luar Negeri, Kementerian dalam bekerja sama menyelesaikan
latar belakang pendidikan para Ketenagakerjaan, dan Badan kasus hukum para pekerja migran
pekerja migran Indonesia. Dia Penempatan dan Perlindungan asal Indonesia. Pasalnya, pihaknya
mengutip data dari BNP2TKI Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). tidak mendapat notifikasi sebelum
yang menunjukkan bahwa dari “Karena PP ini belum keluar, eksekusi dilakukan. eko/es

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 39