Page 44 - MAJALAH 168

Prinsip Undang-undang

Memberi Perlindungan

Hak Rakyat

ada masa sidang 2018 Salah satu tugas Badan Legislasi DPR RI adalah
ini Baleg telah selesai
menyusunan Prolegnas menyusun rancangan Program Legislasi Nasional
RUU Prioritas 2019. Hasil (Prolegnas) yang memuat daftar urutan Rancangan
Psusunannya berasal dari
usulan sebanyak 77 RUU yang Undang-Undang (RUU) beserta alasannya untuk lima
berasal dari Komisi, Fraksi, Anggota tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR.
DPR RI, sedangkan yang berasal
dari masyarakat, sebanyak 51 RUU.
Adapun dari Pemerintah sebanyak
17 RUU, dan dari DPD RI sebanyak
9 RUU.
Pada masa sidang ini, Panitia
Kerja Baleg pun telah memutuskan
empat RUU usulan baru ke dalam
Prolegnas RUU Tahun 2015-
2019. Panja Baleg memutuskan
dan menetapkan Penambahan
empat RUU usulan baru ke dalam
Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.
Sebelumnya Panja bersama
Kementerian Hukum dan HAM RI
dan Panitia Perancang Undang-
Undang DPD RI telah membahas
RUU Prioritas 2019.
Adapun empat RUU yang
dimaksud adalah RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang FOTO : AZKA
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
usul DPR RI. RUU tentang Energi Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyerahkan draf Prolegnas RUU Prioritas 2019
Baru dan Terbarukan usul DPR RI. kepada Pimpinan DPR RI
RUU tentang Perubahan Kedua Prioritas tahun 2019 sebanyak Kedua RUU yang menunggu Surat
atas Undang-Undang Nomor 17 12 RUU usulan baru dan 43 RUU Presiden (Surpres).
Tahun 2013 tentang Organisasi berasal dari prolegnas RUU prioritas Ketiga RUU yang dalam tahap
Kemasyarakatan usul DPR. Dan 2018. pengharmonisasian, pembulatan,
RUU tentang Perubahan atas UU Dalam laporan Ketua Baleg DPR dan pemantapan Konsepsi di Badan
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Supratman Andi Agtas di hadapan Legislasi DPR RI. Keempat RUU
Ombudsman Republik Indonesia Rapat Paripurna, Panja Badan yang dalam tahap penyusunan dan
usul Pemerintah. Legislasi DPR RI, Kementerian tersedia Naskah Akademik serta
Panja Baleg juga menetapkan Hukum dan HAM RI, dan Panitia RUU-nya. Adapun yang kelima,
penggantian satu RUU dalam Perancang Undang-Undang DPD RUU usulan baru yang memenuhi
Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, RI, sepakat untuk menggunakan urgensi tertentu dan telah
yaitu RUU tentang Keamanan parameter terhadap daftar RUU tercantum dalam Prolegnas Jangka
dan Ketahanan Siber, untuk yang akan dimasukkan ke dalam Menengah 2015-2019.
menggantikan RUU tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 “Berdasarkan hal tersebut di
Persandian. Selain itu Panja juga yaitu, pertama RUU yang dalam atas, Panja telah membicarakan
menetapkan Prolegnas RUU
tahap Pembicaraan Tingkat satu. dan membahas semua usulan RUU

44 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018