Page 43 - MAJALAH 168

dari dunia kesehatan, di sisi lain
banyak petani tembakau, petani
cengkeh yang harus dihidupi
juga. “Ada sisi dilematis, maka
harus ada keseimbangan dalam
penyelesaiannya,” tuturnya.
Bagi Komisi XI DPR RI, sambung
legislator Partai Gerindra ini, adalah
memastikan industri rokok harus
menyerap tembakau dan cengkeh
dari Indonesia. “Kalau dikatakan
bahwa sigaret kretek mesin ternyata
banyak disukai konsumen, apalagi
menggunakan produk lokal berupa
tembakau dan cengkeh dari dalam
negeri. Meski penerimaan cukai
kecil, tapi industri hulunya bagus,
tembakau dan cengkeh petani
bisa diserap dan pada gilirannya
menciptakan lapangan kerja,”
tambahnya.
Di bidang anggaran, Komisi XI
DPR RI juga terus mengawal proses
FOTO : RUNI pembahasan APBN, salah satunya
yakni memberikan sejumlah

Tim Kunker Komisi XI DPR meninjau Produksi Rokok Sampoerna di Jawa Timur rekomendasi dan masukan dalam
APBN 2019. Anggota Komisi XI DPR
RI, Johnny G Plate menyebutkan,
unit-unit di lingkungan kerja dalam di tengah situasi perang dagang
rangka peningkatan layanan hingga Di bidang pengawasan, yang buat tekanan eksternal
penyempurnaan mekanisme salah satu yang dikerjakan begitu besar, Jokowi harus tetap
pemeriksaan PNBP, keberatan, Komisi XI DPR RI adalah memfokuskan struktur APBN 2019
keringanan berupa penundaan, tetap melanjutkan pembangunan
pengangsuran, pengurangan, dan mendesak pemerintah belanja modal untuk infrastruktur
pembebasan, serta pengembalian untuk tetap melindungi dalam negeri.
PNBP. produsen rokok yang Selain itu, pemerintah juga harus
Selain itu, revisi UU PNBP juga fokus pada pembangunan sumber
tertuang ketentuan pidana berupa menggunakan cara daya manusia (SDM) agar dapat
denda 4 (empat) kali jumlah PNBP tradisional atau manual, meningkatkan daya saing. Kendati
terutang dan pidana penjara paling demikian, pemerintah diminta untuk
singkat 2 (dua) tahun dan paling yang menggunakan tidak asal bangun infrastruktur.
lama 6 (enam) tahun, bagi wajib tenaga kerja ibu-ibu, Pembangunan infrastruktur
bayar yang dengan sengaja tidak bukan tenaga mesin. harus dilakukan secara selektif
membayar atau menyampaikan supaya proyek-proyek itu tidak
laporan PNBP terutang yang tidak pengangguran. Ada kurang lebih memberatkan dan membuat defisit
benar. tujuh ribu tenaga kerja akan transaksi berjalan (current account
Di bidang pengawasan, salah terhapus,” tandasnya. deficit/CAD) makin besar karena
satu yang dikerjakan Komisi XI DPR Tim Komisi XI DPR RI juga sempat bahan baku banyak berasal dari
RI adalah mendesak pemerintah melihat langsung proses produksi impor.
untuk tetap melindungi produsen dari awal hingga akhir pengemasan, Sebagai AKD yang membidangi
rokok yang menggunakan cara dan berkesempatan berbincang keuangan, Komisi XI DPR RI terus
tradisional atau manual, yang dengan sejumlah para pegawai memberikan dukungan pada
menggunakan tenaga kerja ibu-ibu, yang sedang melakukan proses pemerintah, agar realisasi APBN
bukan tenaga mesin. Pasalnya, jika pelintingan, pengguntingan ataupun dapat terus berorientasi pada
perusahaan itu beralih ke mesin, pengepakan rokok kretek tersebut. kesejahteraan rakyat. Perbedaan
maka akan terjadi pengangguran Lebih lanjut, Soepriyatno pendapat antar anggota Komisi XI
besar-besaran. melihat, industri rokok di Tanah Air DPR RI juga tidak dapat terhindarkan,
Dengan beralih ke mesin maka banyak terdapat permasalahan. namun hal itu adalah bagian dari
ribuan tenaga kerja terancam Mereka menghadapi tantangan stimulus yang membangun. hs/sf

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 43