Page 42 - MAJALAH 168
P. 42

Genjot Kapabilitas



                        Keuangan Negara









                       ari segi legislasi, Komisi   Komisi XI DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan
                       XI DPR RI DPR RI telah
                       menghasilkan revisi UU    selalu berupaya untuk menghasilkan produk legislasi,
                       Pendapatan Negara        pengawasan dan fungsi budgeting  yang sesuai dengan
             DBukan Pajak (PNBP),              apa yang dibutuhkan masyrakat. Karena itu selama tahun
              dari segi fungsi pengawasan,
              Komisi XI DPR RI DPR RI selalu      2018, Komisi XI DPR RI telah menghasilkan sejumlah
              memberikan kritik konstruktif               kinerja yang patut diberikan apresiasi.
              menyikapi pelemahan rupiah, dari
              segi budgeting Komisi XI DPR RI
              DPR RI juga senantiasa mendukung
              penguatan anggaran bagi seluruh
              mitra kerja Komisi XI DPR RI.
                 Pada tanggal 25 Juli 2018, Komisi
              XI DPR RI DPR RI menyetujui revisi
              Undang-Undang Pendapatan
              Negara Bukan Pajak (UU PNBP)
              untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
              Keputusan ini diambil setelah
              mendapat persetujuan dari 8 fraksi
              di Komisi XI DPR RI.
                 Dari 10 fraksi terdapat 7 fraksi
              menyetujui tanpa catatan, yakni
              PDI-P, Golkar, PAN, Demokrat, PPP,
              PKB, dan NasDem. Sementara
              PKS menyatakan persetujuannya
              dengan catatan. Sedangkan
              Fraksi Gerindra dan Hanura tidak
              melaporkan pandangan mini fraksi.
                 Hingga akhirnya keputusan
              agar revisi UU PNBP dapat
              tercapai untuk dibawa dalam
              Rapat Paripurna. Ketua Komisi
              XI DPR RI Melcias Markus         FOTO : OJI
              Mekeng mengungkapkan,            Komisi XI DPR RI menyetujui revisi UU PNBP untuk dibawa ke Rapat Paripurna
              kesepakatan mengenai revisi
              UU PNBP dilanjutkan ke tingkat   Mulyani, di Gedung DPR RI, Senayan.  PNBP dengan mempertimbangkan
              Paripurna melalui hak pimpinan      Diketahui, ada beberapa poin   dampak pengenaan tarif terhadap
              menggunakan Pasal 282 yang       penting yang tertuang dalam revisi   masyarakat, dunia usaha,
              berdasarkan suara terbanyak.     UU PNBP. Yakni penyempurnaan     pelestarian alam dan lingkungan,
                 “Berdasarkan pasal 282 RUU    definisi dan ruang lingkup PNBP,   sosial budaya, serta aspek keadilan.
              PNBP bisa disetujui untuk dibawa   sekaligus untuk memperjelas       Serta tertuang juga soal
              ke tingkat Paripurna, dengan     perbedaannya dengan pajak dan    penyempurnaan aturan
              catatan Gerindra dan Hanura tidak   pungutan/retribusi daerah.    pengelolaan PNBP, termasuk
              hadir,” jelas Melchias saat rapat   Selain itu juga, revisi UU PBNP   penggunaan dana PNBP oleh
              kerja dengan Menteri Keuangan Sri   juga terdapat pengaturan tarif   instansi pengelola PNBP untuk

              42  PARLEMENTARIA  168 XLVIII 2018
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47