Page 38 - MAJALAH 168

Komisi IX Terus Kawal

Sektor Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

ada awal Februari 2018 Sepanjang masa sidang tahun 2018 sudah banyak kinerja
Komisi IX beserta para dan capaian Komisi IX DPR RI dalam mengemban tugas
mitra kerjanya yang
melingkupi urusan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang
P Jaminan Kesehatan melingkupi ruang kerja kesehatan dan
Nasional(JKN) telah menggelar ketenagakerjaan masyarakat.Banyak pula masalah dan
seminar dengan tema ‘Optimalisasi
Strategi Demi Keberlanjutan isu yang dihadapi Komisi IX, namun semua dapat dilewati
Program JKN’ di Slipi, Jakarta. dan diatasi dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
Tiga tahun program JKN ternyata
masih menyisakan banyak persoalan.
Program JKN dinilai belum mampu
memberikan kemudahan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh
Partaonan Daulay memaparkan
tiga hal yang diwaspadai oleh
Komisi IX DPR RI dalam rangka
menjaga keberlangsungan JKN.
Tiga hal yang dimaksud tersebut
adalah permasalahan pendataan,
pembiayaan, dan pelayanan.
Masih di bidang kesehatan,
pada September 2018 Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan melaporkan defisit arus
kas mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan
rincian, rencana kerja anggaran
tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun FOTO : ANDRI
plus carry over Rp 4,4 triliun. Jumlah
ini naik dari selisih kekurangan antara Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menerima pekerja PT. Freeport Indonesia
klaim dan pendapatan sebesar Rp
9,75 triliun akhir 2017 lalu. Tata Cara Penyediaan, Pencairan, bukan suatu hal yang besar, karena
Menyikapi masalah ini, Komisi dan Pertanggungjawaban Dana yang merasakan itu juga ratusan
IX DPR RI serius dan tidak main- Cadangan Program Jaminan juta masyarakat. Artinya ini jadi
main dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan Nasional. satu peran penting bagi Menteri
Kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI Aturan ini diterbitkan sebagai Keuangan untuk melihat bahwa
Dede Yusuf M. Efendi menyarankan panduan dalam rangka menutup tidak cukup dengan angka Rp 5
kepada pemerintah agar tidak defisit operasional BPJS Kesehatan. triliun tersebut,” ungkap Dede.
setengah-setengah mengatasi Dana talangan ini berasal dari pos Tercatat sejak 2014-2015 BPJS
masalah defisit ini. Bendahara Umum Negara (BUN) Kesehatan telah defisit, padahal
Pemerintah melalui Kementerian pada APBN 2018. Namun menurut sudah ada penganggaran mencapai
Keuangan tengah mempersiapkan Dede, jika pemerintah hanya Rp 4,5 triliun hingga Rp 6 triliun.
dana talangan alias bailout untuk memberikan dana talangan sebesar Melihat kondisi anggaran negara
mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Rp 5 triliun masih belum cukup. saat ini, tidaklah dalam kondisi
Kemenkeu telah menerbitkan “Menurut saya angka Rp 10 yang aman. Terlebih lagi badai
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) triliun sampai dengan Rp 11 triliun pelemahan rupiah terhadap
Nomor 113/PMK.02/2018 tentang jika ingin menyelamatkan defisit dolar Amerika Serikat (AS) masih

38 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018