Page 33 - MAJALAH 168

Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Dalam surat tersebut,
Presiden menugaskan Mendag,
Menperin, MenPAN-RB, dan
Menkumham untuk bersama-
sama maupun sendiri-sendiri
guna mewakili pemerintah dalam
pembahasan RUU tersebut,” jelas
Hekal.
Menindaklanjuti surat
tersebut, lanjut Hekal, Pimpinan
DPR RI menyampaikan hasil
rapat konsultasi pengganti rapat
Bamus tanggal 26 Juli 2017 yang
menyetujui pembahasan RUU
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
FOTO : ENO diserahkan ke Komisi VI DPR RI.
“Pembahasan RUU ini dalam
Pimpinan Komisi VI DPR RI menerima Dim RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan pembicaraan Tingkat I dilakukan
Usaha Tidak Sehat dari Pemerintah
dan tentunya kami akan perjuangkan mengenai cadangan.
di Badan Anggaran,” pungkasnya. Cadangan itu mudah-mudahan “DPR RI telah
sudah realtime. Sehingga tidak ada
Pastikan Stabilitas Harga perbedaan antara Kementerian menerima
Beras Bulan Ramadhan Pertanian, Kementerian surat dari
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Perdagangan maupun Bulog terkait
Ganinduto pastikan harga pangan ke masalah beras,” ungkapnya. presiden perihal
masyarakat terjangkau, begitupun Pada kesempatan itu legislator penunjukkan wakil
dengan harga dari produsen ke Fraksi Partai Golkar ini juga
petani. menyinggung masalah kualitas dari pemerintah untuk
“Kami ingin memastikan beras impor yang konon memiliki membahas RUU
stabilitas harga di bulan Ramadhan kualitas bagus, tapi ternyata tidak tentang Larangan
sekaligus menjelang Idul Fitri atau terserap oleh masyarakat karena
Ramadhan. Di sini saya menilai terkait selera masyarakat yang Praktek Monopoli
yang terpenting adalah menjaga berbeda. dan Persaingan
harga beras ke konsumen bagus,
begitu juga dengan harga dari Terima DIM RUU Larangan Usaha Tidak Sehat.
petani ke produsen bagus. Sehingga Praktek Monopoli
petani juga bisa tumbuh dengan Komisi VI DPR RI menerima
baik. Dengan kata lain kita tidak Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan kegiatan pengantar
hanya ingin harga ke konsumen Rancangan Undang-Undang musyawarah, pembahasan
atau masyarakat murah tapi malah tentang Larangan Praktek DIM, penyampaian pendapat
memberatkan petani, tidak demikian. Monopoli dan Persaingan Usaha mini sebagai sikap akhir, dan
Kami ingin harga ke masyarakat Tidak Sehat dari pemerintah. DIM pengambilan keputusan. DIM
murah, dan petani pun mendapat RUU tersebut diserahkan Menteri diajukan oleh presiden jika RUU
harga yang bagus juga,” ujar Dito. Perdagangan Enggartiasto Lukita berasal dari DPR. Rapat kerja
Ungkapan tersebut, lanjut Dito, mewakili pemerintah kepada ini dilakukan untuk pengantar
menyusul informasi dari Kementerian Wakil Ketua Komisi VI Mohamad musyawarah dan pembahasan
Perdagangan yang akan kembali Hekal saat memimpin Rapat Kerja DIM dalam pembicaraan Tingkat I,”
mengimpor 500 ribu ton beras. dengan Menteri Perdagangan, jelasnya.
Walaupun pada kesempatan yang Menteri Perindustrian, Menteri Adapun susunan acara dalam
sama dijelaskan Kepala Bulog Pendayagunaan Aparatur Negara rapat kerja saat itu, kata legislator
Budi Waseso bahwa ketahanan dan Reformasi Birokrasi, dan Partai Gerindra ini, adalah
pangan bangsa kita saat ini terbilang Menteri Hukum dan HAM. penjelasan DPR RI atas RUU
cukup. Bahkan Bulog juga sempat “DPR RI telah menerima surat tentang Larangan Praktek Monopoli
mengungkapkan akan memberikan dari presiden perihal penunjukkan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
cadangan. wakil pemerintah untuk membahas dan tanggapan pemerintah atas
“Kami sudah mempertanyakan RUU tentang Larangan Praktek RUU tersebut. tn/es/sf

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 33