Page 28 - MAJALAH 168
P. 28
Sepak Terjang Komisi IV
Sepanjang Tahun 2018
Sepanjang tahun 2018 ini telah banyak tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi IV
DPR RI yang membidangi Pertanian, Peternakan, serta Kelautan dan perikanan. Baik itu
terkait fungsi pengawasan, anggaran maupun legislasi yang melekat dalam diri
setiap anggota legislatif.
FOTO : JAKA
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo (tengah) menyerahkan naskah RUU Sistem Budaya Pertanian berkelanjutan kepada Mentan
epanjang tahun 2018 ini beras melalui Peraturan Menteri Komisi IV DPR RI juga
telah banyak tugas dan Perdagangan Nomor 1 tahun melakukan penolakan disejumlah
fungsi yang dilakukan 2018 tentang Ketentuan Ekspor komoditi lainnya seperti gula dan
oleh Komisi IV DPR dan Impor bertentangan dengan garam. Komisi IV DPR RI menolak
SRI yang membidangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor impor garam tanpa rekomendasi
Pertanian, Peternakan, serta 48 Tahun 2016 tentang penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan perikanan. Baik terhadap Perum Bulog dalam sebagaimana amanat Pasal 37
itu terkait fungsi pengawasan, rangka Ketahanan Pangan Nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
anggaran maupun legislasi yang Pemerintah juga melakukan Impor 2016 tentang Perlindungan
melekat dalam diri setiap anggota beras tersebut, disaat para petani dan Pemberdayaan Nelayan,
legislatif. Dari sekian banyak tugas dalam negeri sudah dan akan Pembudidaya Ikan dan Petambak
yang dilakukan oleh Komisi IV DPR memasuki masa panen. Garam.
RI dalam kurun waktu satu tahun Desakan untuk mencabut Dalam bidang Kehutanan,
terakhir ini, berikut adalah beberapa Permendag tersebut menjadi Komisi IV DPR RI mengapresiasi
diantaranya. salah satu kesimpulan dalam rapat Program Tanah Obyek Reformasi
Dalam bidang pengawasan dengar pendapat Komisi IV DPR RI Agraria (TORA) Kementerian
misalnya, Ketua Komisi IV DPR RI dengan jajaran Direksi Perum Bulog, Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Edhy Prabowo menilai kebijakan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, namun juga mempertanyakan
pemerintah yang melakukan impor Senayan, Jakarta, Januari lalu. status hukumnya. Pasalnya,
28 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018
