Page 25 - MAJALAH 168

di kemudian hari,” terang Herman
saat ditemui usai Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Dirjen Otda
Kemendagri, KPU dan Bawaslu di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
September lalu.

Pesta Demokrasi Harus
Diikuti Seluruh Masyarakat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Nihayatul Wafiroh mengatakan
bahwasanya perhelatan pesta
demokrasi 2019 nanti harus diikuti
oleh seluruh lapisan masyarakat
yang memiliki hak suara. Untuk itu,
pihaknya akan terus mendukung
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) untuk menyelesaikan
permasalahan Kartu Tanda FOTO : RUNI
Penduduk-elektronik (KTP-el)
hingga bulan November. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali
“Kalau bulan November
tidak tercapai, maka akan kita jelas dan tegas,”ungkapnya, saat keseluruhan terhadap pelaksanaan
adakan evaluasi terkait hal itu,” Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI Pilkada 2018.
ujar Nini, sapaan akrabnya, saat ke Palembang, Provinsi Sumatera “Artinya kalau ada PSU berarti
ditemui disela-sela Rapat Kerja Selatan, September lalu. kan ada gugatan, kalau kalau ada
Komisi II DPR RI dengan Menteri Komisi II DPR RI mengawasi gugatan, berarti ada masalah. Nah
Dalam Negeri beserta jajarannya dan melihat secara langsung kita berharap bahwa ke depannya
di Gedung Nusantara DPR RI, dan mencari masukan terkait tidak ada masalah lagi tentang
Senayan, Jakarta, September lalu. permasalahan di bidang Aparatur pelaksanaan Pilkada serentak ini,”
Ia menambahkan untuk di Sipil Negara (ASN). Termasuk harap legislator dapil Jawa Timur
Pilkada serentak lalu, masyarakat membahas tentang Rekrutmen XI itu.
masih bisa menggunakan Surat CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas
Keterangan (suket), namun pada ASN pada pemilu dan Penanganan Aset Venue Olahraga Tetap
Pemilu 2019 nanti, semuanya harus Honorer K2. Dijaga
menggunakan KTP-el. Padahal Komisi II DPR RI menginginkan
masih ada ratusan ribu masyarakat Evaluasi Pemilu 2018 pasca perhelatan Asian Games
yang belum mendapatkan KTP-el. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin dan Asian Para Games 2018,
Amali menganggap pelaksanaan Kementerian Sekretariat Negara
Penerimaan CPNS Harus kontestasi Pilkada 2018 cukup (Kemensetneg), Pusat Pengelolaan
Transparan berhasil, namun menyisakan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno
Anggota Komisi II DPR RI beberapa catatan yang harus dan PPK Kemayoran untuk tetap
Sirmadji berharap, agar proses diperbaiki ke depan. memelihara venue-venue olahraga
penerimaan CPNS tidak terjadi “Dari 171 daerah yang yang ada. Kebersihan dan ketertiban
kecurangan maka harus transparan. melaksanakan pilkada serentak lingkungannya juga harus dijaga.
Prosesnya dibuka, kalau tes 2018, terdapat lima hingga enam “Pemanfaatan berbagai
berbasis komputer dengan sistem Tempat Pemungutan Suara fasilitas di area tersebut harus tetap
BKN sekarang semua jawaban (TPS) yang harus melaksanakan dilakukan agar dapat meningkatkan
langsung dapat dilihat artinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ini perolehan Pendapatan Negara
realtime bisa langsung ketahuan. menandakan secara persentase, Bukan Pajak (PNBP),” kata Zainudin
“Untuk proses wawancara pelaksanaan Pilkada 2018 berhasil Oktober lalu.
dalam perekrutan CPNS, kami walaupun ada catatan,” ungkap Komisi II DPR RI juga
sudah bicarakan dengan BKN Amali di Gedung DPR RI, Senayan, meminta Kemensetneg untuk
dan Ombudsman serta penegak Jakarta. mempersiapkan dan membuat
hukum agar dilakukan secara Walaupun beberapa TPS pada perencanaan yang komprehensif
transparan sehingga ada alasan akhirnya harus melaksanakan terkait pemanfaatan dan
mengapa ada yang yang diterima PSU, menurut legislator F-Golkar, pemeliharaan venue-venue olahraga
dan ada yang ditolak atau tidak hal tersebut tidak serta merta beserta fasilitasnya agar dapat terus
diterima. Kriteria peraturannya harus menciderai penilaian secara digunakan di masa mendatang. es

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25