Page 26 - MAJALAH 168

Komisi III Terus Kawal

Penegakan Hukum

ahar sendiri sudah lama Mengawali tahun 2018, Komisi III DPR RI menggelar suksesi
berada di Komisi III dan
sekaligus merangkap kepemimpinan. Ketua Komisi III yang semula dipimpin
Ksebagai Ketua Badan Bambang Soesatyo diganti oleh Kahar Muzakir, sesama
Anggaran (Banggar) DPR RI. anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI. Bambang
Setelah tak menjadi Ketua Banggar,
legislator asal Sumatera Selatan Bambang Soesatyo diganti, karena sudah menempati posisi
ini pun didaulat memimpin Komisi puncak sebagai Ketua DPR RI. Bamsoet, sapaan akrab
III. “Saya hanya meneruskan Ketua DPR itu, memimpin langsung rapat pergantian Ketua
kepemimpinan Bambang Soesatyo.
Yang baik akan saya lanjutkan. Kita Komisi III ini pada Januari lalu.
akan menampung semua aspirasi
yang ada di Komisi III ini,” ujar Kahar
usai dilantik oleh Ketua DPR RI di
ruang rapat Komisi III.

Komisi III Terima Study
National Assembly Laos
Delegasi Study National
Assembly dari Laos berkunjung
ke DPR RI dan menemui Pimpinan
Komisi III DPR RI. Delegasi yang
membidangi Justice Committee ini
dipimpin Kham Pheng Vilaphane
dan diterima Ketua Komisi III DPR RI
Kahar Muzakir. Kunjungan tersebut
bermaskud bertukar informasi
mengenai pengawasan parlemen
terhadap pemerintah di kedua FOTO : DOEH
negara.
Delegasi Laos ini ingin Pimpinan DPR RI melantik Kahar Muzakir (kanan) menjadi Ketua di Komisi III DPR RI.
mengimprovisasi sistem
pengawasan di Indonesia, pada Padahal ada regulasi yang Menjawab hal itu Ketua KPK
Februari lalu. Selain soal sistem mengatur hal itu. Peraturan Menteri Agus Rahardjo sempat mengatakan,
pengawasan, delegasi juga Keuangan (Permenkeu) tentang sejauh ini KPK hanya mengusulkan
bertanya banyak soal sistem kerja Pengelolaan Barang Milik Negara, kepada Kemenkeu untuk
dan fungsi DPR RI. Kham Pheng Pasal 15 ayat (4) mengatur bahwa mengibahkan barang rampasan
Vilaphane mengapresiasi sistem barang rampasan dapat ditetapkan yang ada di KPK. Selanjutnya,
kerja yang ada di DPR RI sekaligus status penggunaannya oleh menteri pemerintahlah yang menghibahkan
memuji pula bagaimana DPR atas usul Jaksa Agung atau KPK. barang itu. Prosedur sudah dilakukan
mengawasi jalannya pemerintahan. Anggota Komisi III DPR RI Daeng KPK sesuai regulasi yang ada. Dalam
Muhammad saat rapat dengan KPK urusan hibah, KPK sebenarnya hanya
Barang Rampasan Koruptor mempersoalkan harta rampasan menyerahkan bukti-bukti suratnya
Dipertanyakan tersebut. Menurutnya, KPK ternyata saja kepada pemerintah, bukan
Komisi III DPR RI pada Februari langsung menghibahkannya langsung menyerahkan hibah itu ke
lalu sempat mempertanyakan tanpa usulan ke Kemenkeu. Harta Pemerintah Daerah Surakarta.
langkah Komisi Pemberantas rampasan itu berupa tanah dan
Korupsi (KPK) yang menghibahkan bangunan milik mantan Kakorlantas KPK Kembali Dikritik
harta yang dirampas dari para Polri Djoko Susilo yang dihibahkan Komisi III DPR RI mengkritik sikap
koruptor yang kasusnya sudah ke Pemerintah Kota Surakarta untuk Pimpinan KPK yang mengatakan
inkrah. Harta itu oleh KPK dimanfaatkan sebagai museum Undang-Undang MPR, DPR, DPRD
dihibahkan ke instansi lain. batik. dan DPD (UU MD3) yang disahkan

26 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018