Page 30 - MAJALAH 168

Komisi V Dukung

Kemajuan Infrastruktur

i bidang pengawasan, Di awal tahun 2018, Komisi V DPR RI bersama
Komisi V DPR RI
meninjau seluruh pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-
pembangunan Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air sebagai ganti
Dinfrastruktur yang ada di
tanah air. Komisi V juga mendesak dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang
dibentuknya dewan insinyur untuk dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2015.
mendukung pembangunan proyek-
proyek strategis nasional.
RUU SDA Penuhi Hak Rakyat
atas Air
Salah satu substansi yang
menjadi penekanan dalam RUU
SDA adalah negara wajib memenuhi
hak rakyat atas air. Pengusahaan air
bisa dilakukan, jika kebutuhan rakyat
akan air sudah terpenuhi.
Ketua Komisi V DPR RI Fary
Djemy mengatakan, berkaca
dari UU SDA yang sebelumnya
dibatalkan Mahkamah Konstitusi,
RUU inisiatif DPR RI ini akan
memberikan jaminan hak rakyat atas
air, tidak hanya berdasarkan kualitas,
tetapi juga kuantitas. Karenanya,
pengelolaan sumber daya air akan
mengutamakan BUMN atau BUMD.
“Ini menjadi salah satu harapan
masyarakat yang berkaitan dengan
substansi RUU SDA. Bagaimana FOTO : JAY
pemenuhan hak masyarakat atas air”,
ungkap Fary usai penandatanganan Komisi V DPR RI dan Menteri PUPR menandatangani mekanisme dan jadwal pembahasan RUU
mekanisme dan jadwal pembahasan tentang Sumber Daya Air.
RUU tentang SDA dengan Menteri adalah menetapkan standar kerja insinyur.
Pekerjaan Umum dan Perumahan kompetensi Insinyur bersama
Rakyat Basuki Hadimuljono. Menteri, menetapkan Sistem Pantau Progres Tujuh Kapal
Registrasi Insinyur, menetapkan Tol Laut
Desak Pemerintah Keluarkan Sistem Sertifikasi Insinyur, Untuk mendukung program tol
Perpres Dewan Insinyur menetapkan Sistem Uji Kompetensi, laut pemerintah, Komisi V DPR RI
Untuk memenuhi ketersediaan menetapkan Sistem Pengawasan memantau progres penyelesaian
insinyur professional, Komisi Alih IPTEK Insinyur Asing dan Sistem tujuh kapal yang dipesan Direktorat
V DPR RI mendesak Presiden Pengawasan Praktik Keinsinyuran. Perhubungan Laut Kementerian
mengeluarkan Perpres Seperti diketahui, meski sudah Perhubungan (Kemenhub) di
Pembentukan Dewan Insinyur memiliki UU Nomor 11 Tahun 2014 Pontianak, Kalimantan Barat.
Indonesia (DII). DII merupakan tentang Keinsinyuran, namun hingga Dari ketujuh kapal yang dipesan,
instrumen penting dan strategis kini masih banyak aturan turunan satu diantaranya telah siap
untuk mengejar berbagai UU tersebut yang belum diterbitkan. diserahterimakan, sementara
ketertinggalan Indonesia di sisi Ketiadaan peraturan turunan keenam kapal lainnya telah
keinsinyuran dibanding beberapa tersebut memberikan implikasi mencapai 92 persen dan diharapkan
negara, baik di ASEAN atau dunia. serius terhadap serbuan tenaga selesai awal tahun 2019.
Beberapa tugas penting DII kerja asing dan sertifikasi serta izin Komisi V DPR RI meminta

30 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018