Page 27 - MAJALAH 168

Maret lalu, menilai, secara normatif
kedua calon hakim memenuhi
syarat. Namun, masih banyak
catatan yang harus diperbaiki untuk
kedua calon hakim tersebut. Saat
ini, jelas Desmon, kebutuhan hakim
agung tambahan di MA mencapai
delapan orang. Ke depan berapa
pun kebutuhan hakim agung, KY
harus menyeleksinya kembali. Para
kandidat hakim agung sebetulnya
masih jauh dari kriteria Komisi III.

FOTO : CHASBI Tiga RUU Komisi III
Rampung Tahun Depan
Tiga Rancangan Undang-
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa Undang (RUU) yang sedang
dibahas Komisi III DPR RI segera
DPR RI melanggar konstitusi. Adalah yang diusulkan serikat pekerja. rampung tahun depan. Ketiganya
Erma Suryani Ranik yang Februari Dalam rapat pleno yang dipimpin adalah Rancangan Kitab Undang-
lalu masih menjadi Anggota Wakil Ketua Komisi III DPR RI Undang Hukum Pidana (RKUHP),
Komisi III DPR yang mengkritik Desmond Junaidi Mahesa Maret RUU Jabatan Hakim, dan RUU
keras pernyataan Wakil Ketua KPK lalu, secara resmi memutuskan dua Mahkamah Konstitusi (MK).
Laode M Syarif ke media. Ia menilai, nama yang layak menjadi hakim ad Wakil Ketua Komisi III DPR RI
pimpinan KPK tak mengerti hukum hoc industrial dari empat calon yang Erma Suryani Ranik menyampaikan
dan belum membaca isi UU MD3. diajukan Komisi Yudisial (KY). hal ini pada Agustus lalu. RKUHP
Yang dipersoalkan KPK adalah Masih ada enam lagi kursi yang sebelumnya diyakini
aturan hak imunitas dalam UU MD3. hakim ad hoc industrial di MA akan rampung akhir 2018 ini,
Menurut Pimpinan KPK, itu akan yang dibutuhkan. Komisi III pun kemungkinan baru bisa rampung
menyulitkan kerja KPK bila terjadi sudah mendesak KY agar segera pada tahun depan, lantaran ketua
kasus korupsi yang menimpa para mengajukan kembali calon hakim tim Panitia Kerja (Panja) dari
wakil rakyat. Ditegaskan kembali ad hoc ini untuk diuji kelayakannya. pemerintah Enny Nurbaningsih
oleh Erma, anggota DPR RI tidak Unsur Hakim Agung yang bekerja sudah menjadi hakim konstitusi
pernah meletakkan dirinya di atas ad hoc untuk pengadilan industrial, menggantikan Maria Farida yang
warga negara lain. Dalam UU MD3 ditegaskan Desmon, harus pensiun.
Pasal 245 Ayat (1), tertulis bahwa seimbang jumlahnya. Masing- Jadi, butuh waktu dan adaptasi
pemanggilan dan permintaan masing organisasi baik APINDO lagi untuk menunjuk ketua tim dari
keterangan untuk penyidikan dan organisasi serikat pekerja di pemerintah. Kekosongan ketua
terhadap anggota DPR RI yang Indonesia punya wakilnya sebagai tim Panja dari pemerintah untuk
diduga terlibat tindak pidana harus hakim agung yang mengadili RKUHP ini tentu menghambat
mendapat persetujuan tertulis sengketa ketenagakerjaan. kerja pembahasan RKUHP.
dari MKD (Mahkamah Kehormatan Sementara RUU Jabatan Hakim
Dewan). Komisi III Pilih Dua Hakim MA masih memperdebatkan batas usia
Tidak ada keinginan DPR untuk Secara aklamasi Komisi III DPR hakim agung. Sebetulnya semakin
mendiskriminasi siapapun di mata RI akhirnya memilih dua hakim tua usianya, semakin bagus
hukum. Ada distorsi informasi yang karir menjadi hakim agung hasil putusannya. Namun, banyak hakim
diterima KPK, sehingga kerap uji kelayakan dan kepatutan untuk agung di Indonesia yang sakit-
berpandangan negatif atas UU MD3 mengisi kebutuhan hakim di sakitan dan tidak bisa bergerak.
yang disahkan DPR beberapa waktu Mahkamah Agung (MA). Sepuluh Bagaimana dia bisa memutuskan
lalu itu. fraksi di Komisi III menyetujui hal penting di pengadilan.
dua hakim tersebut sebagai Terakhir, RUU MK merupakan
Dua Hakim Industrial Resmi hakim agung dengan segala plus revisi atas UU MK yang sekarang
Terpilih minusnya. Kedua hakim terpilih itu masih berlaku. Dari sembilan
Dua hakim ad hoc industrial adalah Abdul Manaf untuk kamar hakim konstitusi, legislator Partai
yang ditempatkan di Mahkamah peradilan agama dan Pri Pambudi Demokrat itu berharap, ada tiga
Agung (MA) sudah resmi terpilih. untuk kamar peradilan perdata. hakim perempuan yang diusulkan
Komisi III memilih Sugeng Santoso Wakil Ketua Komisi III Desmon dari masing-masing lembaga
yang diusulkan Asosiasi Pengusaha J Mahesa yang memimpin rapat pengusul, yaitu DPR RI, MA, dan
Indonesia (APINDO) dan Junaedi pengambilan keputusan pada pemerintah. mh/es

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27