Page 29 - MAJALAH 168

menurut Anggota DPR RI Firman
Subagyo yang saat itu menjadi Hal tersebut menurut
Anggota Komisi IV DPR RI, jika Daniel sebagai
statusnya diberikan dengan hak
kepemilikan, ini akan menimbulkan sebuah langkah
kekhawatiran, jika tanah itu memperjuangkan
akan dijual kembali. Setelah itu
masyarakat akan “menjarah” aspirasi para nelayan
lahan kembali. Ini tentu akan yang menolak
menimbulkan persoalan. larangan penggunaan

Revisi UU KSDA alat tangkap yang
Sementara itu di bidang sudah digunakannya
legislasi, ada beberapa rancangan berpuluh-puluh tahun
undang-undang yang tengah
dibahas dan berhasil digodok lamanya. FOTO : JAKA
oleh Komisi IV DPR RI, diantaranya
Revisi Undang-Undang Nomor 5 Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan
Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam (KSDA) Hayati akan masuknya produk-produk tahun 2016 sebesar Rp 2,939 triliun,
dan Ekosistem. Panitia Kerja (Panja) hidup baik itu berupa hewan, dan kurang bayar di tahun 2017
RUU KSDA Komisi IV DPR RI telah ikan, dan tumbuhan dari luar ke sebesar Rp 1,833 triliun.
menyerap aspirasi dan masuk Indonesia. Proses perkarantinaan Saat rapat dengan Kementerian
dari berbagai pihak, termasuk dari yang ada selama ini berada di tiga Kelautan dan Perikanan (KKP),
kalangan akademik yang notabene kementerian tadi. Kondisi demikian Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel
merupakan para ahli dibidangnya. dapat dipastikan tidak terintegrasi Johan sempat mengancam tidak
Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu dengan baik. Sehingga tugas, akan menandatangani anggaran
Multazam menjelaskan, Revisi UU fungsi dan manfaat dari karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan
KSDA ini adalah UU yang sudah itu sendiri bisa sudah pasti tidak (KKP) pada APBN Tahun Anggaran
tidak sesuai perkembangan zaman, berjalan dengan sempurna. 2019 jika Menteri KP, Susi Pudjiastuti
karena beberapa hal sudah tidak tidak mencabut Permen Kelautan
sesuai dengan perkembangan Dukung Anggaran Mitra dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015
saat ini, dimana beberapa protokol Kerja tentang larangan penggunaan
(perjanjian) sudah diratifikasi, seperti Komisi IV DPR RI selalu alat penangkapan ikan pukat hela
Protokol Nagoya, Paris Agreement mendukung anggaran yang (trawls) dan pukat tarik (seine nets)
dan Climate Change. disusun oleh pemerintah, di wilayah pengelolaan perikanan
Selain itu, Komisi IV DPR RI di sepanjang penggunaannya sesuai negara Republik Indonesia. Hal
tahun 2018 ini juga membahas program yang diperuntukkan bagi tersebut menurutnya sebagai
tentang RUU Sistem Budidaya masyarakat luas, dalam hal ini sebuah langkah memperjuangkan
Pertanian berkelanjutan. petani, nelayan dan peternak yang aspirasi para nelayan yang menolak
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR merupakan bidang kerja Komisi IV larangan penggunaan alat tangkap
RI Michael Wattimena pembuatan DPR RI. yang sudah digunakannya berpuluh-
RUU yang masuk dalam Prioritas Contohnya ketika Komisi IV puluh tahun lamanya.
Progam Legislasi Nasional Tahun DPR RI menyetujui Pagu anggaran Namun pada akhirnya melalui
2018 tersebut nantinya akan beberapa Kementerian yang voting fraksi-fraksi, Komisi IV DPR RI
menggantikan UU Nomor 12 Tahun menjadi mitra kerjanya, seperti akhirnya menyetujui pagu anggaran
1992 tentang Sistem Budidaya Kementerian Pertanian Tahun 2019 KKP Tahun 2019 berdasarkan hasil
Tanaman. Semangat mengganti berdasarkan hasil pembahasan pembahasan Badan Anggaran
undang-undang tersebut bukan Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp DPR RI sebesar Rp 5,483 triliun.
sekadar perbaikan dan pengaturan 21,686 triliun, serta menyetujui Pagu Pada kesempatan itu, Fraksi Partai
yang lebih komprehensif, Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2019 Gerindra dan Fraksi PKB menolak
mengingat ada banyak undang- sebesar Rp 29,503 triliun. pagu anggaran KKP Tahun 2019.
undang terkait pertanian. Hal itu sekaligus mendesak Sementara Fraksi PDI-Perjuangan,
Komisi IV DPR RI juga tengah pemerintah dalam hal ini Golkar, PPP, dan Demokrat
membahas RUU tentang Karantina Kementerian Keuangan untuk menyetujui pagu KKP tersebut.
Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang segera menyelesaikan kurang bayar Sedangkan empat fraksi lainnya
merupakan usul inisiatif DPR. Hal ini subsidi pupuk sebesar Rp 9,818 belum memberikan keputusan,
menurut Edhy dilatar belakangi dari triliun yang terdiri dari kurang bayar apakah menolak atau menerima
kegelisahan dan kekhawatiran DPR tahun 2015 sebesar Rp 5,045 triliun, pagu anggaran tersebut. ayu/es/sf

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 29