Page 23 - MAJALAH 168

langkah strategis di kancah
internasional dalam mewujudkan
perdamaian dan ketertiban dunia
sesuai amanah konstitusi.
Ia juga menambahkan, meski
perjuangan garda depan ada di
pihak pemerintah, namun andil lobi
parlemen juga tak bisa diabaikan.
Sebab, kata Satya, dalam setiap
kunjungan luar negeri ke parlemen-
parlemen negara sahabat, DPR RI
senantiasa menjalankan second
track diplomacy untuk meminta
dukungan kepada Indonesia
sebagai Anggota Tidak Tetap DK
FOTO : ANDRI PBB.
Sementara itu, Ketua Komisi I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyerahkan RUU tentang Kerja Sama DPR RI Abdul Kharis Almasyhari
Bidang Pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan mendorong, dengan terpilihnya
Indonesia menjadi salah satu
mengesahkan RUU tentang Kerja strategis bagi MoU kedua negara Anggota Tidak Tetap DK PBB,
Sama Bidang Pertahanan antara di berbagai bidang pertahanan. dapat memaksimalkan fungsi dan
Pemerintah Republik Indonesia Acuannya adalah UU ini. Di situ perannya untuk memperjuangkan
dengan Pemerintah Republik Korea disepakati harus membuat komite kemerdekaan Palestina.
Selatan menjadi Undang-Undang. bersama antar dua negara. Nah, “Ini kali ke empat Indonesia di DK
RUU ini merupakan tindak lanjut komite bersama ini yang kemudian PBB, dan perwujudan kepercayaan
kesepakatan kerja sama bidang akan melakukan implementasi,” negara dunia dalam sikap politik kita
pertahanan antara RI dengan Korsel imbuh Asril. dan tentunya kontribusi Indonesia
pada 12 Oktober 2013 lalu. dalam menjaga perdamaian
Pada laporan di hadapan Rapat Peran Penting Indonesia dunia jelas menjadi pertimbangan
Paripurna, Asril menyampaikan Dalam Perdamaian Dunia keterpilihan Indonesia di Anggota
bahwa seluruh pihak berharap, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tidak Tetap DK PBB,” jelas Kharis
kerja sama di bidang pertahanan Satya Widya Yudha mengapresiasi dalam keterangan tertulisnya
ini dapat menjaga hubungan baik perjuangan keras Pemerintah kepada Parlementaria.
kedua negara dan meningkatkan Indonesia untuk bisa menjadi Menurut legislator PKS ini,
kesejahteraan dalam kelangsungan Anggota Tidak Tetap Dewan keterpilihan Indonesia di DK
hidup berbangsa dan bernegara. Keamanan (DK) Perserikatan PBB harus dimaksimalkan untuk
“Bahwa dengan disahkannya Bangsa-Bangsa (PBB). Keberhasilan mendorong tercapainya perdamaian
persetujuan ini menjadi undang- tersebut mengantarkan kembali dunia dan pembebasan tanah
undang, keinginan kita untuk Indonesia menjadi Anggota Tidak Palestina dari penjajahan zionis
menjaga dan mempertahankan Tetap DK PBB periode 2019-2020. Israel, sebagaimana fungsi dan
kedaulatan negara, serta Tercatat ini kali keempat Indonesia kewenangan yang dimiliki oleh
membangun kehidupan berbangsa menjadi Anggota Tidak Tetap DK Anggota DK PBB yang tertulis di
dan bernegara dan berpartisipasi PBB. dalam Piagam PBB.
dalam menjaga ketertiban dunia “DPR menyambut baik “Indonesia sebagai Anggota DK
dapat terealisasi,” jelasnya dengan atas hasil yang diperjuangkan PBB bisa mengusulkan agar segera
lugas. Menlu RI di Majelis Umum PBB dibuat tim investigasi Internasional
Asril tidak lupa berterima kemarin. Sebagai mitra, Komisi I untuk menginvestigasi situasi
kasih kepada semua pihak yang mengapresiasi hal itu. Memang atau keadaan yang mengancam
telah berjuang secara kooperatif sudah sepantasnya Indonesia perdamaian dan keamanan
dan bersungguh-sungguh dalam berperan aktif perdamaian dunia internasional terkait pembantaian
membahas RUU ini. Selain itu, sesuai mandat Konstitusi kita,” zionis Israel terhadap warga Gaza
ketika diwawancara usai Rapat papar Satya. Palestina yang hingga kini terus
Paripurna, legislator Partai Gerindra Di sisi lain, Satya mengingatkan, berlangsung dan tentu mendorong
itu menyampaikan bahwa dengan hasil tersebut jangan sampai agar Palestina Merdeka segera
adanya pengesahan ini maka membuat pemerintah jumawa. terwujud, sehingga perdamaian
nantinya akan ada payung hukum Menurutnya, dengan memegang dunia dan kawasan tercipta,” tegas
terhadap kerja sama kedua negara. peran penting tersebut, pemerintah Kharis. eps/es
“UU ini menjadi pedoman harus tetap melakukan langkah-

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23