Page 53 - MAJALAH 168
P. 53
lembaga di bawah Kementerian “Saya ingin memberi
Keuangan. juga tak luput dari perhatian
Anggota Banggar DPR RI masukan kepada BI, Banggar. Seperti yang dilakukan
Nasril Bahar menyebutkan apabila bahwa mereka harus Anggota Banggar Siti Masrifah
dimasukkan ke dalam PNBP, yang memberi masukan kepada
maka dana tersebut nantinya bisa memiliki timing kebijakan pemerintah terkait pengaruh
banyak manfaatnya. Ia meminta yang tepat, cermat, dan global pada pertumbuhan ekonomi
bahwa sebaiknya ada badan yang cepat. BI tidak bisa selalu Indonesia. Salah satunya dampak
mengelola dan bisa dijadikan perang dagang antara Amerika
menjadi salah satu mitra komisi berada dalam pasar di Serikat dengan China. Menurutnya,
di DPR agar dapat dilakukan setiap waktu, oleh sebab hal tersebut akan banyak berimbas
pengawasan langsung. bagi Indonesia.
“Dana sawit ini bisa dikelola itu BI harus memastikan “Dari catatan kami, yang harus
dan diperuntukkan langsung untuk jangan sampai kecepatan diwaspadai adalah mengenai
replanting dan pengembangan perang ekonomi global. Kita
refinery terhadap biodiesel. Nah, pelemahan rupiah tahu bahwa saat ini ada perang
selama ini belum ada dalam melebihi kecepatan dagang antara Amerika dan China.
kemitraan di salah satu dari 11 Kami ingin tahu informasi strategi
komisi di DPR, sehingga fungsi intervensi BI,” kebijakan yang disiapkan oleh
pemerintah, karena ini tidak bisa
dielakkan,” kata Siti.
Legislator PKB ini juga memberi
masukan kepada Bank Indonesia.
menurutnya, BI harus siaga
dalam menghadapi tugasnya ke
depan agar tidak terjadi lonjakan
nilai tukar rupiah, sehingga
menyebabkan lesunya aktivitas
pasar. Ia menilai bahwa saat ini
saja konsumsi rumah tangga yang
menjadi salah satu penerimaan
terbesar harus turut diwaspadai.
“Saya ingin memberi masukan
kepada BI, bahwa mereka harus
memiliki timing kebijakan yang
tepat, cermat, dan cepat. BI tidak
bisa selalu berada dalam pasar
FOTO : OJI di setiap waktu, oleh sebab itu BI
harus memastikan jangan sampai
Anggota Banggar DPR RI Siti Masrifah kecepatan pelemahan rupiah
melebihi kecepatan intervensi BI,”
kontrol pendapatannya itu masih (BLU) yang dimaksud,” tegas jelas legislator dapil Banten III itu.
ada di Kementerian Keuangan,” legislator PAN tersebut. Siti menilai sejauh ini yang
tuturnya Nasril. Senada dengan Nasril, Anggota dilakukan pemerintah terhadap
Anggota Komisi VI DPR RI ini Banggar DPR RI Daniel Lumban anggaran 2018 di semester
melihat tidak adanya penanaman Tobing menambahkan bahwa I ini sudah cukup baik. Ia
berkelanjutan dalam perkebunan B-20 biodiesel yang merupakan hanya berharap pemerintah
rakyat ketika melakukan tinjauan. program pemerintah untuk meng- mewaspadai lonjakan yang bisa
Untuk itu, ia ingin mengetahui endorse minyak kelapa sawit ini. Ia saja terjadi di semester II, sehingga
sejauh mana pengawasan terhadap menegaskan harus ada kejelasan menyebabkan masyarakat tidak
pungutan kelapa sawit tersebut. tentang penentuan harganya. bisa menjadi pelaku aktif di pasar.
“Sebagai catatan terhadap “Kita mengetahui program Pada prinsipnya, upaya-upaya
replanting perkebunan sawit pemerintah yaitu B-20 adalah untuk menghasilkan rencana
rakyat, itu tidak menjamah untuk meng-endorse perusahaan- anggaran yang berkualitas
terhadap potensi untuk kelanjutan perusahaan kelapa sawit. Ini harus dibutuhkan rembuk bersama. Tak
perkebunan. Tentunya kami ingin ada kejelasan, siapa sih yang hanya DPR RI, pemerintah juga
tahu sejauh mana pengawasan menentukan harganya. Itu harus dituntut akomodatif terhadap
terhadap pemanfaatan pungutan dijawab,” tegas legislator PDI- masukan-masukan yang
daripada bea keluar dengan Perjuangan tersebut. diutarakan oleh Anggota Banggar.
pendapatan Badan Layanan Umum Kompetisi ekonomi global hs/sf
168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 53