Page 53 - MAJALAH 168
P. 53

lembaga di bawah Kementerian         “Saya ingin memberi
              Keuangan.                                                         juga tak luput dari perhatian
                 Anggota Banggar DPR RI            masukan kepada BI,           Banggar. Seperti yang dilakukan
              Nasril Bahar menyebutkan apabila    bahwa mereka harus            Anggota Banggar Siti Masrifah
              dimasukkan ke dalam PNBP,                                         yang memberi masukan kepada
              maka dana tersebut nantinya bisa   memiliki timing kebijakan      pemerintah terkait pengaruh
              banyak manfaatnya. Ia meminta      yang tepat, cermat, dan        global pada pertumbuhan ekonomi
              bahwa sebaiknya ada badan yang    cepat. BI tidak bisa selalu     Indonesia. Salah satunya dampak
              mengelola dan bisa dijadikan                                      perang dagang antara Amerika
              menjadi salah satu mitra komisi     berada dalam pasar di         Serikat dengan China. Menurutnya,
              di DPR agar dapat dilakukan       setiap waktu, oleh sebab        hal tersebut akan banyak berimbas
              pengawasan langsung.                                              bagi Indonesia.
                 “Dana sawit ini bisa dikelola   itu BI harus memastikan           “Dari catatan kami, yang harus
              dan diperuntukkan langsung untuk   jangan sampai kecepatan        diwaspadai adalah mengenai
              replanting dan pengembangan                                       perang ekonomi global. Kita
              refinery terhadap biodiesel. Nah,     pelemahan rupiah            tahu bahwa saat ini ada perang
              selama ini belum ada dalam           melebihi kecepatan           dagang antara Amerika dan China.
              kemitraan di salah satu dari 11                                   Kami ingin tahu informasi strategi
              komisi di DPR, sehingga fungsi           intervensi BI,”          kebijakan yang disiapkan oleh
                                                                                pemerintah, karena ini tidak bisa
                                                                                dielakkan,” kata Siti.
                                                                                   Legislator PKB ini juga memberi
                                                                                masukan kepada Bank Indonesia.
                                                                                menurutnya, BI harus siaga
                                                                                dalam menghadapi tugasnya ke
                                                                                depan agar tidak terjadi lonjakan
                                                                                nilai tukar rupiah, sehingga
                                                                                menyebabkan lesunya aktivitas
                                                                                pasar. Ia menilai bahwa saat ini
                                                                                saja konsumsi rumah tangga yang
                                                                                menjadi salah satu penerimaan
                                                                                terbesar harus turut diwaspadai.
                                                                                   “Saya ingin memberi masukan
                                                                                kepada BI, bahwa mereka harus
                                                                                memiliki timing kebijakan yang
                                                                                tepat, cermat, dan cepat. BI tidak
                                                                                bisa selalu berada dalam pasar
                                                                              FOTO : OJI   di setiap waktu, oleh sebab itu BI
                                                                                harus memastikan jangan sampai
              Anggota Banggar DPR RI Siti Masrifah                              kecepatan pelemahan rupiah
                                                                                melebihi kecepatan intervensi BI,”
              kontrol pendapatannya itu masih   (BLU) yang dimaksud,” tegas     jelas legislator dapil Banten III itu.
              ada di Kementerian Keuangan,”    legislator PAN tersebut.            Siti menilai sejauh ini yang
              tuturnya Nasril.                    Senada dengan Nasril, Anggota   dilakukan pemerintah terhadap
                 Anggota Komisi VI DPR RI ini   Banggar DPR RI Daniel Lumban    anggaran 2018 di semester
              melihat tidak adanya penanaman   Tobing menambahkan bahwa         I ini sudah cukup baik. Ia
              berkelanjutan dalam perkebunan   B-20 biodiesel yang merupakan    hanya berharap pemerintah
              rakyat ketika melakukan tinjauan.   program pemerintah untuk meng-  mewaspadai lonjakan yang bisa
              Untuk itu, ia ingin mengetahui   endorse minyak kelapa sawit ini. Ia   saja terjadi di semester II, sehingga
              sejauh mana pengawasan terhadap   menegaskan harus ada kejelasan   menyebabkan masyarakat tidak
              pungutan kelapa sawit tersebut.  tentang penentuan harganya.      bisa menjadi pelaku aktif di pasar.
                 “Sebagai catatan terhadap        “Kita mengetahui program         Pada prinsipnya, upaya-upaya
              replanting perkebunan sawit      pemerintah yaitu B-20 adalah     untuk menghasilkan rencana
              rakyat, itu tidak menjamah       untuk meng-endorse perusahaan-   anggaran yang berkualitas
              terhadap potensi untuk kelanjutan   perusahaan kelapa sawit. Ini harus   dibutuhkan rembuk bersama. Tak
              perkebunan. Tentunya kami ingin   ada kejelasan, siapa sih yang   hanya DPR RI, pemerintah juga
              tahu sejauh mana pengawasan      menentukan harganya. Itu harus   dituntut akomodatif terhadap
              terhadap pemanfaatan pungutan    dijawab,” tegas legislator PDI-  masukan-masukan yang
              daripada bea keluar dengan       Perjuangan tersebut.             diutarakan oleh Anggota Banggar.
              pendapatan Badan Layanan Umum       Kompetisi ekonomi global        hs/sf

                                                                                168 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58