Page 55 - MAJALAH 168

(PKAKN) yang sudah ada di Badan
Keahlian (BK) DPR RI. Diharapkan
ke depan, BAKN sudah mempunyai
fokus kegiatan yang akan dilakukan
kurun waktu 2018 sampai 2019.

Telaah Keuangan Negara di
Jatim
Ketua BAKN DPR RI Andreas
Eddy Susetyo memimpin langsung
kunjungan perdana fungsi
pengawasan BAKN DPR RI ke
Provinsi Jawa Timur, bulan Juli lalu.
Sebagaimana amanat UU
Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3) bahwa
BAKN merupakan Alat Kelangkapan
Dewan (AKD) yang membantu DPR
RI dalam melaksanakan fungsi
pengawasan keuangan negara. FOTO : SINGGIH
Saat pertemuan dengan
Sekretaris Pemerintah Provinsi Jawa Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI bertukar cinderamata dengan Sekda Provinsi Jawa Timur
Timur, Andreas juga sampaikan
bahwa maksud dan tujuan BAKN “Memang ditemui Willgo saat memimpin
DPR RI berkunjung ke Jatim Kunjungan Kerja (Kunker) BAKN ke
untuk melakukan penelaahan dua masalah besar Provinsi Maluku Utara menyatakan,
akuntabilitas transfer ke daerah pengelolaan Dana BOS. penyaluran dan pertanggungjawaban
dan Dana Desa di Jatim yang Kita bisa kategorikan Dana BOS ini tetap satu bagian yang
rencananya pada tahun 2019 masalah ini menjadi dua sama penting dan tidak terpisah dari
mendatang mengalami kenaikan proses pengelolaan, agar tercapai
dari Rp 60 triliun menjadi Rp 80 bagian. Pertama adalah maksud serta tujuan pemberian
triliun. masalah di tingkat daerah, Dana BOS ini sesuai amanat undang-
“Kita datang ke Jawa Timur dan kedua adalah masalah undang.
karena provinsi ini selalu menjadi “Memang ditemui dua masalah
barometer bagi provinsi lain di regulasi di tingkat pusat, besar pengelolaan Dana BOS.
Indonesia. Hari ini juga kita ingin ini mesti sama-sama mesti Kita bisa kategorikan masalah ini
secara langsung mengetahui bagai cepat diperbaiki,” menjadi dua bagian. Pertama adalah
pengelolaan Transfer ke Daerah dan masalah di tingkat daerah, dan kedua
Dana Desa (TKDD) di provinsi ini,” kepada Bupati,” kata Willgo dalam adalah masalah regulasi di tingkat
ungkap legislator PDI Perjuangan pertemuan dengan Gubernur Jawa pusat, ini mesti sama-sama mesti
itu. Tengah, Perwakilan BPK Provinsi cepat diperbaiki,” kata Willgo saat
Jawa Tengah, di Semarang, Jateng, pertemuan dengan Gubernur Maluku
Dorong BPKP Dampingi Agustus lalu. Utara dan SKPD terkait, serta BPK
Dana Desa Perwakilan Maluku Utara, di Ruang
Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Dorong Pembenahan Rapat Kantor Gubernur Maluku Utara,
Zainar meminta dan mendorong Implementasi BOS di Ternate, bulan September lalu.
peran Badan Pengawasan Maluku Utara Legislator Partai Gerindra
Keuangan dan Pembangunan Hasil audit pengawasan dan ini melihat bahwa BPK sudah
(BPKP) untuk melakukan pemaparan dalam Laporan melaksanakan fungsinya dengan
pendampingan dan pengawasan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan baik, dengan memberikan beberapa
Dana Desa. Terutama dalam hal Pemeriksa Keuangan (BPK) RI rekomendasi atas telaahan hasil
bimbingan teknis penyusunan mengenai akuntabilitas dana pemeriksaan yang memang ada
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), transfer ke daerah yang terkait progresnya sampai 90 persen
agar dapat dimaksimalkan. dengan Dana Bantuan Operasional seperti di Ternate. Tetapi ada juga
“Hal ini untuk mencegah kasus Sekolah (BOS) di Provinsi Maluku implementasinya yang masih sekitar
keterlambatan penyampaian Utara, menyatakan perlu ada 20 persen di kabupaten-kabupaten
LPJ terulang, karena pencairan pembenahan dan penyempurnaan di luar Ternate. Jika dirata-ratakan,
Dana Desa salah satu syaratnya lagi terhadap pengimplementasian implementasinya menjadi 63 persen.
adalah LPJ yang telah disampaikan Dana BOS ke depannya. eps/es/sf

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 55