Page 59 - MAJALAH 168

mempermudah fungsi pengawasan,” dikeluarkan oleh RT/RW, harus ada mengeluhkan minimnya bantuan
tuturnya. basis hukum atau landasan hukum alat tangkap ikan yang dimiliki
Johnson menambahkan, yang kuat dan mengatur kedudukan oleh masyarakat lokal setempat
Anggota Dewan harus punya pengelola apartemen tersebut yang yang banyak dikuasai atau
power yang kuat dan bisa setingkat dengan kedudukan RT/ dimodali oleh pengusaha-
melakukan pengawasan dengan RW. pengusaha besar, sehingga
berimbang dalam mengawasi “Bukan hanya persoalan menyebabkan masyarakat
jalannya pemerintahan. Bagaimana hukum melainkan juga dapat kecil dan nelayan khususnya di
pelaksanaan fungsi pengawasan menimbulkan persoalan secara Kecamatan Muncar, Kabupaten
bahwa fungsi pengawasan terkait sosial. Dalam hal ini apartemen Banyuwangi tidak mendapatkan
tiga hal yaitu mengenai pelaksanaan yang mengesankan suatu hunian hasil apa-apa.
perda, pelaksanaan APBN-nya, dan ekslusif. Jika nantinya mereka “Menurut saya hal ini perlu
pelaksanaan kebijakan-kebijakan diberikan semacam otonomi diawasi, dikontrol dan dikritisi oleh
pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Banyuwangi,
... di zaman yang karena hal ini bukan lagi persoalan
Terima Konsultasi Tatib DPRD regulasi, tapi bagaimana
Kota Malang sudah terbuka, fungsi konsistensi pemerintah dan
Pada tahun ini, BK DPR RI juga pengawasan oleh masyarakat setempat dalam
telah menerima Anggota DPRD Kota lembaga legislatif bisa melaksanakan aturan yang sudah
Malang dalam rangka konsultasi ada,” katanya.
terkait Pedoman Penyusunan Tata didapatkan dengan
Tertib (Tatib) dan kode etik. Dalam sangat mudah dan banyak Sarankan Sistem Asuransi
hal penyusunan Tatib perlu adanya sumbernya. Misalnya dari Kesehatan Daerah ke
penyesuaian dengan Peraturan surat kabar, media sosial, DPRD Nganjuk
Pemerintah (PP) yang baru, yaitu Kepala Pusat Kajian
PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang dan televisi. “Berbagai Anggaran (PKA) BK DPR RI Asep
Pedoman Penyusunan Tata Tertib sumber tersebut akan Ahmad Saefulloh juga telah
DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. mempermudah fungsi menerima DPRD Kabupaten
“Dalam PP tersebut itu lebih pengawasan. Nganjuk soal konsultasi
luas diatur bagaimana DPRD permasalahan pelaksanaan Badan
melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggara Jaminan Sosial
DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. Hal (BPJS) Kesehatan di Kabupaten
ini tentunya juga berkaitan dengan Nganjuk. Soal hal itu Asep
kode etik. Oleh karena itu di dalam menyarankan DPRD Kabupaten
kode etik pun harus diatur mana yang Nganjuk untuk membuat sistem
merupakan norma-norma dari sudut asuransi kesehatan daerah dalam
etika yang harus diikuti dan mana FOTO : JAY mengatasi persoalan defisit biaya
norma-norma yang harus dihindari dua rumah sakit di Kabupaten
oleh Anggota Dewan,” jelas Johnson. Nganjuk, akibat belum dibayar
Selain itu, Kepala Pusat yang bisa mengurus administratif oleh pihak BPJS Kesehatan.
Perancangan Undang-Undang kependudukan, dalam konteks “Terkait dengan masalah BPJS
(PUU) BK DPR RI Inosentius Syamsul relasi sosial antara penghuni Kesehatan, pemerintah daerah
juga telah menerima kunjungan apartemen dan masyarakat sekitar bisa menempuh solusi kreatif.
konsultasi DPRD Kota Surabaya akan menimbulkan masalah,” jelas Artinya, di samping mengandalkan
terkait permasalahan administrasi Sensi. BPJS Kesehatan, pemda dalam
kependudukan, khususnya yang hal ini Kabupaten Nganjuk
terjadi di Kota Surabaya. Dalam DPRD Banyuwangi bisa membuat sistem asuransi
hal ini, DPRD Kota Surabaya Konsultasi Persoalan kesehatan di daerahnya sendiri.
menyampaikan keberatannya terkait Kelautan ke BK DPR Contohnya seperti di Kota Bekasi,”
perubahan regulasi yang mengatur Kepala Pusat PUU BK DPR kata Asep.
bahwa pengelola apartemen dapat RI Inosentius Syamsul juga Namun Asep menilai, solusi
bertindak secara administratif menerima kunjungan konsultasi kreatif soal pembentukan sistem
melaksanakan fungsi dan peran RT/ Anggota Komisi II DPRD Kabupaten asuransi kesehatan daerah
RW. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. dibutuhkan komitmen tinggi
Terkait hal itu Sensi sapaan akrab Konsultasi ini membahas persoalan dari pemda dan DPRD terkait.
Inosentius berpendapat, pengelola kelautan, khususnya terkait tata Karena jika melihat persoalan
apartemen tidak bisa disetarakan kelola alat-alat sistem penangkapan yang ada, kedua RS di Nganjuk
menjadi setingkat RT/RW. Ketika ikan. menanggung beban biaya akibat
nantinya ada surat masuk yang DPRD Kabupaten Banyuwangi BPJS Kesehatan yang belum
membayar. ndy/es
168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 59