Page 60 - MAJALAH 168

Irtama DPR

Komitmen Cegah

Praktik KKN

dan non kedinasan. Selain itu juga
ada yang bersifat wajib dilaporkan
dan tidak wajib dilaporkan.
Inilah yang nantinya akan diatur
dan kemudian disosialisasikan,”
ungkap Inspektur Utama (Irtama)
DPR Setyanta Nugraha kepada
Parlementaria, baru-baru ini.
Melalui sosialisasi ini, nantinya
diharapkan seluruh pegawai di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI
dapat memahami lebih mendalam
terkait gratifikasi. Sehingga
nantinya seluruh pegawai dapat
mengimplementasikan pada
kegiatan sehari-hari apabila
berada di dalam situasi sebagai
pemberi atau penerima gratifikasi.
Lebih lanjut Totok, sapaan
FOTO : AZKA akrabnya mengakui, hal ini
menjadi suatu tantangan karena
Inspektur Utama (Irtama) DPR RI, Setyanta Nugraha memberikan sambutan dalam Forum mindset dan culture di Indonesia
memberi atau menerima suatu
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
pemberian merupakan hal yang
Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI berkomitmen untuk lumrah. Kebiasaan tersebut
apabila dikaitkan dengan
memiliki instrumen hukum atau regulasi dalam rangka hubungan kedinasan tentunya
mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan dapat mempengaruhi suatu
kebijakan.
Nepotisme (KKN) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan “Untuk itu melalui
Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI. Persetjen inilah bertujuan
untuk membangun culture
al ini ditunjukkan melalui baru bagaimana kita dapat
diadakannya sosialisasi bekerja secara profesional
Peraturan Setjen “Penilaiannya adalah tanpa adanya ‘embel-embel’
(Persetjen) Nomor 16 dalam bentuk Internal pemberian yang tentu nantinya
HTahun 2018 tentang Audit Capability dapat mempengaruhi terhadap
pengendalian gratifikasi. hubungan pekerjaan,” jelas Totok.
Dalam Persetjen tentang Model (IACM) yang di-
pengendalian gratifikasi lebih assesment oleh Badan Cegah Adanya
lanjut mengatur mengenai hal-hal Pengawasan Keuangan Penyimpangan Melalui
yang berkaitan dengan gratifikasi. WBS
Diantaranya adalah pengertian dan Pembangunan (BPKP), Ittama DPR RI turut
gratifikasi serta jenis-jenis yang dimana saat ini Ittama DPR berkomitmen untuk mencegah
dapat digolongkan sebagai adanya penyimpangan kebijakan
gratifikasi. berada pada level 2 baik penyimpangan berupa KKN,
“Dari jenis-jenis gratifikasi, ada menuju level 3. etika, ataupun moral melalui
gratifikasi yang sifatnya kedinasan Whistle Blowing System (WBS).

60 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018