Page 65 - MAJALAH 168

pemilu tahun 2017, kampanye media dan kekuatan bandar
Tanpa dokumentasi dimulai sejak 23 September 2018 politiknya.
apa yang dikatakan hingga 14 April 2019. Anggota DPR Pengawasan tersebut meliputi
setiap kata dan setiap dipastikan tidak akan konsentrasi seluruh tahapan pemilihan.
dengan tugas-tugas parlemennya.
Misalnya, DPT yang menjadi
pernyataaan para kecuali bagi mereka yang tidak lagi issue berkali-kali diketemukan
anggota dewan dalam mencalonkan diri di pemilu 2019. e-KTP yang tercecer, e-KTP yang
Dengan kondisi politik tersebut,
dianggap salah, daftar 31 juta e-KTP
setiap sidang-sidang bagaimana fungsi DPR berjalan? yang dikatakan belum masuk
Pertama, fungsi legislasi.
resmi DPR tersebut, Dalam tugas pembuatan UU, pada dalam daftar DPT oleh KPU. Dalam
studi Ilmu Politik, data pemilih
belum menjadi tahun kerja 2018 direncanakan merupakan sumber utama dalam
parlemen modern. sebanyak 50 RUU masuk dalam manipulasi hasil pemilu. Demikian
daftar prioritas untuk dibahas. Bila pula capres petahana yang dapat
FACT SHEET 19: record of the House, kinerja DPR gagal hanya dilihat dari menggunakan apparatus negara
Parliament NSW, Australia. p.4). jumlah RUU menjadi UU. Namun, (birokrasi, TNI, POLRI, dan BIN),
Tanpa dokumentasi apa yang bila dilihat dari proses pembuatan serta penggunaan dana APBN dan
dikatakan setiap kata dan setiap UU melalui dokumentasi rapat APBD dalam kampanye pemilu
pernyataaan para anggota dewan (risalah rapat/hansard), maka 2019 ini.
dalam setiap sidang-sidang resmi publik bisa lebih adil menilai bahwa Ketiga, Fungsi Budgetting.
DPR tersebut, belum menjadi jumlah UU yang disahkan sedikit Politik adalah bagaimana membagi
parlemen modern. Untuk dapat karena argumen ideologis sesuai resources yang terbatas oleh negara
mewujudkannya dibutuhkan, prinsip-prinsip konstitusi dalam secara adil. DPR harus mengawasi
pertama, supporting system perdebatan-perdebatan di ruang- penggunaan anggaran untuk
birokrasi Sekjen DPR melalui ruang sidang DPR. Pertanyaannya kebutuhan besar misalnya rapat
penyederhanaan birokrasi di adalah adakah perdebatan- IMF di Bali, pesta Asian Games,
DPR, dengan profesionalisme perdebatan yang ideologis dan dibandingkan dengan dana yang
dan tuntutan kebutuhan dana bersifat prinsip konstitusional dalam dikucurkan untuk bencana di Palu,
yang efisien, cara pandang bukan perdebatan RUU tersebut? Donggala, dan Sigi di Sulawesi
proyek (lihat model SOP sudah Pembahasan RUU dilaksanakan Tengah dan Lombok di NTB.
dibuat kerja sama dengan CEPP bersama antara pemerintah dan Kebutuhan infrastruktur, utang
FISIP UI). Kedua, pemahaman pada DPR. Sukses tidaknya RUU dibahas negara, penggunaan jaminan
seluruh anggota dewan tentang menjadi tanggung jawab DPR negara untuk perusahaan swasta,
transparansi dan akuntabilitas DPR bersama pemerintah. Pertanyaan gender budgeting, dan sebagainya.
kepada rakyat. Sebagai wakil rakyat berikutnya apakah RUU yang yang dapat merugikan rakyat.
mengartikulasikan kepentingan menjadi prioritas memiliki suatu
rakyat melalui berbicara. Maka roadmap yang dibutuhkan dalam Penutup
dokumentasi setiap anggota membangun demokrasi sesuai Membangun parlemen yang
dewan berbicara mengartikulasikan dengan konstitusi? Sebagai contoh, transparan akuntabel dalam
kepentingan rakyat, merupakan perubahan pasal UU Keormasan penyelenggaraan fungsi legislatif
bentuk tugas konstitusionalnya. yang lebih menjadi issue karena membutuhkan good governance
pemerintah mengusulkan dan transformative leadership
Menyongsong Pemilu pembubabaran sebuah ormas. (pemimpin yang kuat dan berdaulat).
Serentak 2019 Demikian pula UU tentang DPR sebagai lembaga dan seluruh
Sejak tahapan pemilu 2019 terorisme. Sejauh mana produk wakil rakyat bertugas melayani
sampai kepada pendaftaran partai draconian law dihasilkan dalam era dan berkhidmat pada kepentingan
politik dan capres/cawapres untuk demokrasi? rakyat warga negaranya. Untuk itu
penyelenggaraan pemilu 2019, Kedua, fungsi pengawasan. setiap anggota dewan dituntut untuk
lembaga kinerja anggota DPR Dengan perubahan ketua DPR peka, peduli, terbuka, dan memiliki
terkonsentrasi untuk menemui memberikan dinamika pada sikap mementingkan kemaslahatan
konstituen untuk kampanye. Pada lembaga legislative. Apabila DPR umum daripada kepentingan diri
pemilu 2004, untuk mencegah pada tahun 2018 fokus pada sendiri. Kepentingan partai politik
kompetisi yang tidak seimbang penyelenggaraan pemilu, maka tidak boleh bertentangan dengan
maka kampanye hanya dilakukan DPR harus berfungsi maksimal konstitusi. Untuk melaksanakan
selama 3 minggu saja (11 Maret-1 dalam pengawasan suksesi fungsi DPR tersebut, reformasi
April 2004). Bahkan, dalam pemilu pemerintahan di 2019 yang akan birokrasi DPR sebagai supporting
di Australia, semua tahapan pemilu datang. DPR harus mengawasi system DPR masih perlu menjadi
hanya dilaksanakan dalam 36 hari. peserta pemilu, penyelenggara agenda prioritas menuju parlemen
Menurut UU penyelenggaraan pemilu, petahana dan aparaturnya, modern.

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 65