Page 67 - MAJALAH 168

Melihat pada kinerja dewan tak tercapai. bakar minyak, dan listrik, serta isu
perwakilan rakyat tahun 2018, menurut Kedua, lemahnya pengawasan persatuan bangsa.
saya ada 2 permasalahan penting. yang merupakan fungsi dari DPR RI Pendapat saya, basis evaluasi
Pertama, tidak produktifnya fungsi itu sendiri. DPR tidak maksimal dalam kinerja DPR harus berkaitan dengan
legislasi. Indikatornya adalah dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan kemampuan DPR dalam melakukan
membandingkan kehadiran dan jumlah pemerintahan oleh eksekutif, yaitu artikulasi sebagai wakil rakyat.
produk yang dihasilkan. tidak memberikan kontrol terhadap Tujuannya adalah untuk disuarakan
Di sisi lain, kehadiran anggota kebijakan pemerintah yang dianggap menjadi ide DPR. Transparansi kepada
DPR akan berkaitan dengan voting tidak memihak kepada kebutuhan publik semakin digiatkan, seperti
keputusan, maka tidak heran rakyat. DPR saya rasa tidak peka atas melalui media sosial, serta peran
beredarlah kampanye ruang rapat terjadinya sejumlah peristiwa yang masyarakat harus aktif dan kritis dalam
kosong, Anggota DPR RI malas dan menonjol dan berdampak luas di tanah merangkum setiap ide yang dikerjakan
tidur dalam ruangan hingga Prolegnas air. Seperti kenaikan sembako, bahan melalui kinerja DPR itu sendiri.
Akomodir Sektor

Perbankan Syariah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di
dunia, terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi Muslim sekitar 83 persen.
Mengingat dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar tersebut, pangsa
perbankan syariah seharusnya bisa berkembang dengan baik dan bisa bersaing serta
mengalahkan bank konvensional.

FOTO : DOK

Dwi Agustin Anggraeni, Pegawai BPRS Al Salaam
Sebagai pegawai di salah satu Pemerintah dapat berperan dalam Adanya wadah untuk aspirasi
perbankan syariah, saya berharap mengembangkan perbankan lebih luas bagi BPRS untuk
agar DPR RI mengeluarkan kebijakan syariah untuk mengarahkan kepada berkembang dan semakin dikenal
- kebijakan yang bisa mendukung sektor ekonomi produktif dan dapat masyarakat. Akselerasi penerapan
perbankan syariah, seperti Bank dijangkau oleh masyarakat yang lebih regulasi perbankan konvensional
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). luas. Teruntuk bagi kami yang dari dengan perbankan syariah terutama
DPR dan Pemerintah memberikan kalangan BPRS. Adanya perhatian perbankan dengan kategori
kebijakan yang mendukung geliat lebih kepada kami yg turut serta BPRS hendaknya bisa dipisahkan
usaha perbankan syariah terutama melayani masyarakat dalam bidang sesuai kompetensinya, sehingga
pada sektor usaha mikro. pembiayaan mikro, dan pendanaan perbankan dengan kategori BPRS
Kami berharap DPR dan sesuai prinsip syariah yg berlaku. bisa berkembang dengan baik.

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 67