Page 62 - MAJALAH 168

DPR Menjelang

Akhir Masa

Tugas 2019

Juli Panglima Saragih & Mandala Harefa
Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik
pada Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
ada akhir Agustus
2018 lalu, DPR telah
melaporkan hasil
kinerjanya selama 1 (satu)
Ptahun sidang (2017-2018).
Sebagai lembaga legislatif, DPR
telah menghasilkan (menyetujui)
17 UU dari sekian banyak RUU
dalam Prolegnas 2018. Tentu
masih banyak juga yang belum
diselesaikan sehingga akan menjadi
pekerjaan rumah dan beban kerja
di tahun 2019 mendatang. Dalam
proses legislasi selama 2017-2018,
terdapat beberapa (31) RUU yang
juga sedang disusun DPR RI sendiri
tetapi belum tuntas dijadikan
sebagai RUU usul DPR karena
keterbatasan waktu, dll.
Baik penyusunan maupun
pembahasan RUU dengan
pemerintah, DPR pasti memerlukan
waktu agar UU yang dihasilkan Suasana Sidang Paripurna DPR RI
benar-benar dapat dilaksanakan, aspek filosofis, sosiologis, dan sebelumnya. Artinya posisi
bermanfaat bagi masyarakat dan yuridis. Proses seperti inilah yang DPR kuat dari sisi kewenangan
negara, serta diharapkan tidak kurang dipahami publik, sehingga pembahasan terhadap setuju
di-judicial review oleh Mahkamah sedikit/banyak UU yang dihasilkan tidaknya atas RAPBN dimaksud.
Konstitusi (MK). Ketiga poin ini DPR selalu menjadi penilaian akhir Terbukti banyak hal yang diajukan
menjadi dasar pertimbangan DPR kinerja DPR. pemerintah dalam RAPBN tidak
sehingga UU yang dihasilkan relatif Selain fungsi legislasi, fungsi seluruhnya langsung disetujui oleh
sedikit tiap tahun, tetapi dibutuhkan DPR lainnya secara politik sangat DPR dan pasti yang berubah. Dalam
dan dapat segera dilaksanakan. strategis tidak hanya dalam pembahasan RAPBN, DPR selalu
Sebelum dilaksanakan dan konteks legislasi, tetapi juga dalam serius membahasnya secara intensif
diberlakukan, DPR juga melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya karena persoalan
sosialisasi dan diseminasi UU anggaran dan pengawasan. UUD tuntutan waktu yang “strict” dan
yang dihasilkannya, dan RUU Negara RI Tahun 1945 menegaskan “tight” sebagaimana diatur dalam
yang sedang disusunnya guna bahwa jika DPR tidak menyetujui UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang
mendapatkan masukan dari publik RAPBN yang disampaikan Presiden, Keuangan Negara. Tetapi karena
agar RUU tersebut diuji-konsep maka Presiden (pemerintah) harus APBN merupakan instrumen
dari sisi substansinya, baik dari menjalankan APBN tahun anggaran kebijakan anggaran negara (fiscal

62 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018