Page 58 - MAJALAH 168

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Capaian Kinerja

Tahun 2018

Sudah Terpenuhi

Di akhir tahun 2018, Kepala
Badan Keahlian (BK) DPR
RI Johnson Rajagukguk
mengatakan sebagai salah
satu supporting system,
capaian kerja BK DPR
RI selama 2018 sudah
terpenuhi, mengingat
kinerja Badan Keahlian
diukur dari banyaknya
permintaan dan kebutuhan
yang berhasil dipenuhi.

arena supporting system
setiap permintaan itu kita FOTO : JAKA
penuhi. Nah soal capaian,
kita tidak berpikir apakah Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk
K puas atau tidak, tidak itu.
Tetapi apakah memang apa yang BK DPR RI Banyak Terima dalam pembahasan APBD.
kita konsepsikan itu kira-kira sudah Kunjungan DPRD “Hal ini perlu diatur lebih detail,
memenuhi apa yang merupakan Selama tahun 2018, BK DPR RI karena tidak mungkin konsultasi
harapan dari Anggota, Komisi, telah banyak menerima kunjungan dilakukan oleh Banggar tanpa
Badan Legislasi, dan Pansus, itu dari Anggota DPRD Kabupaten, adanya rapat Komisi yang dilakukan
yang terpenting bagi kita,” ungkap Kota dan Provinsi, dan menerima dengan mitra kerja terlebih
Johnson saat ditemui di Ruang banyak keluhan permasalahan yang dulu. Jika sebelumnya tidak ada
Kerja Kepala Badan Keahlian DPR dialami oleh DPRD terkait. rapat kerja, tentunya tidak ada
RI, beberapa waktu lalu. Salah satu contohnya, beberapa pembahasan,” ungkapnya.
Selama tahun 2018, Badan waktu lalu BK DPR RI menerima Selain itu, BK DPR RI juga
Keahlian DPR RI juga kerap kunjungan dari DPRD Kabupaten telah menerima DPRD Kabupaten
menyelenggarakan kegiatan- Lima Puluh Kota terkait konsultasi Bantul terkait pengawasan
kegiatan yang sifatnya akademik penyusunan peraturan DPRD legislatif terhadap eksekutif. Soal
seperti Seminar/Workshop. Hal tentang tata tertib (tatib) DPRD. hal itu, Johnson menjelaskan
itu dilakukan agar nantinya Badan Terkait hal tersebut, Johnson di zaman yang sudah terbuka,
Keahlian DPR RI bisa menyerap menilai perlu adanya penyesuaian fungsi pengawasan oleh lembaga
lebih banyak berbagai masukan dari terhadap ketentuan yang diatur legislatif bisa didapatkan dengan
masyarakat, entah itu akademisi dalam peraturan tatib, khususnya sangat mudah dan banyak
dari Perguruan Tinggi, maupun terkait konsultasi Badan Anggaran sumbernya. Misalnya dari surat
pelaku usaha terkait pembahasan (Banggar) DPRD terhadap Komisi di kabar, media sosial, dan televisi.
RUU yang dibahas. “Berbagai sumber tersebut akan

58 PARLEMENTARIA 168 XLVIII 2018