Page 61 - MAJALAH 168

tersertifikasi.
Selanjutnya adalah aspek
kelembagaan bagaimana Ittama
DPR sudah berupaya menjadi suatu
lembaga yang independen dan
profesional. Hal ini terlihat dari adanya
instrumen-instrumen hukum dan
regulasi dalam bentuk Persetjen,
Peraturan Ittama, maupun Pedoman
dan SOP termasuk Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk
Teknis (Juknis).
“Penilaiannya adalah dalam
bentuk Internal Audit Capability Model
(IACM) yang di-assesment oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), dimana saat
ini Ittama DPR berada pada level 2
FOTO : OJI menuju level 3. Seperti yang diketahui
IACM menjadi target Pemerintah
Inspektur Utama (Irtama) DPR RI, Setyanta Nugraha. dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Instrumen WBS merupakan salah maka pelaku diteruskan untuk tahun 2019. Sebanyak 85
satu sarana untuk memfasilitasi bagi kepada badan tim disiplin atau persen Kementerian/Lembaga
siapapun yang memiliki informasi mahkamah etik. Sedangkan diwajibkan mampu menjadi level 3,”
dan data terkait penyimpangan apabila penyimpangan berkaitan jelas Totok.
kebijakan. dengan hukum maka Sekjen dapat Kemudian dalam aspek
WBS adalah instrumen melaporkan kepada aparat penegak telaan sejawat adalah satu bentuk
online yang bersifat rahasia atau hukum. bagaimana menguji auditor Ittama
tidak nampak di DPR RI yang “Artinya gratifikasi lebih kepada DPR RI dalam melakukan proses
memungkinkan seseorang untuk membangun kesadaran kita bisnisnya. Apakah sudah dilakukan
mengadukan suatu tindakan dalam menerima atau memberi dan sesuai mengikuti standar dan
atau memiliki informasi tertentu suatu pemberian dengan maksud norma-norma yang berlaku secara
yang bersifat penyimpangan, tertentu. Sementara apabila organisasi.
tanpa menginginkan diketahui keduanya baik si penerima atau Mengingat dalam suatu organisasi
identitasnya. pemberi tidak kunjung memiliki auditor, ada guidance dan panduan
“Oleh karena itu penting bagi si kesadaran, maka pihak lain atau untuk melakukan pekerjaan secara
pengadu untuk melengkapi data dalam hal ini disebut whistleblower profesional. Pemberi nilai dalam hal
atau dokumen pendukung sebagai bisa melaporkannya melalui WBS,” ini adalah auditor yang berasal dari
bukti adanya penyimpangan. Bukti imbuh Totok. Kementerian/Lembaga lain secara
yang dilampirkan dapat berupa acak. DPR RI dinilai oleh Kementerian
foto, video atau rekaman suara Forum APIP Refleksikan 3 Perdagangan.
sehingga nantinya mempermudah Tahun Kinerja Ittama DPR “Jadi kita sudah dinilai dan
tim penyelidik dalam melakukan Ittama DPR RI pun menggelar termasuk berani untuk dinilai oleh
investigasi lebih lanjut,” jelas Totok. Forum Aparat Pengawasan Intern pihak Kementerian/Lembaga lain.
Bukti-bukti terkait Pemerintah (APIP) sebagai refleksi Dalam Forum APIP Kementerian
penyimpangan tersebut nantinya kinerja Ittama DPR RI kurang lebih Perdagangan menyampaikan hasil
akan ditindaklanjuti oleh Ittama DPR selama tiga tahun terakhir. Ittama DPR yang diperoleh DPR RI dengan
RI untuk kemudian diproses untuk RI dibentuk pada tahun 2015, pada perolehan nilai sebesar 71,39 persen,”
diteruskan pelaporannya kepada tahun 2018 dilakukan konsolidasi ucap Totok.
Sekjen DPR RI untuk dilakuan internal untuk merekfleksikan apa Sementara dalam aspek tatanan
penindakan lebih lanjut. Nantinya yang sudah dilakukan Ittama selama Sumber Daya Manusia (SDM),
Setjen DPR RI yang memutuskan, tiga tahun. Ittama DPR RI concern agar tahun ini
apakah laporan tersebut dapat Fokus forum APIP yang seluruh auditor sudah seluruhnya
ditindaklanjuti atau sebaliknya. pertama adalah menyoroti aspek tersertifikasi resmi dari BPKP. “Karena
Terdapat dua langkah yang kelembagaan, Ittama DPR sudah hal ini merupakan jaminan bahwa
dapat dilakukan oleh Sekjen DPR dilengkapi oleh instrumen atau auditor tersebut akan melaksanakan
RI. Pertama apabila penyimpangan struktur organisasi independen yang pekerjaannya sesuai dengan kaidah-
tidak berkaitan dengan hukum artinya unit eselon dan auditor sudah kaidah profesinya,” tutup Totok. tra/sf

168 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 61