Page 34 - MAJALAH 137

LEGISLASI

foto: jaka/iw

Diskusi Forum Legislasi menyoroti RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Gedung DPR RI

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh:

peran pemerintah dipangkas

Penyelenggaraan asalah utama yang sampai Sementara, kelemahan dalam
saat ini masih menyertai kelembagaan seperti penanganan
ibadah haji merupakan penyelenggaraan iba- kepanitiaan masih bersifat ad hoc,
rangkaian kegiatan Mdah haji dan umrah tidak adanya kode etik pelayanan
pengelolaan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah publik dalam penyelenggaraan ibadah
antara lain kelemahan dalam aspek haji, ketidakseimbangan antara
ibadah yang meliputi regulasi yaitu tidak adanya ketentuan struktur organisasi dan kewenangan
pembinaan, pelayanan, mengenai kriteria alokasi sisa porsi yang dimiliki oleh teknis urusan
skala nasional, tidak adanya kepastian haji. Dan kelemahan dalam aspek
dan perlindungan jamaah regulasi mengenai sisa kuota, tidak kebijakan terutama dalam pelayanan
yang harus dikelola adanya standar komponen indirect cost pemondokan, transportasi dan
dalam biaya penyelenggaraan ibadah catering bagi jamaah haji di Arab Saudi.
berdasarkan asas keadilan, haji, tidak adanya dasar pemberian Menyempurnakan sistem dan
profesionalitas, dan honor petugas haji non kloter, serta manajemen penyelenggaraan ibadah
belum adanya pasal penerapan sanksi haji agar pelaksanaan ibadah haji dan
akuntabilitas dengan bagi Kementerian Agama sebagai umrah berjalan aman, tertib, lancar
prinsip nirlaba. pelaksana penyelenggara ibadah serta memberikan jaminan kepastian
haji atas berbagai penyimpangan hukum bagi jamaah yang menunaikan
pelaksanaan pengelolaan ibadah haji. ibadah haji dan umrah.

34 l PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016