Page 35 - MAJALAH 137

Mencermati masih lemahnya memahami hukum syariah, 2 orang ada keberanian pemerintah dan DPR
diplomasi penyelenggaraan ibadah menejer, 1 orang keuangan, dan 1 orang RI untuk memisahkan antara operator,
haji selama ini dalam peyelenggaraan lagi ahli hukum,” tambah Anda. regulator dan pengawas haji. Apalagi
ibadah haji tersebut, khususnya terkait Biaya Penyelenggaraan ibadah haji ada keterlibatan dana APBN dan
operator, regulator, dan penga wa- secara resmi Rp 34.641 juta, tapi seluruh APBD dalam pelaksanaan haji itu.
san yang masih menjadi satu di biaya yang ditanggung mencapai Rp 64 Mestinya ada laporan keuangan haji
Kementerian Agama (Kemenag RI), juta. Kekurangan tersebut berasal dari setiap tahunnya kepada jamaah haji.
Komisi VIII DPR RI mengusulkan RUU dana optimalisasi haji yang mencapai Baik yang belum maupun sesudah
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Rp 3,9 triliun, yang berasal dari bunga berangkat haji. Bayangkan kalau dalam
Umroh. RUU ini sebagai revisi terhadap dana jamaah haji. “Memang biaya haji setahun jamaah daftar tunggu (waiting
UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Haji. itu ada yang bersifat langsung dan tidak list) haji itu sampai 3 juta orang,
RUU ini diajukan untuk menyem- langsung, sebelum, sedang dan setelah berapa uang yang tersimpan?” kata Ade
purnakan sistem dan manajemen pemberangkatan haji,” pungkasnya. mempertanyakan.
penyelenggaraan ibadah haji agar Sementara itu, Ketua Umum Sedangkan menurut Samidin
pelaksanaan ibadah haji dan umrah Rabithah Haji Indonesia, H. Ade Nashir, ibadah haji itu merupakan tugas
berjalan aman, tertib, lancar serta Marfuddin mengakui jika pemerintah nasional, yang melibatkan berbagai
memberikan jaminan kepastian hukum selama ini kurang berpihak kepada bidang, aspek, dan melibatkan ratusan
bagi jamaah yang menunaikan ibadah jamaah haji, maka wajar jika ribu jamaah haji, maka harus dengan
haji dan umrah. sebelumnya ada UU Nomor 17 tahun menejemen yang profesional. Sebab,
RUU PenyelenggaraaN Ibadah Haji 1999, disusul UU Nomor 13 tahun ibadah haji ini ibarat pemindahan
dan Umroh ini akan diputuskan di 2008 tentang Haji, dan kini ada usulan logistik, sehingga harus benar-benar
Paripurna DPR RI pada Masa Sidang ke RUU yang akan memisahkan antara cermat, kompetensi tinggi, standar
V Tahun Sidang 2015-2016 mendatang.
“Kalau disetujui dan disahkan menjadi
RUU inisiatif DPR RI, diharapkan antara
regulator, operator dan pengawasan
tersebut bisa berjalan dengan baik, dan
profesional. Hanya saja pemerintah Kalau RUU ini tidak
seperti tidak siap dengan pelaksanaan direspon berarti
RUU ini,” tegas anggota Komisi VIII
DPR RI H. Anda dalam diskusi forum pemerintah tidak
legislasi ‘RUU Penyelenggaraan Ibadah memiliki keberpihakan
Haji dan Umroh’ bersama Sekjen
Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji kepada umat Islam untuk foto: jaka/iw
(IPHI) H. Samidin Nashir, dan Ketua menyelenggarakan
Umum Rabithah Haji Indonesia, H. Ade haji yang baik dan
Marfuddin di Gedung DPR RI Jakarta,
Mei lalu. profesional.
Ketidaksiapan pemerintah diduga Anggota Komisi VIII DPR RI H. Anda
karena pengelolaan keuangan haji
itu mencapai triliunan rupiah. Dalam
laporan haji tahun 2015 lalu sebesar Rp regulator, operator, pengawas haji dan operasional (SOP) yang jelas, dan semua
9 triliun, namun realisasinya menjadi Rp umroh. Persoalannya Komisi Pengawas harus dilakukan dengan persiapan
10.150 triliun. Sehingga ada kelebihan Haji Indonesia (KPHI) yang ada saja yang matang.
Rp 1.150 triliun. “Laporannya belum belum dijalankan, berarti Kemenag RI Selaku Ketua Badan Pengawas Haji
selesai, tapi tetap membahas RUU ini memang tidak siap. Indonesia (BPHI) menggantikan alm.
secara paralel. Untuk itu, kalau RUU Bahkan Badan Pengelolaan Keua- Slamet Effendy Yusuf, Samidin Nashir,
ini tidak direspon berarti pemerintah ngan Haji Indonesia (BPKHI) kata Ade, menjelaskan bahwa BPKHI tersebut
tidak memiliki keberpihakan kepada malah terlambat sampai sekarang juga belum jalan. Namun demikian
umat Islam untuk menyelenggarakan belum dibentuk, sesuai dengan dia pesimis jika penyelenggara haji,
haji yang baik dan profesional,” ujar UU Nomor 24 tahun 2013 tentang keuangannya harus menunggu
politisi Gerindra dari Dapil Banten itu. BPKHI. Padahal, menurut Anggito pencairannya dari BPKHI. Mengapa?
Dengan RUU ini kata Anda, ma- Abimanyu (mantan Dirjen Haji dan Karena dalam prakteknya, koordinasi
ka Kemenag RI akan menjadi re- Umroh) Kemenag RI, keterlambatan keuangan itu sulit, maka birokrasi
gulator (pembuat kebijakan), ope- pembentukan BPKHI itu berarti dzolim. dan prosedur keuangan itu jangan
rator dilakukan oleh BPHI (Badan “Jadi, tak ada keadilan dalam mengelola sampai membuat pelaksanaan haji
Penyelenggara Ibadah Haji) dan sebagai dana optimalisasi haji yang jumlahnya terlambat. “Jadi, jangan sampai akibat
pengawas adalah Majelis Amanah Haji mencapai Rp 80 triliun itu,” tegas Ade. prosedur dan birokrasi keuangan,
(MAH). “Anggota MAH ini terdiri dari Untuk itu pengajar UIN Syahid maka pelaksanaan haji itu terlambat,”
unsur 3 orang dari kementerian yang Ciputat Jakarta itu, meminta harus pungkasnya. n (sc)

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 35