Page 4 - MAJALAH 137
P. 4
ASPIRASI
legalitas Yayasan kasus-kasus korupsi di Cilacap
Kami dari LBH Buddhis Indonesia, Kuasa Hukum Kami mewakili Himpunan Masyarakat Peduli Cilacap
Sdr. Tan Adipranata,dkk, (Pengurus Yayasan Wihara (HMPC) bertindak untuk dan atas nama elemen masyarakat
Dharma Bakti di Jln. Kemenangan III No.13 Rt.003 Cilacap yang aktif dalam pemberantasan korupsi di
RW.02, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat) Kabupaten Cilacap.
yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI perihal Melaporkan banyaknya kasus korupsi yang belum
permohonan perlindungan hukum terkait status ditangani dan memohon agar Penegak Hukum di Kabupaten
kepemilikan Yayasan Wihara Dharma Bakti di Jln. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, bekerja secara profesional
Kemenangan III No.13 Rt.003 RW.02, Kel. Glodok, dan proporsional tanpa tebang pilih agar tidak ada yang
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yang telah mendapat dikorbankan, adapun beberapa kasus yang perlu segera
pengesahan Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri ditangani oleh Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Cilacap dan
Hukum dan HAM No: AHU-0010296.AH.01.04 Tahun Kejaksaan Negeri Cilacap adalah sebagai berikut :
2015 tanggal 3 Agustus 2015. Penyalahgunaan Dana Alokasi Pendidikan Tahun
Bahwa ada pihak lain yang mempergunakan Anggaran 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar)
Yayasan Wihara Dharma Bakti berdasarkan Surat sampai sekarang tidak jelas.
Dirjen AHU No.AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 Kasus Askeskin Tahun Anggaran 2007, dengan
September 2015 yang menyatakan Wihara Dharma penanggung jawab anggaran adalah Kepala DKK Cilacap,
Bakti telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan yang proses hukumnya tidak jelas.
sebagaimana gugatan Sdr. Hindharto Budiman, dkk Pengadaan buku pelajaran untuk SD s.d. SLTA,
dalam perkara No.229/G/2015/PTUN-JKT dimana perpustakaan sekolah dan buku pegangan guru se-
klien kami menjadi tergugat II Intervensi, sementara Kabupaten Cilacap sebesar Rp 9,9 Milyar Tahun Anggaran
tergugat I adalah Menkumham RI. 2006, proses hukumnya tidak berjalan.
Surat Dirjen AHU No.AHU-AH.01.06-1281 tgl. Program Simpedes atau Pengadaan Komputer Tahun
14 September 2015 tersebut terkesan lebih tinggi Anggaran 2008 sebesar Rp 13 Milyar, kasus ini awalnya
dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ditangani Polwil Banyumas kemudian ditangani Polda Jawa
itu bertentangan dengan peraturan perundang- Tengah dan belum menyeret aktor intelektualnya.
undangan tentang Yayasan, sehingga merugikan Dana abadi pada tahun 2005 total Rp 53 Milyar. Mark
klien kami. Kami telah meminta penjelasan Up jaringan RSUD Rp. 500 juta, dan kasus Pasar Sampang
terkait hal tersebut kepada pihak Kemenkum yang merugikan negara Rp 7 Milyar.
HAM RI sebagaimana surat No.015.0036/LBHBI- Kami berharap Aparat Penegak Hukum di semua
KS/012/2015 tanggal 11 Desember 2015, namun tingkatan segera menangani kasus-kasus tersebut dengan
belum ada tanggapan. serius dan memohon Ketua DPR RI segera menindaklanjuti
Kami memohon agar Komisi III DPR RI membantu permasalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan
menyelesaikan permasalahan tersebut. perundang-undangan yang berlaku.
Muhadjim Hadi
Salam Surjadi dkk Cilacap, Jawa Tengah
Jakarta Barat
penyidik yang tidak profesional
Kepada Ketua Komisi III DPR RI, telah terjadi tindakan perkembangan sama sekali selama proses penyelidikan
penyidik yang tidak profesional dalam menangani laporan berlangsung, yaitu:
Polisi No. LP/88/II/2016/NTB/SPKT tgl. 29 Februari 2016 Proses penyelidikan berlangsung lambat dalam waktu
tentang tindak pidana pembegalan/perampokan yang kurang lebih 50 hari dan hanya membekuk satu orang
terjadi di Wilayah Polresta Bima. pelaku. Diduga ada kerja sama antara oknum penyidik
Saya adalah keluarga korban pembegalan/perampokan, dengan salah satu pihak keluarga pelaku pembegalan.
di Jln. Lintas Wera-Sape, Desa Lamere Kec. Sape, Kabupaten Tidak ada keterbukaan dari pihak berwenang terhadap
Bima, NTB menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja pihak keluarga korban.Saya dan keluarga memohon agar
penyidik di Polresta Bima. Komisi III menin daklanjuti dan memberikan pengawasan
Bahwa pada kejadian tersebut korban mengalami luka atas penyelesaian masalah tersebut sesuai ketentuan yang
tusukan pada bagian perut, kepala bagian belakang, dan berlaku.
sabetan pisau pada tangan dan kaki sehingga korban tidak Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih
bisa ditolong dan meninggal dunia.
Bahwa perkara tersebut telah dilaporkan ke Polresta Moch. Sauqi Futaki
Bima namun menurut pengadu ada indikasi tidak ada Bima, Nusa Tenggara Barat
4 l PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016
