Page 5 - MAJALAH 137

penyelesaian ganti Rugi tanah oleh pt.Weda Bay Nickel

Kuasa hukum Kelompok Masyarakat Desa Lelilef ganti rugi lahan.
Sawai dan Masyarakat Desa Gemaf, menyampaikan Pemimpin PT. Weda Bay Nickel menjelaskan
kepada Ketua DPR RI up Komisi III DPR RI, perihal duduk soal dari 13 orang pemilik tanah fiktif termasuk
penyelesaian ganti rugi tanah milik 66 Kelompok pengalokasian lahan seluas 46 hektar.
Masyarakat Desa Lelief Sawai oleh PT. Weda Bay PT. Weda Bay Nickel tidak mengoperasikan
Nickle. perusahaannya sebelum menyelesaikan ganti rugi
Bahwa tanah masyarakat desa Lelilef Sawai seluas lahan kepada kelompok 66 Warga Desa Gemaf dan
46 ha telah dimasukkan sebagai tanah kas desa dan Lelief Sawai.
telah dibebaskan oleh PT Weda Bay Nickle untuk PT. Weda Bay Nickle membayar pembebasan lahan
dijadikan sebagai area penambangan nikel tanpa masyarakat sebesar Rp. 50.000,-/meter persegi.
pemberian ganti rugi. PT. Weda Bay Nickel segera menarik Polisi yang
Bahwa pihak manajemen PT. Weda Bay Nickle ditugaskan di lapangan pada proyek tersebut.
menyatakan telah memberikan ganti rugi, namun PT. Weda Bay Nickel dapat membayar ganti rugi
masyarakat belum pernah menerima sehingga pembebasan lahan masyarakat sebesar Rp 150.000
mengadukan ke Komnas HAM hingga adanya bukan Rp. 50.000,- per meter persegi.
rekomendasi Komnas Ham No. 2.082/K/KMT/ Pembebasan lahan hendaklah dilakukan secara
VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. langsung kepada masyarakat, baik saat bernegoisasi
Bahwa kendala terkait belum dilaksanakannya harga sampai dengan penyerahan dana pembebasan
rekomendasi Komnas HAM RI adalah karena tidak lahan.
adanya kemauan dari Komisaris PT. Weda Bay Nickle Kami memohon agar Ketua Komisi III segera
(PT.WBN), Bupati Halmahera, dan mantan Kader Lelief memanggil pihak-pihak terkait dan membantu
Sawai. menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan
Kami berharap dapat beraudensi dengan Komisi III yang berlaku.
untuk menyelesaikan masalah tersebut atas hal-hal sbb: Puspa Sari
Pihak manajemen PT. Weda Bay Nickel menyelesaikan Jakarta Timur, DKI Jakarta

permasalahan desa patai dengan pihak perusahaan pt. task III

Saya adalah Ketua Tim desa Patai menyampaikan untuk memindahkan tanaman kelapa sawit yang berada di
bahwa PT. Task III telah melakukan pengrusakan jalur luar HGU dan ditepi sungai ke lokasi perijinan PT. Task III.
transportasi sungai desa Patai dan sungai lainnya, yang Selain itu, PT. Task III diminta untuk menjaga areal hutan
dalam kesehariannya digunakan masyarakat desa Patai rawa bekas tebangan seluas 1512 hektar dan tidak melakukan
menuju Desa Sambun untuk beraktifitas, baik berladang pembukaan lahan/penebangan dan penanaman pohon
dan bercocok tanam serta mencari ikan. kelapa sawit dengan HGU sebagaimana SK 33/MENHUT-
Setelah terjadi pengrusakan tersebut masyarakat tidak II/2007 tanggal 17 September 2007.
dapat lagi menggunakan sungai tersebut, kurang lebih PT Task III telah melakukan pembukaan lahan diluar
300 kepala keluarga desa Sambun tidak dapat melakukan perjanjian dari tahun 2010 seluas 3.400 hektar dimana
aktivitas sebagaimana mestinya. luasan lahan tersebut baru mendapat ijin prinsip dari Bupati
Adapun kronologis pelanggaran PT Task III, adalah Kotawaringin Timur, bahkan sekarang lahan tersebut sudah
sebagai berikut : ditanami bibit sawit dan sudah berbuah.
PT. TASK III telah mendapatkn HGU untuk usaha PT .Task III tidak melakukan kewajiban 20 % pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Wilayah desa Pamalian, desa kebun plasma kepada masyarakat disekitar kebun.
Camba dan desa Kandan, Kec. Kota Besi, desa Patai, desa PT. Task III tidak memberikan kompensasi kepada
Rubung Buyung, Kec, Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur masyarakat yang terkena dampak akibat ditutupnya sungai
berdasarkan SK Bupati No. 525,26/186/EKSDA/IV/2013 . sehingga masyarakat mengalami kerugian material dan non
Bahwa PT Task III diduga melakukan penanaman pohon material.
kelapa sawit sampai bibir sungai Patai Besar. Saya memohon agar Ketua Komisi III membantu
Bahwa PT TASK III diduga melakukan pelanggaran menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan yang
terhadap perambahan kawasan hutan dan penanaman di berlaku.
tepi sungai, sebagaimana surat Gubernur Kalteng Nomor
525/1069/FK tanggal 9 September 2010. Suparman
Bahwa Bupati Kotawaringin Timur telah memerintahkan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 5