Page 10 - MAJALAH 137

LAPORAN UTAMA

serta menteri perdagangan dan trade organization), tidak melanggar
perindustrian yang ikut berwenang perdagangan bebas. Selama itu untuk
dalam proses pendistribusian pangan, kepentingan masyarakat kita, negara
tentunya di bawah menteri kordinator berhak meminta perpanjangan untuk
perekonomian. tidak menerapkan program tersebut.
“Dalam permasalahan tata kelola,
saya tidak akan menunjuk salah satu Regulasi Pangan
pihak saja. Namun lebih kepada peran Menghadapi lebaran tahun ini
beberapa elemen negara. Sebut saja Edhy berharap pemerintah belajar dari
dalam produksi pangan dalam negeri, tahun-tahun sebelumnya. Hal itupun
negara ini diwakili oleh menteri sejatinya sudah diingatkan Komisi IV
pertanian. Dalam distribusinya diwakili DPR RI kepada mitra kerjanya, Menteri
menteri perdagangan. Kalau diantara Pertanian sejak setahun sebelumnya.
distribusi dan produksi bahan pangan DPR RI meminta menteri pertanian
ini diolah menjadi industri, ada menteri untuk segera mengecek lapangan,
perindustriannya, dan sudah itu ada mulai dari sisi produksi terutama
menteri kordinator perekonomian bahan-bahan pokok, kemudian bahan-
juga. Jika kementerian-kementerian bahan tambahan atau pelengkapnya.
terkait itu bersatu dan berkomunikasi Dari sana akan terlihat apakah masih
dengan baik mencari titik temu, saya cukup atau tidak. Jika belum cukup,
yakin petani terurus dengan baik, saat itu masih ada waktu untuk
pedagangnya juga ikut berusaha sama- meningkatkan produksinya.
sama menggerakkan roda ekonomi, Terkait adanya praktek kartelisasi
begitupun dengan pengusaha dan foto: ayu/iw dan penimbunan yang terjadi di setiap
distributornya. Masyarakat pun akan menjelang puasa, lebaran, tahun
merasa nyaman dengan harga bahan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo baru, natal dan beberapa hari besar
pangan yang cukup terjangkau,” mengunjungi gudang beras Bulog lainnya Edhy mengatakan bahwa ada
paparnya. Undang-undang persaingan usaha.
Walau demikian ia mengaku semua. Indonesia harus mandiri, mampu Perusahaan penimbun dan kartel
tidak anti terhadap importir ataupun memenuhi sendiri kebutuhnnya. Itulah bisa dikenakan pasal dalam Undang-
pedagang-pedagang besar. Sejauh ini yang dinamakan kedaulatan pangan. undang tersebut yang salah satu sanksi
tidak ada pelarangan ekspor impor Karena bukan tidak mungkin kasus berupa pemberhentian dan penutupan
seratus persen. Ada beberapa komoditi seperti itu akan kembali terjadi. Bahkan, usaha. Edhy percaya KPPU (Komisi
yang masih dibebaskan impor, bawang bukan tidak mungkin juga suatu hari pengawas persaingan usaha) tidak
putih misalnya. Ini terjadi karena Australia tidak akan mampu memenuhi akan tebang pilih dalam menjalankan
produksi dalam negeri sangat terbatas, kebutuhan sapi Indonesia. tugas-tugasnya. Selama kepentingan
sehingga diberi keleluasaan, (namun Ditambahkannya, terkadang masyarakat terganggu maka mereka
tetap diusahakan dalam negeri untuk kebijakan impor pangan muncul karena akan turun tangan terus. Dan kalau
memproduksi sendiri bawang putih). harga yang ditawarkan negara lain jauh ada pejabat-pejabat berwenang yang
Hal itu semata untuk mengantisipasi lebih murah dibanding dalam negeri. terlibat, maka Ombudsman lah yang
ketergantungan dalam negeri terhadap Sebut saja harga beras dalam negeri akan turun tangan. Disinilah diperlukan
produk negara lain. Ketergantungan enam ribu rupiah, sementara harga keterlibatan semua pihak, tidak
terhadap produk asing itu diyakininya beras yang ditawarkan negara lain tiga hanya KPPU, namun juga kepolisian,
akan beresiko terhadap keamanan ribu rupiah. Namun politisi dari fraksi kejaksaan, DPR, bahkan KPK pun harus
nasional. Partai Gerinda ini menduga bahwa ikut mengawal kasus tersebut.
“Karena begitu distop, mereka harga yang ditawarkan importir itu Ditambahkannya, sebenarnya
tidak akan kirim, maka akan terjadi pun sejatinya bukan harga real. Bukan pihaknya tidak anti pedagang besar.
masalah di dalam negeri. Contoh kasus tidak mungkin importir juga mendapat Silahkan saja para pedagang itu
tahun 2011, dimana Australia melarang subsidi dari negara yang bersangkutan. berdagang, namun dengan untung
mengekspor sapinya ke Indonesia Jika demikian maka Indonesia akan sewajarnya. Karena para petani yang
dengan alasan higienis, kesehatan terpukul dua kali. Sudah terpukul dari benar-benar menanam dari nol itu
dan sebagainya. Bisa dibayangkan susahnya pengadaan bahan-bahan saja mengambil untung tidak banyak
ada negara yang tiba-tiba mengambil untuk memproduksi, juga terpukul dari (normal). Dan jikapun harga pangan
sikap tidak akan mengekspor bahan menjualnya. di pasar naik, petani juga tidak pernah
pangannya ke Indonesia, sementara Lebih lanjut Edhy menilai petani menikmatinya, karena harga yang
kita tergantung, maka apa yang terjadi? dalam negeri belum bisa dihadapkan didapatnya tetap merupakan harga
Pasti akan berpengaruh terhadap pada persaingan terbuka dengan normal. Disini konsumenlah yang
pasar dalam negeri,” ungkapnya. petani-petani diluar, yang notabene malah dirugikan.
Oleh karena itu menurutnya sistemnya sudah lebih matang dan rapi. “Kami tidak ingin mematikan
Indonesia harus mempersiapkan itu Itu pun tidak melanggar WTO (world pengusaha, namun kami tidak setuju

10 l PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016