Page 11 - MAJALAH 137

“Saya pikir hal ini karena adanya
tarik ulur kepentingan. Namun jika
pemerintah tetap pada komitmennya
menjaga pangan dalam negeri
dan berusaha untuk mewujudkan
kedaulatan pangan, tentu hal itu
tidak akan sulit dan tidak perlu ada
Tarik ulur dalam membentuk Badan
Pangan yang sebenarnya cukup urgent
keberadaannya,” jelas Edhy.
Meski demikian, Edhy juga
mengapresiasi langkah-langkah yang
telah ditempuh oleh pemerintah
dalam hal ini Kementerian Pertanian,
diantaranya lewat program Toko
Tani. Program ini, sebagai upaya
untuk mendekatkan pasar kepada
produsennya, mendekatkan konsumen
ke pasar dengan memangkas mata
rantai suplai dari Sembilan titik
menjadi empat titik. Panjangnya
mata rantai suplai yang melibatkan
pedagang besar hingga makelar dan
distributor itu lah yang selama ini
juga membuat harga bahan pangan di
pasaran tinggi.
foto: kresno/iw yakni beras, cabai dan bawang merah
Toko Tani ini menjual tiga komoditi
langsung ke masyarakat. Tujuannya
Gedung Bulog selain untuk memberikan harga
murah kepada masyarakat, juga untuk
menunjukkan bahwa stock dan suplai
dengan kelompok spekulan yang tiba- hingga saat ini pemerintah belum bahan pangan yang dimiliki cukup.
tiba mengambil keuntungan terbesar membentuk badan pangan. Padahal Sehingga masyarakat tidak perlu
sendirian dengan harga semena-mena. dalam UU tersebut terutama pasal khawatir tentang ketersediaan bahan
Pada akhirnya harga pasar ditentukan 126 jelas disebutkan bahwa “dalam pangan tersebut.
oleh kelompoknya, jika demikian pasar hal mewujudkan kedaulatan pangan, Selain toko tani, program peme-
tidak akan sempurna. Memang sih kemandirian pangan dan ketahanan rintah yang cukup mendapat apresiasi
tidak ada pasar yang sempurna kecuali pangan nasional, dibentuk lembaga adalah dengan pencanangan pasar
mungkin pasar ditingkat RT atau RW pemerintah yang menangani bidang murah -pasar murah oleh seluruh
saja, karena di pasar kelurahan pun pangan yang berada di bawah dan kepala daerah, termasuk Gubernur
sudah ada campur tangan pihak-pihak bertanggung jawab kepada presiden. Di Jawa Barat. Pasar murah ini langsung
lain,” katanya. pasal berikutnya disebutkan lembaga melibatkan Bulog, dengan penjualan
Negara juga telah mengatur pemerintah sebagaimana dimaksud beras-beras murah.
tentang perekonomian lewat Pasal dalam pasal 126 mempunyai tugas “Saya pikir itu langkah antisipasi
33 UUD 1945, ayat 1 misalnya jelas melaksanakan tugas pemerintah di yang cukup baik dari pemerintah,
mencantumkan bahwa perekonomian bidang pangan. terutama menjelang ramadhan
disusun sebagai usaha bersama Badan Pangan ini memiliki otoritas dan menjelang lebaran seperti saat
berdasar atas azas kekeluargaan. kuat untuk mengordinasikan, mengatur ini,”pungkasnya.
Sementara di ayat 4 kembali dan mengarahkan lintas kementerian/ Pada akhirnya, menurut Edhy
ditegaskan bahwa perekonomian sektoral dalam berbagai kebijakan tantangan dari terbentuknya ke dau-
nasional diselenggarakan berdasar atas dan program terkait pangan. Dengan latan pangan yang paling penting
demokrasi ekonomi dengan prinsip kata lain badan pangan merupakan adalah mengatasi ketidakompakan
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kepanjangan tangan pemerintah antara semua pengambil keputusan
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, yang bertugas untuk mengecek dan di negara ini. Jika semua elemen
kemandirian, serta dengan menjaga mengontrol berapa kebutuhan pangan pengambil keputusan memiliki visi
keseimbangan kemajuan dan kesatuan kita. Melihat sangat pentingnya badan yang sama, satu wacana, satu arah dan
ekonomi nasional. pangan itulah yang membuat badan ini satu pandangan, maka tidak akan ada
Sayangnya, sejak UU No.18 Tahun belum juga terbentuk. Ada tarik ulur masalah, dan kedaulatan pangan akan (Ayu)
2012 tentang pangan disahkan beberapa kepentingan. segera terwujud. n

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 11