Page 15 - MAJALAH 137

ekonomi dan stabilitas nasional. jarang sarana dan prasarana distribusi pek penawaran/produksi dan
“Ketahanan pangan kita tidak lepas masih terbatas dan kadang lebih mahal permintaan. Pengelolaan kedua aspek
dari sifat produksi komoditi pangan itu daripada distribusi dari luar negeri tersebut harus mampu mewujudkan
sendiri yang musiman dan berfluktuasi (kasus pengiriman sapi dari Nusa ketahanan pangan nasional yang
karena sangat mudah dipengaruhi oleh Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal tangguh menghadapi segala gejolak.
iklim/cuaca. Perilaku produksi yang daripada dari Australia ke Jakarta; atau Pengelolaannya harus dilakukan
sangat dipengaruhi iklim tersebut biaya pengiriman beras dari Surabaya dengan optimal mengingat kedua
sangat mempengaruhi ketersediaan ke Medan yang lebih mahal dari pada aspek tersebut dapat tidak sejalan atau
pangan nasional,” kata Ono. pengiriman dari Vietnam ke Jakarta). bertolak belakang,” katanya.
Kalau perilaku produksi yang Menurut Ono Surono, hal
rentan terhadap perubahan iklim Rantai Pasokan Panjang yang prioritas untuk mewujudkan
tersebut tidak dilengkapi dengan Lebih jauh politisi PDI Perjuangan kedaulatan pangan yaitu terkait dengan
kebijakan pangan yang tangguh ini mengatakan, dari sisi tataniaga, produksi untuk bisa lebih meningkat,
maka akan sangat merugikan, baik sudah menjadi rahasia umum akan pasca produksi agar penyerapan
untuk produsen maupun konsumen, panjangnya rantai pasokan yang gabah petani yang memproduksi beras
khususnya produsen berskala produksi mengakibatkan perbedaan harga mempunyai kepastian usaha dibidang
kecil dan konsumen berpendapatan tingkat produsen dan konsumen pertanian layak bagi kehidupannya.
rendah. yang cukup besar dengan Distribusipun, sekarang ini cen-
“ Karakteristik komoditi pangan penguasaan perdagangan pangan derung diserahkan kepada pa sar,
yang mudah rusak, lahan produksi pada kelompok tertentu (monopoli, karena peran Bulog belum maksimal,
sehingga peran pasar sangat dominan
dalam menentukan harga.
“Harus ada lembaga, dalam hal ini
Bulog yang memeng berperan sebagai
sebuah badan sesuai dengan UU yang
membuat regulasi di bawah langsung
presiden, yang bisa memformulasikan
Hal prioritas untuk mewujudkan kedaulatan regulasi sekaligus sebagai operator
pangan yaitu terkait dengan produksi pelaksanaan kebijakan-kebijakan
badan itu sendiri,” jelasnya.
untuk bisa lebih meningkat, pasca produksi Itulah yang paling penting kalau
agar penyerapan gabah petani yang kita ingin menuju tujuan akhir yaitu
memproduksi beras mempunyai kepastian kedaulatan pangan, jadi Negara
harus mempunyai sistem dari mulai
usaha di bidang pertanian layak bagi produksi, distribusi, dan konsumsi.
kehidupannya. Pembentukan Badan Pangan, yang
telah dicanangkan sejak tahun 2012
lalu seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang No.18/2012 tentang
Ketahanan Pangan, masih menemui
kendala, Padahal, UU tersebut
mengamanatkan pembentukan Badan
petani yang terbatas; sarana dan kartel dan oligopoli). Sedangkan dari Pangan Nasional selambat-lambatnya
prasarana pendukung pertanian sisi konsumsi, pangan merupakan 3 tahun setelah diundangkan pada 17
yang kurang memadai dan lemahnya pengeluaran terbesar bagi rumah November 2012 lalu.
penanganan panen dan pasca tangga (di atas 50% dari jumlah Meski demikian, hal itu tergantung
panen mendorong Pemerintah pengeluaran). Yang disayangkan kepada siapa yang menjalankan, “Kalau
untuk melakukan intervensi dengan adalah fenomena substitusi pangan pemerintah benar-benar komitmen
mewujudkan kebijakan ketahanan pokok dari pangan lokal ke bahan dalam rangka menjaga pangan dalam
pangan,” papar Ono Surono. pangan impor. negeri, guna menjaga kedaulatan
Permasalahan yang muncul lainnya “Dengan pertimbangan perma- pangan nasional, sebenarnya tidak
di dalam distribusi. Stok pangan yang salahan pangan tersebut maka akan menjadi masalah yang sulit.
tersedia sebagian besar di daerah kebijaksanaan pangan nasional Maka tidak perlu ada tarik ulur dalam
produksi harus didistribusikan antar harus dapat mengakomodasikan menentukan Badan Pangan itu,”
daerah/antar pulau. Namun tidak dan menyeimbangkan antara as- pungkasnya.n (as)

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 15