Page 13 - MAJALAH 137

dihindarkan, terutama apabila Informasi Lahan Pertanian Pangan wajib lebih sigap dalam melaksanakan
perangkat kelembagaan yang ada Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 kebijakan teknis tersebut.
tidak mampu mencegah atau mengen- tentang Pembiayaan Perlindungan Dalam mewujudkan swasembada
dalikannya secara baik. Sistem insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. pangan dan kemandirian serta ke-
dan kebijakan pertanahan di Indonesia daulatan pangan diperlukan perang-
nampaknya tidak terlalu mendukung Laju Konversi Ditekan kat kebijakan yang mengarah pada
untuk terciptanya pengawasan yang Aturan lebih teknis Peraturan perbaikan implementasi sistem
berlapis yang mampu mengendalikan Menteri Pertanian Nomor 07/ agribisnis dan impor bahan pangan.
laju konversi sawah produktif tersebut. Permentan/OT.140/2/2012 tentang Laju pertumbuhan produksi nasional
Perumusan dan kebijakan Rencana Pedoman Teknis Kriteria dan Per- juga harus dipacu terutama pada
Tata Ruang Wilayah (RTRW) di syaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan komoditas bahan pangan yaitu padi
tingkat provinsi dan kabupaten/ Cadangan Pertanian Pangan Ber- atau beras, jagung dan kedelai.
kota seolah-olah tidak mendukung kelanjutan juga telah diundangkan. Swasembada pangan sebagai salah
upaya pengendalian alih fungsi sawah Setelah sekian Peraturan Pemerintah satu pilar untuk mencapai kedaulatan
produktif menjadi kegunaan lain. dikeluarkan, tetapi laju konversi lahan pangan. Namun ketersediaan bahan
Kejadian ini masih belum dapat menjadi sawah subur masih juga berlangsung. pangan belum mampu mencukupi
jawaban ampuh untuk mengendalikan “Maka diperlukan adanya Pen- kebutuhan. Kedaulatan pangan
laju konversi lahan. dekatan lain berupa insentif dari dikatakan kuat jika suatu negara telah
Meski secara legal formal, Indonesia Pemerintah Pusat dan provinsi se- mampu memproduksi bahan pangan
telah memiliki perangkat hukum perti pengembangan infrastruktur sendiri dan mencukupi kebutuhan
berupa UU No. 41/2009 tentang pertanian serta pembiayaan penelitian pangan masyarakatnya atau disebut
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan pengembangan benih dan swasembada pangan serta mempunyai
Berkelanjutan, yang seharusnya varietas unggul. Dalam hal ini, Pemda persediaan bahan pangan minimal
mampu menanggulangi persoalan perlu menambah insentif dengan sebesar 20 % kebutuhan pangan
masyarakatnya.
“Pemasaran hasil-hasil pertanian
memerlukan taktik dan strategi
khusus agar menarik bagi konsumen.
Permasalahan logistik muncul saat Dibutuhkan manajemen pemasaran
konsentrasi penduduk dan sentra yang canggih agar hasil-hasil pertanian
sampai ke konsumen secepat mungkin
pangan tidak sama, tingginya dengan harga yang kompetitif,”
biaya logistik menyebabkan terangnya.
harga pangan menjadi mahal dan Berbeda dengan produk impor
memperburuk kedaulatan pangan yang sudah dikemas dengan baik
dan rapi. Kualitas impor juga lebih
nasional serta ketimpangan baik dan lebih menarik. Selain itu,
foto: iwan armanias lebih murah dibanding pengiriman
kesejahteraan antar daerah
pengiriman barang impor cenderung
barang lokal. Jauhnya jarak dan sarana
transportasi yang buruk masih belum
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan
mampu mendukung dunia industri
pertanian. Biaya transportasi yang
kepastian hukum di bidang alih fungsi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan tinggi mengakibatkan harga barang
lahan sawah. (PBB). Pening katan kepastian otomatis juga tinggi untuk menutup
Karena laju konversi lahan sawah hukum berupa perlindungan lahan biaya produksi. Oleh karena itu,
dan alih fungsi dan kepemilikan pertanian, terutama lahan pangan transportasi perlu penataan serius
lahan pertanian terus terjadi, banyak subur dan beririgasi teknis, jelas oleh pihak pemerintah.
yang berpendapat bahwa UU No. tidak memadai jika hanya dilakukan “Jadi pada hakekatnya, Gerakan
41/2009 tersebut mandul akibat belum melalui pendekatan formal belaka,” KedaulatanPangan merupakan
adanya peraturan pelaksanaan UU itu. kata Daniel. gerakan sosial yang mampu menya-
Indonesia telah memiliki Peraturan Ia juga mengatakan bahwa, tukan seluruh elemen, seperti petani,
Pemerintah (PP) No. 1/2011 tentang pelaksanaan kebijakan teknis per tanian, nelayan, masyarakat adat, buruh,
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan penyaluran benih unggul, bimbingan kaum miskin, dan lain sebagainya,
Pertanian Pangan Berkelanjutan, penyuluhan dan pendam pingan petani, namun dengan melibatkan juga peran
PP No. 12/2012 tentang Insentif penjaminan harga jual, dan lain-lain penting pemerintah dalam gerakan (dep, mp)
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, akan memiliki manfaat yang lebih. kedaulatan pangan tersebut,” pungkas
dan PP No. 25/2012 tentang Sistem Aparat negara di pusat dan daerah Daniel. n

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 13