Page 16 - MAJALAH 137

LAPORAN UTAMA

Mendandani Jalur distribusi pangan

istribusi pangan yang efektif, konektifitas antar kepala daerah itu
efisien dan merata dinilai penting, karena yang terjadi sekarang
masih belum terselenggara mata rantai masih belum terintegrasi.
Ddi Indonesia. Ada daerah Sporadis gak karukaruan. Datanya gak
yang surplus bahan pokok pangan, jelas,” tandas Aria.
namun di sisi lain masih ada daerah Dia menjelaskan wilayah NKRI
yang defisit. Problem ini menjadi dengan bentang yang luas, antara
bukti tidak meratanya pemenuhan satu daerah dengan daerah lainya
kebutuhan pangan karena ada harus ada koordinasi yang sistematis.
ketersendatan pada jalur distribusi. Pemerintah harus mengambil tindakan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam untuk membereskan trasnportasi
Azman Natawijana, menilai pemerintah kebutuhan bahan pokok. “Kerjasama
belum memiliki langkah strategis untuk dengan PT Pos untuk pos angkut
mengatasi masalah distribusi pangan. logistik, kerjasama dengan ASDP untuk
Padahal dalam Undang-Undang No distribusi pangan. Gak sulit,” ujar Aria
7 tahun 2014 tentang Perdagangan, menyarankan.
pasal 3 poin D mengatakan, bahwa foto: iwan armanias Selain jalur distribusi yang
pengaturan kegiatan perdagangan belum tertata dengan rapi, Aria juga
bertujuan untuk menjamin kelancaran mengkritisi soal koordinasi antara para
distribusi dan ketersediaan barang pemangku kepentingan, antara lembaga
kebutuhan pokok dan barang penting. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, pemerintah yang terkait dan juga para
“Ini kan masalah distribusi yang Azam Azman Natawijana pimpinan BUMN. Dia menilai dalam
tidak tertangani oleh pemerintah. ke pembeli. Ini membuktikan bahwa tubuh birokrasi pemerintahan masih
Undang-Undang Perdagangan sudah distribusi pangan masih boros. ada ego sektoral. Dia menyarankan
mengatakan, kemudian Kementerian pemerintah perlu mempersingkat agar para pemangku kepentingan
Perdagangan yang mengatur rantai perdagangan pangan agar tak duduk bersama meninggalkan ego
mengintervensi kalau ada kenaikan membuat krisis ketahanan pangan, sektoral dan berpikir mencari solusi
harga di satu wilayah. Bagaimana dia mengingat impor bahan pangan yang tepat.
mengintervensinya. Itu yang harus antara 2004 hingga 2014 mencapai “Itu pentingnya Menteri Pertanian,
dibuat mekanismenya,” jelas Azam, saat 346 persen. itu pentingnya koordinasi dengan
diwawancarai di Gedung Nusantara I. Senada dengan Wakil Ketua Menteri Perdagangan. Jadi yang
Jika pemerintah tidak segera Komisi VI, Anggota Komisi VI DPR namanya steakholder pangan ini, harus
membetulkan mekanisme distribusi RI Aria Bima juga mengatakan jalur meninggalkan ego sektoralnya. Duduk
yang efektif dan efisien, maka distribusi pangan harus dibereskan. mengatasi tidak hanya persoalan
swasembada pangan hanya akan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini produksinya tapi juga mata rantai
menjadi wacana semata. Swasembada mendorong pemerintah dan BUMN distribusinya dan ini adalah persoalan
pangan terancam tidak tercapai untuk mengamankan jalur distribusi sejak dulu yang tidak pernah selesai
jika masalah distribusi tak segera pangan. Dalam mewujudkan misi Nawa karena private mengambil alih posisi
dikendalikan. Cita pemerintah, kehadirannya dalam distribusi,” papar Aria.
Ungkapan tersebut cukup kondisi ketidaksediaan pangan, harga Aria juga mengatakan, para
beralasan, pasalnya Indonesia kebutuhan pokok yang melambung menteri dan jajarannya belum
akan selalu merasa defisit bahan tak terkendali, merupakan tindakan bisa menerjemahkan kemauan
pangan terus menerus, meskipun yang tak bisa dielakkan. Menurutnya presiden. Menurutnya, seharusnya
data mengatakan ada peningkatan permasalah tersebut tidak bisa dilepas menteri punya kemampuan untuk
suplai bahan pangan. Rantai distribusi begitu saja, dan dibiarkan pada mengarahkan birokrasi, bahkan
pangan yang tidak baik akan berakibat mekanisme pasar. kalau perlu memberikan tekanan.
impor, padalah produksi komoditas Maka infrastruktur hulu, sistem “Kementeriannya mau, tapi persoalan
mencukupi. Kalau distribusi tidak distribusi ini penting didandani. eselon 1 dan 2 ini, belum terbiasa
merata maka akan ada yang selalu Terutama sistem perdagangan, melakukan koneksitas koordinasi. Jadi
merasa defisit. sistem transportasi antar pulau belum mengerti mimpinya presiden
Terungkap informasi rantai antar provinsi, itu yang tidak beres, mau apa. Belum bisa menafsirkan
perdagangan beras saja bisa mencapai sehingga terjadi akumulasi harga yang keinginan presiden seperti apa,”
tujuh hingga delapan kali dari petani berlebih. Perdagangan antar provinsi, ungkapnya. n (eko)

16 l PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016