Page 12 - MAJALAH 137

LAPORAN UTAMA

Badan pangan Nasional,

Solusi atasi karut Marut

pengelolaan pangan foto: iwan armanias

P R RI mendor ong “Pemerintah belum mempunyai tetapi masalahnya bukan terletak pada
pemerintah agar segera tata kelola kelembagaan pangan ketiadaan perangkat hukum yang
membentuk Badan Pangan yang mampu menjadi lembaga yang melindungi lahan sawah, melainkan
Dsesuai dengan amanah UU memiliki akses penuh terhadap stok, lebih pada komitmen, keseriusan,
tentang Pangan. Hal ini terkait dengan distribusi dan menjaga stabilitas harga dan kemampuan aparat negara dalam
masih karut marutnya pengelolahaan pangan. Pembentukan Badan Pangan melaksanakan peraturan perundang-
manajemen pangan di Indonesia baik Nasional merupakan solusi tepat undangan yang ada,” tandasnya.
di level distribusi dan kontrol terhadap untuk mengatasi persoalan itu. Selain Solusi lain yang sering muncul
harga pasar. itu pemerintah juga harus memiliki adalah pembukaan lahan pertanian
“Kelembagaan pangan sudah data akurat yang dapat menjadi dasar baru di luar Jawa, tetapi perlu dipahami
seharusnya segera dibentuk sesuai penunjang dalam pengambilan sikap bahwa pengusahaan lahan pertanian
dengan mandat UU Pangan. Hal ini dan keputusan terkait masalah pangan yang optimal membutuhkan dukungan
sangat penting karena sampai saat nasional,” jelas politisi F-PKB dapil infrastruktur khusus sehingga
ini ketiga lembaga pemerintah, yakni Kalimantan Barat tersebut. tidak mudah dalam jangka pendek
Kementerian Pertanian, Kementerian Daniel juga mengatakan bahwa mengganti lahan-lahan pertanian yang
Perdagangan dan Bulog sendiri Kedaulatan pangan nasional juga telah terkonversi dengan lahan lainnya.
belum berkoordinasi dengan baik dipengaruhi oleh pertumbuhan Distribusi penduduk antar pulau yang
dalam mengambil keputusan impor penduduk, dan infrastruktur pertanian tidak merata juga menjadi tantangan
pangan, meski UU Pangan secara tegas yang rusak. Perkembangan kuantitas tersendiri dalam membangun
memperketat kebijakan impor pangan,” penduduk Indonesia membawa kedaulatan pangan Indonesia.
tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dampak pada perubahan kebutuhan “Permasalahan logistik muncul
Daniel Johan kepada Parlementaria. dan produksi pangan nasional. saat konsentrasi penduduk dan sentra
Menurutnya, keberadaan Badan Kebutuhan pangan akan bertambah pangan tidak sama, tingginya biaya
Pangan sangat dibutuhkan tidak saja seiring dengan pertambahan jumlah logistik menyebabkan harga pangan
sebagai lembaga yang melakukan penduduk. menjadi mahal dan memperburuk
koordinasi, tetapi lebih dari itu “Kebutuhan lahan untuk aktivitas kedaulatan pangan nasional serta
Badan Pangan dituntut harus mampu non-pertanian terus meningkat seiring ketimpangan kesejahteraan antar
memiliki akurasi data dan menjadi dengan pertumbuhan penduduk. daerah,” tuturnya.
lembaga yang mempunyai akses Akibatnya, terjadi konversi lahan Memang dalam suatu proses
penuh terhadap hal-hal yang berkaitan pertanian menjadi non-pertanian. transformasi ekonomi, konversi
dengan stok, distribusi dan stabilitas Kondisi ini tentu bisa mengancam sawah produktif menjadi kegunaan
harga. kemampuan produksi pangan nasional, lain lumrah terjadi dan tidak dapat

12 l PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016