Page 20 - MAJALAH 137

SUMBANG SARAN

ketahanan pangan:

persoalan Supply dan Harga

Oleh:
Juli Panglima Saragih & Mandala Harefa
Peneliti Ekonomi Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

angan merupakan kebutuhan
dasar utama manusia yang
harus dipenuhi setiap saat/
Psetiap hari. Hak untuk
memperoleh pangan merupakan
salah satu hak asasi manusia (HAM),
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
27 UUD Tahun 1945 maupun Deklarasi
Roma 1996. Pertimbangan tersebut
mendasari terbitnya UU No.7/1996
tentang Pangan sebagaimana telah
diganti dengan UU No.18/2012.
Sebagai kebutuhan dasar dan salah
satu HAM, pangan mempunyai arti
dan peran yang sangat penting
bagi bangsa dan negara Indonesia.
Ketersediaan pangan yang lebih
kecil dibandingkan kebutuhan dapat Foto: dok Foto: dok
menciptakan bencana kelaparan,
kerawanan pangan, dan ketidakstabilan Juli Panglima Saragih Mandala Harefa
ekonomi. Berbagai gejolak sosial
dan ketidakstabilan politik dapat perdesaan, masalah lingkungan jumlah maupun mutunya, aman,
juga terjadi jika ketahanan pangan (menjaga tata guna air dan kebersihan beragam, bergizi, merata, dan
terganggu. Kondisi pangan yang kritis udara) serta kondisi sosial-politik. terjangkau serta tidak bertentangan
ini bahkan dapat membahayakan Beras juga merupakan sumber dengan agama, keyakinan, dan
stabilitas Nasional. utama pemenuhan gizi yang meliputi budaya masyarakat, untuk dapat
Bagi Indonesia, pangan sering kalori, protein, lemak, dan vitamin. hidup sehat, aktif, dan produktif secara
diidentikkan dengan beras karena Dengan pertimbangan pentingnya berkelanjutan”. UU Pangan bukan
merupakan makanan pok ok. beras tersebut, pemerintah harus hanya berbicara tentang ketahanan
Pengalaman telah membuktikan selalu berupaya untuk menjaga dan pangan, namun juga memperjelas dan
kepada kita bahwa gangguan meningkatkan ketahanan pangan memperkuat pencapaian ketahanan
pada supply dan kenaikan harga terutama yang bersumber dari pangan dengan mewujudkan
beras pada waktu krisis ekonomi peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan pangan (food soveregnity)
1997/1998, yang berkembang menjadi terutama beras. Operasional ketahanan dengan kemandirian pangan ( food
krisis multidimensi, telah memicu pangan tidak bertentangan dengan resilience) serta keamanan pangan
kerawanan sosial yang membahayakan kebijakan impor, ketika kebutuhan (food safety).
stabilitas ekonomi dan stabilitas politik pangan seperti beras lebih besar dari Sedangkan “Kedaulatan Pangan
Nasional. Nilai strategis beras juga supply di pasar domestik. adalah hak negara dan bangsa yang
dapat dipengaruhi oleh kosistensi Dalam UU No.18/2012 tentang secara mandiri menentukan kebijakan
kebijakan (tata niaga) perberasan, Pangan, definisi Ketahanan Pangan pangan yang menjamin hak atas
serta penataan industri pangan yang adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi rakyatnya dan yang
memiliki pengaruh yang besar dalam Pangan bagi negara sampai dengan memberikan hak bagi masyarakat
ekonomi seperti penyerapan tenaga perseorangan, yang tercermin dari untuk menentukan sistem pangan yang
kerja, dinamika ekonomi-pertanian tersedianya pangan yang cukup, baik sesuai dengan potensi sumber daya

20 l PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016