Page 25 - MAJALAH 137

dibayarkan jauh hari sebanyak Rp 25
juta. Setelah melunasi, para jamaah
haji dan masyarakat diminta untuk ikut
mengawasi pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah.
“Sebab, sesuai dengan janji
pemerintah kepada DPR, kualitas
pelayanan haji tahun ini akan
ditingkatkan dari tahun lalu. Itu yang
harus dikawal sehingga semua janji
pemerintah itu bisa direalisasikan
dengan baik,” ujarnya.
Disisi lain, kualitas pelayanan
yang akan diawasi adalah biaya
pembuatan paspor bagi jamaah yang
foto: kresno/iw belum memiliki akan dibayar kembali
(reimburse) kepada jamaah, manasik
haji 10 kali bagi jamaah yang berada di
Ketua Komisi VIII DPR RI berbicara saat rapat dengan Kementerian Agama luar DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur
dan 8 kali bagi yang berasal dari tiga
provinsi itu.
semua transaksi pelaksanaan ibadah menjadi angin segar bagi pelaksanaan Selain itu, pemberian makanan di
haji hanya menggunakan mata uang haji 2016 yang lebih baik. Terkait hal itu, Mekkah yang semula 15 kali menjadi
Rupiah dan Real. Komisi VIII DPR RI apresiasi langkah 25 kali, peningkatan kualitas bis antar
“Hal ini agar ongkos haji lebih Presiden dalam mengeluarkan tersebut. kota di Saudi sehingaa tidak ada yang
efisien. Semua transaksi yang Sehingga, Kementerian Agama akan mogok, peningkatan jangkauan bis
dilakukan di Indonesia menggunakan lebih cepat dalam mempersiapkan shalawat sampai 91 persen selama di
Rupiah,” ujar Saleh. penyelenggaraan ibadah haji 2016. Mekkah dan peningkatan fasilitas di
Ia melanjutkan, mata uang Real “Selain itu, para jama’ah haji Armina termasuk tenda, karpet, sera
akan sepenuhnya digunakan selama diharapkan dapat segera melunasi sisa pendingin udara.
bertransaksi di Arab Saudi. Karena, kata pembayaran BPIH, kalau Keppresnya “Kalau yang sudah baik tahun
Saleh, transaksi di sana hanya lalu tetap dipertahankan.
dapat menggunakan Real, Berikut rincian biaya haji di 12 Embarkasi di Indonesia: Misalnya, pemondokan di
bukan Dolar ataupun Rupiah. Madinah semuanya harus di
Sebagaimana diketahui, No Embarkasi Biaya markaziyah dan pemberian
pada tahun lalu transaksi 1 Aceh Rp31.117.461 living cost sebesar 1500 riyal.
ibadah haji masih 2 Medan Rp31.672.827 Ini penting sehingga ada tolok
menggunakan Dolar ketika 3 Batam Rp32.113.606 ukur yang dapat memastikan
penetapan biaya haji dengan bahwa penurunan ongkos haji
nilai tukar per Dolar Rp12.500. 4 Padang Rp32.519.099 sekaligus ada peningkatan
Lalu, ketika para jemaah mau 5 Palembang Rp32.537.702 kualitas pelayanan,” kata Saleh.
melunasi pembayaran, saat itu 6 Jakarta Rp34.127.046 Menurut Saleh, pelayanan
nilai kurs Dolar naik menjadi 7 Solo Rp34.841.414 yang disebutkan tadi dapat
Rp13.500. 8 Surabaya Rp34.941.414 diukur bahwa peningkatan
Sehingga Saleh 9 Banjarmasin Rp37.583.508 pelayanan itu tidak hanya
meng ing inkan agar 10 Balikpapan Rp37.583.508 retorika. Ia juga mempersilahkan
penetapan biaya haji lebih 10 Makassar Rp38.905.808 jika ada masyarakat yang
mengutamakan keuntungan 11 Lombok Rp37.728.961 meneri ma pela yanan
bagi jemaah haji, bukan justru yang kurang baik untuk
memperumit. “Penetapan Sumber: Keppres Nomor 21 tahun 2016 menyampaikannya ke DPR.
ini sangat menguntungkan Nanti keluhan yang diterima
jemaah haji. Dengan tidak mengacu cepat, segala persiapan pun pasti DPR akan disampaikan langsung kepada
pada kurs Dolar maka biaya yang harus cepat. Jamaah pun mendapatkan pemerintah.
disiapkan jemaah tidak akan berubah- kepastian untuk pelunasan. Yang perlu Berdasarkan perjuangan yang
ubah. Maka ini memberikan insentif dilunasi tinggal sedikit lagi,” ujar Saleh dilakukan oleh Komisi VIII dan
yang cukup,” kata dia. pada Rabu (18/5). pemerintah untuk meningkatkan
D alam per k embangann ya Politisi PAN ini menjelaskan, jika pelayanan haji dengan harga yang
kini, Presiden Joko Widodo telah biaya haji sebesar Rp 34 juta berarti lebih terjangkau diharapkan akan
mengeluarkan Keppres Nomor 21 sisa pembayarannya hanya Rp 9 menambah kepuasan jemaah haji
tahun 2016 tentang BPIH. Sehingga ini juta karena setoran awalnya sudah dalam setiap tahunnya. n (hs)

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 25