Page 23 - MAJALAH 137

menjamin stabilitas harga pangan belum menyeluruhnya pendataan (a) Mendahulukan penanganan ter-
terutama pada masa paceklik dan terhadap produksi dan pelaku usaha hadap prioritas kegiatan pangan
hari-hari besar nasional karena perikanan. dan pertanian; seperti:
lemahnya jaringan dsitribusi, dan Arah Kebijakan dan Strategi 1) Perlindungan lahan pertanian
kekuatan stok beras pemerintah.; Deputi Bidang Koordinasi Pangan pangan berkelanjutan;
(iii) dukungan input dan infrastruktur dan Pertanian dan Agenda prioritas 2) Peningkatan produksi dan
pertanian belum sepenuhnya memadai pada Nawacita yang berkaitan produktivitas pangan;
terutama input pertanian berupa langsung dengan tugas dan fungsi 3) Penyediaan lahan pangan dan
benih dan pupuk belum mencapai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan pertanian;
sasaran yang tepat sementara untuk Pertanian adalah Agenda Ke-7, yaitu 4) P ening ka tan I ndeks
dukungan infrastruktur terutama Mewujudkan kemandirian ekonomi Pertanaman;
irigasi perlu jaminan bahwa dengan menggerakkan sektor-sektor 5) Peningkatan aksesibilitas
rehabilitasi dan pembangunan irigasi strategis ekonomi domestik melalui masyarakat terhadap pangan;
yang dilakukan tepat sasaran dan peningkatan kedaulatan pangan. 6) Penguatan cadangan pangan
mendukung peningkatan produksi Peningkatan koordinasi kebijakan 7) Pengurangan kemiskinan
dan produktivitas pertanian; (iv) pertanian juga menjadi salah satu petani;
peningkatan peranan penyuluhan kebijakan prioritas Kementerian 8) Penguatan pembiayaan dan
dan diklat pertanian/perikanan Koordinator Perekonomian sebagai- kelembagaan;
serta mendorong generasi muda mana tertuang pada Renstra Kemenko. 9) Revitalisasi penyuluh.
untuk masuk ke sektor pertanian/ Adapun Sasaran Kedaulatan Pangan (b) Mengedepankan kepentingan
perikanan; (v) belum terbentuknya Tahun 2019 yang tertuang pada masyarakat luas dalam pengambilan
Bank Pertanian atau Unit Pelayanan RPJMN, sebagai berikut: keberpihakan dalam koordinasi
Khusus Sektor Keuangan yang sesuai
dengan karakteristik usaha pertanian
dan perikanan; (vi) kerawanan pangan Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2019
pada masa-masa tertentu dan masih
banyaknya masyarakat yang menderita
kekurangan gizi/nutrisi terutama pada
anak-anak yang ditunjukkan dengan
masih tingginya tingkat stunting
(pendek); (vii) belum berkembangnya
instrument mitigasi bagi petani/
nelayan/pembudidaya ikan/petambak
garam antara lain dalam bentuk
asuransi pertanian dari gangguan
produksi pangan yang diakibatkan
oleh perubahan iklim, bencana alam
dan gangguan iklim ekstrim; dan
(viii) diperlukan perbaikan system
pendataan produksi dan produktivitas
pertanian terutama komoditas
padi/beras serta identifikasi petani
berdasarkan nama dan alamat (by
name by address). Sumber: RPJMN 2015-2019.
Secara khusus, tantangan yang
dihadapi dalam peningkatan produksi Sedangkan Program Lintas Kerja dan sinkronisasi, antara lain:
perikanan diantaranya adalah: (i) belum koordinasi Pangan dan Pertanian, 1) Stabilitas pasokan dan harga
optimalnya pemanfaatan pelabuhan yaitu: pangan;
perikanan sebagai sentra perikanan a) Ketersediaan dan Stabilitas Harga 2) Distribusi dan logistik pangan;
terpadu; (ii) belum berkembangnya Pangan; 3) Kualitas dan keamanan
kelembagaan kelompok nelayan b) Pengembangan komoditi ber- pangan;
penerima kapal perikanan berukuran orientasi ekspor; 4) Ekspor dan impor pangan;
besar (di atas 30 Gross Ton); (iii)isu c) Koordinasi ketersediaan sarana 5) Pangan lokal non-beras;
lingkungan terkait pengembangan prasarana pangan dan pertanian; 6) Mitigasi dan adaptasi gangguan
perikanan budidaya; (iv)masih d) Penanggulangan kemiskinan terhadap produksi pangan dan
tergantungnya pembudidaya terhadap petani. pertanian;
pakan impor; (v)masih terbatasnya Adapun strategi yang digunakan 7) Pembangunan dan rehabilitasi
akses nelayan/pembudidaya ikan/ untuk mewujudkan pembangunan di jaringan irigasi; dan
petambak garam terhadap input bidang pangan dan pertanian, adalah 8) Ketersediaan benih, pupuk,
produksi dan modal usaha; dan (vi) sebagai berikut: dan alsintan yang cukup. n

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 23