Page 71 - MAJALAH 137

foto: Azka/iw

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany berdialog dengan Sekjen AIPA saat berkunjung ke Gedung DPR RI
partisipasi masyarakat dalam politik pemberdayaan Komite Etik juga bagian bertukar pikiran, promosi terhadap
dikhawatirkan juga akan menurun. dari membangun kepercayaan publik. capaian DPR, maupun sosialisasi atas
Pada gilirannya menjadi ancaman bagi Komite ini bekerja untuk menegakkan apa yang telah dihasilkan DPR. Dengan
demokrasi. aturan etika yang berlaku bagi para begitu, ada daya terima yang baik dari
anggota dewan. Dan DPR RI sudah publik kepada DPR. Mata publik perlu
Strategi Pemulihan memiliki Mahkamah Kehormatan dibuka untuk melihat sisi positif DPR.
Kepercayaan publik sekali lagi Dewan sebagai penjaga benteng etika. Sementara itu, bagian terakhir dari
begitu urgen bagi lembaga politik. Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) strategi membangun kepercayaan
Kepercayaan tersebut, kata Win, dan Badan Legislasi (Baleg) juga bagian publik adalah dengan mendukung
bisa mendukung proses legislasi penting yang tak boleh dilewatkan reformasi Sekretariat Jenderal (Setjen)
di DPR. Bahkan, kepercayaan itu dari program pemulihan kepercayaan DPR RI. Sudah banyak perbaikan
juga meningkatkan marwah atau publik. Politik anggaran harus betul- yang dilakukan terhadap internal
martabat DPR RI. Ada lima strategi betul diarahkan bagi kesejahteraan lembaga ini lewat reformasi birokrasi.
untuk membangun kepercayaan publik rakyat. Begitu juga produk legislasi Dan Setjen DPR RI telah melakukan
terhadap parlemen. yang dihasilkan dari dapur komisi dan perubahan mendasar terhadap sistem
Pertama, kemauan politik yang baleg harus mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan dukungan Setjen
kuat untuk berubah (reformasi). Kedua, bangsa dan negara dengan melahirkan sebagai sebuah supporting system.
memberdayakan Komite Etik atau UU yang berkualitas. Aksi strategis lainnya yang telah
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Terkait dengan legislasi, Baleg dilakukan Setjen DPR RI untuk
Badan Anggaran (Banggar), Komisi dan memang harus memiliki peta prioritas meraih kepercayaan adalah dengan
Badan Legislasi. Ketiga, Komitmen atas produk legislasi yang perlu menguatkan sistem dan standar
untuk menjalankan program prioritas segera diselesaikan. Dengan begitu, prosedur operasi. Ada pula aksi
(5 tahunan) dalam Program Legislasi kebutuhan publik terhadap UU bisa menguatkan manajemen SDM,
Nasional. Keempat, Membangun diakomodir dengan baik. Pada bagian perluasan networking dengan instansi
hubungan baik dengan stakeholder lain, Win juga mengemukakan strategi yang relevan, memperbaiki sistem
(media, civil society organization, lainnya yang tak kalah penting dalam pelayanan publik, dan memajukan
think tank, akademisi, dan organisasi membangun kepercayaan publik. information communication technology
parlemen). Kelima, keselarasan dengan Membangun relasi yang baik dengan termasuk inisiasi e-lektronik parlemen.
reformasi Sekretariat Jenderal. berbagai pihak penting dilakukan Semua langkah reformasi birokrasi
Kemauan yang kuat untuk parlemen untuk membuka komunikasi. ini ditujukan untuk membangun
berubah dipandang penting sebagai Relasi yang baik perlu dibangun profil dan perilaku pegawai Setjen
motor utama untuk menggerakkan dengan sejumlah media massa DPR RI yang religius, bertanggung-
perubahan. Tanpa niat yang kuat, nasional, LSM, para akademisi, jawab, profesional, berintegritas
perubahan yang coba dicanangkan dan organisasi parlemen lainnya. tinggi, produktivitas tinggi, serta
bisa berjalan di tempat atau berjalan Komunikasi dengan lingkungan di luar ber k emampuan memberikan
sangat lamban. Selanjutnya, parlemen penting dilakukan untuk dukungan paripurna kepada DPR. n (ann)

PARLEMENTARIA l Edisi 137 TH. XLVI - 2016 l 71