Page 73 - MAJALAH 208

PERNIK

kepada Kementerian PAN-RB untuk UNIT KERJA YANG Kepala Pusat Kajian Anggaran dan
menjalankan proses penilaian hingga Nurul Faizah selaku Plt. Kepala Biro
bisa meraih predikat tersebut. Pada TELAH MENDAPATKAN Persidangan II.
tahun 2021, Ittama mengajukan
7 unit kerja kepada Kementerian PREDIKAT WBK HARUS DUA TAHUN BERJUANG MERAIH
PAN-RB termasuk 2 unit kerja yang TERUS DIPANTAU WBK.
sebelumnya telah mendapat predikat Selama 2 tahun Asep
WBK untuk diajukan sebagai menuju KINERJANYA mendampingi Pusat Kajian Anggaran
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani DAN DIAJUKAN dalam proses meraih predikat
(WBBM). Wilayah Bebas Korupsi, sejak
“Ke depan, kita (Inspektorat KE TINGKATAN pengajuan 2020 hingga diraihnya
Utama) terus mendorong seluruh BERIKUTNYA YAITU predikat tersebut di akhir 2021.
unit kerja eselon II itu melaksanakan “Di tahun pertama kita juga
zona Integritas menuju WBK/WBBM WBBM DENGAN diajukan tapi waktu itu belum
yang kita lakukan melalui sosialisasi berhasil bukan karena programnya
kemudian pendampingan kemudian PENILAIAN YANG gimana, tapi karena perbedaan
pada akhirnya kita melakukan LEBIH KETAT DAN persepsi antara kita dengan
penilaian melalui tim penilai internal. KemenPAN,” ungkap Asep.
Ketika sudah memenuhi ketentuan INDEKS YANG LEBIH Diceritakan bahwa awalnya
dan persyaratan maka kita ajukan ke TINGGI. Kemen PAN-RB menganggap analis
Kementerian PAN-RB,” jelas Inspektur APBN memiliki tugas mengolah
Utama Setjen DPR RI Setyanta APBN secara langsung sehingga
Nugraha yang akrab disapa Totok. Irtama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Mentari/Pdt apa pengelolaan tersebut memiliki
Setidaknya terdapat 6 komponen dampak pada nasional. Padahal,
pengungkit yang harus dipenuhi jika sesuai dengan tupoksi tugas
oleh unit kerja yang akan diajukan utama unit tersebut justru sebagai
untuk mendapat predikat WBK, sistem pendukung yang menyajikan
antara lain; Manajemen Perubahan, informasi kepada anggota dewan.
Penataan Tatalaksana, Penataan “Kalau apa yang dihasilkan oleh
Sistem Manajemen SDM, Penguatan pusat kajian anggaran goal-nya
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan adalah apa yang dihasilkan oleh
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas pemerintah dan DPR, sampai kapan
Pelayanan Publik. pun ya tidak akan pernah (tercapai).
Didaulat sebagai Zona Integritas dan Karena itu bukan ranah kita,”
menuju Wilayah Bebas Korupsi ternyata jelasnya.
bukan merupakan tujuan akhir dari Lebih lanjut, Pria yang kini
reformasi birokrasi. Diungkapkan Totok, menjabat sebagai Kepala Biro
unit kerja yang telah mendapatkan Sumber Daya Manusia Aparatur
predikat WBK harus terus dipantau menjelaskan kiatnya untuk
kinerjanya dan diajukan ke tingkatan konsisten menerapkan prinsip-
berikutnya yaitu WBBM dengan prinsip reformasi birokrasi hingga
penilaian yang lebih ketat dan indeks mengantarkan unit yang pernah
yang lebih tinggi. dipimpinnya meraih predikat WBK.
“Kita harus memastikan program- hanya ditujukan kepada unit kerja, “Ketika semua orang ikut dalam
program terkait dengan yang penghargaan khusus sebagai Pelopor irama tersebut mau nggak mau
disampaikan itu dijalankan dan terus Perubahan Pembangunan Zona semua orang akan terbawa. Ini
ditingkatkan karena ketika dia nanti Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas adalah masalah kepemimpinan
mandek dalam 2 tahun tidak ada dari Korupsi juga diberikan untuk dan manajerial. Ketika dalam
pergerakan setelah mendapatkan WBK mengapresiasi usaha dari pimpinan rangka mempercepat itu kita akan
maka predikat ini nanti akan dicabut unit tersebut. Penerima penghargaan membagi tim-tim jadi masing-
oleh Kementerian PAN-RB,” tambahnya. ini antara lain Asep Ahmad Saefuloh masing tim diberikan tanggung
Penghargaan terkait percepatan dan yang saat proses pengajuan WBK jawab,” tandas Asep memberikan
transformasi kinerja birokrasi ini tak mengampu tanggung jawab sebagai kiat suksesnya. luc/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73
TH. 2022 EDISI 208 PARLEMENTARIA 73