Page 85 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

untuk penerapan kode etik dan kode korupsi secara efektif, penyidikan
perilaku yang akan diterapkan di sebaiknya tidak hanya tertuju pada
Kementerian BUMN. AKHLAK BUMN petinggi perusahaan. Melainkan harus
adalah panduan perilaku dari setiap dilakukan secara komprehensif dan
sumber daya manusia (SDM) BUMN mengikutsertakan Dekom. “Kalau
untuk diimplementasikan dalam perilaku tujuannya benar­benar mencegah
keseharian dan membentuk budaya korupsi, tidak cukup hanya mengejar
kerja di BUMN. CEO. Dewan Komisaris yang berfungsi
sebagai pengawas juga harus dimintai
Coreng BUMN pertanggungjawaban keuangan,”
Pengamat BUMN Herry Gunawan jelasnya.
mengatakan, peristiwa ini merupakan Menurut Herry, Kementerian
“aib” besar bagi Kementerian BUMN BUMN telah mengambil langkah cepat
di tengah gencarnya upaya Menteri untuk mencegah korupsi lebih lanjut.
Erick Thohir membersihkan institusi Salah satunya dengan menghentikan
di bawah kendalinya. “Ini sebenarnya pengangkatan pejabat birokrasi sebagai
‘memalukan’ dan pukulan berat ketika komisaris atau pejabat BUMN, guna
Menteri Badan Usaha Milik Negara menghindari konflik kepentingan dalam
berteriak untuk membasmi korupsi di sistem pengawasan. Sebab, birokrasi
badan usaha milik negara,” kata Herry. berfungsi sebagai regulator, dan tidak
Menurutnya, jabatan direktur utama herry gunawan, objektif bagi komisaris untuk menjalankan
merupakan struktur tertinggi dalam Pengamat BUMN peran sebagai operator.
organisasi operasional perseroan. Oleh Herry menegaskan pembubaran
karena itu, terdapat potensi moral BUMN dalam jangka panjang tidak perlu
hazard yang tinggi, yang harus dipantau dilakukan, terutama yang tidak langsung
dan dibatasi. “Di sini peran tersebut melayani kepentingan rakyat, seperti yang
meliputi fungsi dewan pengawas dan terkait dengan energi atau ketahanan
komite dewan pengawas dalam struktur Korupsi ini merupakan pangan. Dia mempertanyakan perlunya
perusahaan,” kata Herry. tindakan kolektif. Komite BUMN yang banyak, yang bisa menjadi
Dia menduga kasus korupsi ini tidak beban negara ketika muncul masalah
bisa diberantas sendiri. Menurutnya, audit dan kalau ada komite dan menuntut Penyertaan Modal Negara.
korupsi ini merupakan tindakan kolektif. Herry mengutip kasus Jiwasraya dan
“Komite audit dan kalau ada komite GCG juga harus direview. meyakini fungsi pengawasan yang lebih
GCG juga harus direview. Apa yang Apa yang mereka lakukan efektif akan meningkatkan peran sosial
mereka lakukan di bawah pengawasan BUMN.
sehingga direktur utama tersangka bisa di bawah pengawasan Beberapa kasus korupsi memang
menyisihkan dana untuk proyek fiktif,” sehingga direktur telah menyeret BUMN dalam beberapa
kata Hurley. tahun terakhir. Sebut saja Kasus Korupsi
Herry menambahkan, selain utama tersangka bisa di PT. Pertamina tahun 2018 dengan
pengawasan, sistem perusahaan BUMN dugaan korupsi pengadaan Kilang
juga dirasakan masih kurang, terutama menyisihkan dana untuk Minyak Balikpapan senilai Rp1,2 triliun.
sistem informasi yang mendukung proyek fiktif. Pada tahun 2019, terjadi kasus korupsi
transparansi. Sangat penting untuk di PT. PLN, yaitu dugaan korupsi proyek
dapat memantau kemajuan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
dari tahap perencanaan hingga Riau­1 senilai Rp6,7 triliun.
pelaksanaannya. Namun, saat ini, Pada tahun 2020, terjadi kasus korupsi
hanya CEO yang mengetahui informasi di PT. Pelindo II, yaitu dugaan korupsi
ini, bahkan untuk proyek hipotetis. Ini pengadaan kapal ekspor­impor senilai
menciptakan lingkungan di mana CEO Rp57 miliar. Lalu di tahun 2021, terjadi
berhutang budi kepada orang yang kasus korupsi di PT. Krakatau Steel, yaitu
menempatkan mereka pada posisinya. dugaan korupsi pengadaan jasa konsultan
Menurut Herry, untuk mencegah senilai Rp25 miliar.*

www.stabilitas.id Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII 85