Page 83 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

udaya perusahaan bangunan, dan uang.
yang tegah dibangun Waskita Karya seperti
Kementerian Badan terkena kutukan tak pernah
BUsaha Milik Negara lepas dari masalah, akibat
menghadapi cobaan berat. terus didera masalah serius.
Langkah pemenahan institusi Dari laporan keuangan yang
yang dipimpin oleh Menteri berdarah­darah, dugaan
BUMN, Erick Thohir tercoreng korupsi, hingga sibuk di
ketika perusahaan pelat pengadilan karena beberapa
merah di sektor konstruksi kali digugat para vendornya.
terganjal kasus korupsi. Pada tahun 2020 lalu saja,
Kejaksaan Agung secara perusahaan ini mencatatkan
mengejutkan menetapkan rugi yang terbilang sangat
Direktur Utama Waskita Karya fantastis, yakni sebesar Rp7,38
Destiawan Soewardjono triliun. Di saat yang sama,
sebagai tersangka dugaan perusahaan juga terjerat
korupsi. Kasusnya adalah utang sebesar Rp89,011 rionald silaban, Dirjen Kekayaan Negara (DJKN)
penyimpangan atau triliun. Dengan jumlah utang Kementerian Keuangan
penyelewengan penggunaan sebesar itu, Waskita Karya
dana PT Waskita Beton Precast harus mengeluarkan biaya
pada 2016­2020. tak sedikit sebagai beban
“Adapun 1 orang pinjaman Rp4,74 triliun hanya
Tersangka tersebut yaitu untuk membayar bunganya Pemerintah semula harus dibayar ke vendor.
DES selaku Direktur Utama saja. menyiapkan dana Alhasil, Kementerian
PT Waskita Karya (Persero) Manajemen Waskita Karya Keuangan pun menahan
Tbk. periode Juli 2020 sampai beralasan, rugi bersih sebesar Rp3 triliun untuk pencairan penyerataan modal
sekarang,” kata Kapuspenkum itu tak bisa terelakkan karena negara (PMN) yang rencananya
Kejagung Ketut Sumedana wabah Covid­19. Kondisi injeksi modal diberikan ke Waskita Karya
dalam keterangannya, akhir pandemi membuat banyak ke Waskita. Kita pada tahun lalu sebesar Rp3
April. proyek konstruksi mandek tapi triliun. Ini berkaitan dengan
Akibat perbuatannya, di sisi lain beban operasional sampaikan ke kondisi BUMN karya itu yang
Destiawan disangkakan tetap tinggi. Di 2020, masih memburuk.
melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Waskita Karya membukukan komite privatisasi, Direktur Jenderal
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang­ pendapatan usaha sebesar menurut hemat kami Kekayaan Negara (DJKN)
Undang RI Nomor 31 Tahun Rp16,2 triliun, atau ambles 48 Kementerian Keuangan
1999 sebagaimana diubah dan persen dibandingkan dengan lebih baik yang Rp3 Rionald Silaban mengatakanm
ditambah dengan Undang­ Rp31,4 triliun pada 2019. triliun itu kita hold, pemerintah semula sudah
Undang RI Nomor 20 Tahun Perusahaan konstruksi menyiapkan dana Rp3
2001 tentang Perubahan atas milik negara ini melanjutkan kalau tidak itu bisa triliun untuk injeksi modal
Undang­Undang RI Nomor catatan rugi bersih di tahun ke Waskita. Namun, dalam
31 Tahun 1999 tentang 2021. Di mana perusahaan jadi bagian dalam prosesnya ternyata kinerja
Pemberantasan Tindak Pidana menderita kerugian sebesar restrukturisasi kontrak baru korporasi jauh
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Rp 1,1 triliun, dengan catatan di bawah perkiraan. Kondisi
ke­1 KUHP. utang sebesar Rp 83,99 dalam hal itu perusahaan memburuk.
Diketahui, kerugian triliun. Saat ini, Waskita Karya “Kita sampaikan ke komite
keuangan negara yang diketahui memiliki pinjaman terjadi. privatisasi, menurut hemat
dihitung oleh BPKP dalam terbesar dari obligasi Rp 19,01 kami lebih baik yang Rp3
kasus ini mencapai lebih triliun, ditambah utang bank triliun itu kita hold, kalau tidak
dari Rp2,5 triliun. Selain itu, jangka panjang sebesar Rp itu bisa jadi bagian dalam
dalam kasus ini Penyidik 47,24 triliun per September restrukturisasi dalam hal itu
juga melakukan penyitaan 2022. Utang ini belum terjadi,” kata Rio dalam rapat
terhadap aset tanah, menghitung kewajiban yang dengar pendapat dengan

www.stabilitas.id Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII 83