Page 81 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

sejumlah tertentu, maka penerimaan
dividen ini diakui sebagai pendapatan
dalam bentuk penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) oleh pemerintah.
Dalam narasi utang bombastis
itu juga disebutkan terkait persoalan
kewajiban pembayaran uang pensiun
oleh pemerintah. Kata Prastowo,
pemberian manfaat pensiun dilakukan
setiap bulan sebagai wujud penghargaan
dan komitmen Pemerintah kepada para
pensiunan ASN/TNI/Polri terhadap
dedikasi dan pengabdian selama bekerja.
“Pemerintah terus berupaya
memperbaiki sistem pengelolaan pensiun
agar lebih baik dan memberikan manfaat
yang optimal. Tata kelola program hingga akhir 2022 utang PLn
pensiun yang baru akan memperhatikan mencapai rp409 triliun. Jumlah ini
pembagian tanggung jawab pemerintah turun 9,1 persen dari posisi 2020 yang
pusat dan pemerintah daerah secara adil berada di angka rp 450 triliun.
dan akuntabel,” jelas Prastowo.*

MereKA yAng BerADA DPT non lessor sebesar Rp34,09 triliun, dan DPT preferen senilai
Rp3,95 triliun.
DI TeMPAT TerATAS
3. pt wasKita Karya tbK
ejumlah perusahaan pelat merah membukukan utang Emiten konstruksi pelat merah itu membukukan total utang
dengan nominal puluhan hingga ratusan triliunan. Utang senilai Rp70 triliun. Meski begitu, sumber utang perusahaan
Stersebut dicatatkan sejak beberapa tahun lalu hingga saat belum diketahui. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo
ini. Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku total utang perseroan alias Tiko memastikan, utang emiten bersandi saham WSKT
hingga 2022 mencapai Rp1.640 triliun. Jumlah itu mengalami itu akan masuk dalam program restrukturisasi. Keuangan
kenaikan dari tahun sebelumnya yakni Rp1.580 triliun. operasional Waskita Karya diakuinya, masih sangat terbatas. Hal
Berikut beberapa BUMN yang memiliki utang terbesar: itu diperparah oleh jumlah pinjaman yang tinggi.

1. pt pln (perserO). 4. ptpn iii
Hingga akhir 2022 utang PLN mencapai Rp409 triliun. Jumlah Utang Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III tercatat
ini turun 9,1 persen dari posisi 2020 yang berada di angka Rp 450 berada di angka Rp41 triliun hingga Februari 2023. Pada 2021 lalu,
triliun. Perusahaan berhasil menurunkan saldo utang sebesar utang yang dibukukan PTPN III sebesar Rp45,3 triliun. Sumber
Rp41 triliun. Setelah sebelumnya membayar utang periode 2020 utang berasal dari 23 bank dengan nilai Rp41,2 triliun dan sisanya
hingga 2022 senilai Rp62,5 triliun. “Kami membayar utang 2020­ dalam bentuk surat utang. Sejak dua tahun lalu, utang perseroan
2022 Rp62,5 triliun dan ini menurunkan saldo utang hingga Rp41 tengah direstrukturisasi melalui kerja sama penandatanganan
triliun dibanding 2020,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Master Amendment Agreement Transformasi Keuangan dengan
Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu. sejumlah lembaga keuangan nasional.

2. pt garuda indOnesia tbK 5. pt Kai (perserO)
Sebelum Garuda Indonesia memperoleh kesepakatan damai Sejak 2020, KAI memiliki utang sebesar Rp15,5 triliun. Utang
atau homologasi dengan kreditur pada Juni 2022 lalu, Tim ini beragam, dari utang Rp 1,5 triliun untuk modal kerja, obligasi
Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) senilai Rp 4 triliun, utang jangka panjang Rp 10 triliun. Perseroan
mencatatkan utang emiten sebesar Rp142 triliun. Jumlah ini tercatat mengajukan pinjaman kepada perbankan untuk biaya
terdiri atas Daftar Piutang Tetap (DPT) lessor, DPT preferen, dan operasional. Di mana, manajemen mengajukan pinjaman modal
DPT non lessor. Dilansir dari laman resmi, jumlah utang lessor kerja senilai Rp8 triliun. Meski begitu, sejak Mei 2020 nilai kredit
atau perusahaan penyewa pesawat mencapai Rp104,37 triliun, baru digunakan perseroan sebesar Rp1,5 triliun.*

www.stabilitas.id Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII 81